Mei 98: Kisah eks aktivis mahasiswa yang memilih jalan sunyi - dari petani, pekerja kreatif, sampai usaha warung kopi

Di tengah demam politik jelang pemilu 2024, sebagian mantan aktivis mahasiswa 98 yang memilih "jalan sunyi", justru menikmati kehidupan menjadi petani, pekerja kreatif, penyeduh kopi, atau mengajar di kampus.

Sejauh ini, mereka belum berminat menjadi politikus di partai politik arus utama, tim sukses, atau lembaga pemerintahan lainnya karena "lebih enak begini karena tidak punya jabatan apa-apa, ke mana saja, kita bicara apa saja seperti partikel bebas".

Dalam peringatan 25 Tahun Reformasi yang ditandai lengsernya Soeharto, BBC Indonesia mendengarkan pandangan sejumlah mantan aktivis mahasiswa 98 tentang demokrasi hari ini.

Jalan sunyi di pematang sawah

Syahrul Munir, 48 tahun, menabur pupuk yang disebut "pupuk organik bokasih" pada gundukan tanah kering yang dipersiapkan untuk musim tanam kedua. Pupuk organik ini hasil dari fermentasi bahan-bahan organik seperti arang sekam, serbuk kayu, dan kotoran sapi.

Pria yang disapa Gus Munir, mengatakan pupuk organik ini untuk memulihkan lahan pertanian yang rusak pemerintah Orde Baru melalui Revolusi Hijau. Proyek Revolusi Hijau yang dilakukan di era 1980an, disebut Munir dilakukan dengan "pengawalan todongan senjata" agar petani menggunakan pupuk kimia.

Tujuannya, mendapat hasil panen lebih banyak dalam waktu singkat - meski pada akhirnya proyek ini justru menjadi biang masalah karena lahan menjadi rusak.

"Mengembalikan zat aktif dalam tanahnya. Kalau di pertanian itu, petani sepuh yang di usia 70an didikan Orde Baru yang pada Revolusi Hijau itu, tahunya bertani adalah dengan pupuk kimia.

"Jadi kita yang masih muda-muda harus sharing pengetahuan untuk kembali pada pupuk organik," katanya saat ditemui BBC News Indonesia di Desa Kebonduren, 20 kilometer arah barat laut Kota Blitar, Jawa Timur.

Baca juga:

Munir adalah mahasiswa angkatan 97 di IAIN Sunan Kalijaga - sekarang UIN Sunan Kalijaga - yang saat itu terlibat dalam Persatuan Perjuangan Pemuda Yogyakarta (PPPY). Di masa itu, ia biasa berkumpul dan berdiskusi di malam hari tentang kondisi sosial dan politik Orde Baru.

"Yang kita khawatirkan [saat itu] Orde Baru tetap bertahan… Diktator pemerintahan itu pasti merugikan rakyat, jadi walaupun nyawa taruhannya, pasti kita akan melawan itu," kata ayah dua anak ini.

Pada puncak unjuk rasa reformasi 20 Mei 1998 di alun-alun Kraton Yogyakarta, Munir mengaku mengambil peran sebagai salah satu "panitia aksi" yang mengorganisir mahasiswa di sana.

Dalam peristiwa bersejarah itu, Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam VIII turut serta dalam aksi. Sultan menyatakan dukungan pada Gerakan Reformasi di hadapan ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat yang berkumpul, seperti dilaporkan Kompas.id.

"Warga Yogyakarta pada saat itu juga mendukung dengan menyediakan makanan dan minuman di sepanjang jalan, yang dilewati jalur aksi itu… 20 Mei itu bisa aksi damai," tambah Munir.

25 tahun setelah Soeharto tumbang, di saat banyak rekan seperjuangannya terjun ke politik praktis, Munir memilih menjadi petani di kampung halamannya untuk menggarap seperempat hektar lahan warisan orang tua.

"Tidak mau kaya dari dunia politik. Jadi kalau bisa kaya dari dunia nonpolitik, baru nanti kita berpolitik," katanya sambil tersenyum, ia menambahkan masih "menikmati berdinamika dengan petani-petani kecil."

Di sisi lain, Munir tetap membuka kemungkinan untuk berpolitik praktis. "Ini [sekarang] belum saatnya saja," katanya.

Saat ini, Munir memimpin kelompok tani dengan 106 anggota. Ia mengatakan terus mengupayakan petani untuk bertanam dengan pola organik, termasuk menggunakan pestisida alami.

Pestisida alami yang disebut sebagai "formula rumput" merupakan temuan petani dan peneliti dari sebuah kampus di Desa Kebonduren, di mana bahan dasarnya menggunakan hormon rumput liar.

Rumput liar merupakan tanaman yang pertumbuhannya tetap subur meski diterjang banjir, dan "tak pernah terdampak hama atau virus".

"Hormon ketahanan tanaman [rumput liar] itu bisa kita tularkan pada tanaman yang kita tanam itu," kata Munir di sela aktivitas menyemprotkan formula ini pada tumbuhan jagung yang berumur 20 hari.

Pria yang juga menjadi guru mengaji di desanya, kembali mengenang masa-masa setelah kejatuhan Soeharto.

Menurutnya, bahkan setelah Soeharto jatuh, cita-cita reformasi belum benar-benar tercapai karena komponen militer berkuasa sampai urusan konflik lahan di masyarakat.

Setelah Soeharto tumbang, Munir mengaku masih berkegiatan dalam kelompok gerakan mahasiswa yang mengawal reformasi yaitu Kelompok Bermain Mahasiswa - yang kemudian berubah menjadi Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) sampai sekarang.

Ia juga aktif di Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Aktivitas di organisasi dan pesantren membuat dirinya hanya tidur "tiga jam" sehari selama berminggu-minggu.

"Akhirnya fisik saya nggak kuat. Saya akhirnya ambruk kena stroke saat itu, menjelang 2014," katanya.

"Saat itu, saya diminta orang tua kembali ke Blitar. Di Blitar ya sudah, karena yang ada lahan pertanian, ya sudah saya bertani saja," kata Munir menjelaskan awal mula menjadi petani.

Hal terkait yang bisa Anda simak:

Demokrasi hari ini memang sudah lebih baik dibandingkan saat Orde Baru.

Sebagai gambaran, di era Orde Baru, aktivis sering dipenjarakan, bahkan dibunuh. Orang yang menjual buku terlarang atau mencemarkan nama baik presiden bisa dihukum beberapa tahun penjara. Izin penguasa diperlukan untuk setiap pertemuan yang dihadiri lebih dari lima orang.

Organisasi penulis internasional Pen, pada 1994 pernah mengestimasi sekitar 2.000 buku dan penerbitan telah dilarang di Indonesia sejak 1965 (Anders Uhlin, 1998).

Hari ini, kata Munir, salah satu buah perjuangan reformasi yang tampak adalah kebijakan pemilu langsung ditentukan rakyat. Akan tetapi, proses pemilu masih kerap diwarnai politik uang.

"Seharusnya [kontestasi pemilu] dengan membangun ide dan gagasan, tapi ini malah transaksi keuangan. Transaksi modal untuk menuju ke pemilihan," katanya.

Selain itu, ia juga menilai kekuasaan di tangan segelintir orang masih mengambil peran dalam pemerintahan saat ini. "Kita sadari yang disebut sebagai oligarki itu kan masih sangat menentukan di semua lini masyarakat Indonesia," kata Munir.

Di lini pertanian yang ia hadapi saat ini, ia menuntut pemerintah hadir memberikan sertifikasi organik gratis pada petani. Selama ini, kata Munir, petani harus membayar mahal sertifikat organik atas hasil taninya, sehingga yang bisa menikmati hasil pertanian sehat hanya kalangan tertentu.

"Jadi kalau hasil pertanian organik dibikin mahal karena biaya sertifikasi, itu yang bisa mengakses hanya menengah ke atas. Apa yang hidup sehat hanya untuk menengah ke atas? Apa tetangga kita yang miskin, tukang becak nggak boleh hidup sehat," katanya.

Menyusupi pesan demokrasi lewat kerja kreatif

Di Jakarta, BBC Indonesia juga menemui Toto Prastowo, mahasiswa angkatan 1992 di IKIP Jakarta - sekarang Universitas Negeri Jakarta - yang beberapa kali ikut berunjuk rasa dan menyebarkan pamflet agitasi menumbangkan Soeharto.

Saat bersalaman, di tangan pria bertubuh ramping ini masih menempel sedikit bercak cat yang digunakan menyablon gambar. Nantinya, hasil sablon itu akan ditempel pada pelbagai model tas.

Toto membuka usaha kreatif, produksi tas yang gambar-gambarnya ia buat secara manual sejak 2014 dengan nama "Sackai Bags". Topik gambar lebih didominasi visual natural; pepohonan dan hewan. Pasarnya sudah menembus Amerika.

"Soal usaha ini pilihan hidup," kata Toto yang merupakan lulusan jurusan seni rupa.

Ia mengaku "belum siap mental" untuk menjadi seorang politikus meskipun ia bisa saja melakukannya lantaran punya jaringan aktivis mahasiswa 98 yang sudah terjun ke dunia politik.

"Untuk sampai ke situ, dan bisa mewakili dalam konteks ideologis kepentingan masyarakat secara umum, itu butuh mentalitas tertentu," kata Toto.

Toto memilih untuk membuka usaha kreatif. Beberapa hasil karyanya "secara tidak sengaja" memuat pesan demokrasi.

Ia menunjukkan gambar kawanan burung pelikan yang menolehkan kepala ke arah sama - dengan seekor pelikan yang digambar menengok ke arah sebaliknya.

"Kalau secara grafis dia menjadi point of interest. Tapi secara makna, bahwa Anda harus mencurigai sesuatu yang sifatnya normatif, orang mengarah pada satu arah, biasanya banyak keburukannya. Jadi harus kritis," jelas Toto yang meyakini daya kritis harus dipelihara sebagai "api demokrasi", dalam skup kehidupan kecil, hingga bernegara.

Dalam periode menumbangkan Orde Baru, Toto terlibat dalam kelompok Forum Komunikasi Mahasiswa se-Jabotabek atau Forum Kota (Forkot). Kata Toto, front ini bentuknya "cair".

Dalam catatan Muridan S. Widjojo, front mahasiswa ini berdiri 7 Maret 1998 yang dimulai dari simpul IKIP Jakarta, STF Driyakara, dan Universitas Jakarta. Pada 15 April 1998, Forkot menunjukkan kemampuan memobilisasi serentak massa 30 kampus yang menuntut penurunan harga dan reformasi total.

Nama Forkot mulai digunakan, muncul dan dikenal luas pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto mundur, dan mereka ikut menguasai "panggung DPR". Saat itu, Forkot menghimpun simpul-simpul mahasiswa dari 47 perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Namun, organisasi ini "belum memiliki struktur kepemimpinan dan organisasi yang ketat. Pola kerjanya masih semacam front yang fungsi utamanya pengerahan massa".

Salah satu yang membuat front ini menjadi pusat perhatian publik adalah keberanian bentrok dengan aparat keamanan. Menggunakan kayu, molotov, sampai "menebar paku di jalan" untuk membuat kemacetan lalu lintas, kemudian mengakhiri unjuk rasa dengan bentrok melawan aparat keamanan.

Saat itu, cara radikal ini diambil karena Soeharto tidak pernah mendengar kritik, bahkan lebih dari tiga dekade, kata Toto.

Cara Forkot menarik perhatian publik melalui adegan bentrok ingin menunjukkan, "bahwa kita sedang melawan Soeharto".

"Berulang kali jadi presiden, kan jadi problem. Usaha aktivisme orang saat itu dengan tulisan, buku dan lain sebagainya, dari gerakan kebudayaan dan sebagainya, itu tidak membuat perubahan," kata Toto.

Forkot juga mendominasi aksi unjuk rasa di Jakarta pada hari-hari setelah Soeharto mundur. Namun, jalan konfrontatif, telah membawa beberapa elemen mundur, dan membentuk organisasi baru yaitu Famred dan Gempur pada September 1998.

Alasan pengunduran ini antara lain juga disebabkan kecurigaan bahwa Forkot telah dimanfaatkan oleh beberapa aktivis di dalamnya untuk tujuan pribadi, tulis Muridan.

Hari ini, demokrasi lebih baik dari era Orde Baru, kata Toto. Kendati demikian, pemilu dewasa ini telah membawa perpecahan di tingkat masyarakat, hal yang menguatkan pilihannya tidak menjadi politikus.

"Perubahan yang terbaik itu yang dibangun dari bawah… Tapi itu pilihan sepi. Pilihan miskin," kata Toto sambil tertawa.

Kilas balik gerakan mahasiswa 98

Gelombang demonstrasi mahasiswa sebelum Soeharto turun dari kursi RI-1, terjadi di pelbagai kota di Indonesia. Kelompoknya sangat ragam, mulai dari yang secara formal ada di kampus seperti senat, sampai perkumpulan yang sifatnya sangat cair antarkampus (ekstra kampus).

Kelompok gerakan mahasiswa juga terjalin antarkampus di tingkat regional, provinsi hingga nasional - dengan, atau tidak melibatkan petani dan buruh.

Dalam perjalanannya, gerakan mahasiswa yang semula hanya kritis terhadap kebijakan Soeharto di era 70 hingga 80, makin berubah ke bentuk menumbangkan rezim Orde Baru pada era 90an. Hal ini tak lepas dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yang telah menjadi perhatian pemerintah saat ini.

Konsolidasi gerakan untuk menumbangkan Soeharto, setidaknya dimulai sejak peristiwa penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, 27 Juli 1996 atau "Kudatuli". Dalam peristiwa ini Partai Rakyat Demokratik (PRD) "digebuk" dan dituduh sebagai dalang kerusuhan yang menyebabkan lima orang tewas, 149 luka dan 21 hilang.

Menurut Anders Uhlin dalam bukunya Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia (1998), peristiwa Kudatuli justru merupakan momen terpenting "menyatukan gerakan prodemokrasi" dalam menumbangkan rezim Orde Baru.

Setelah peristiwa yang disebut "Sabtu Kelabu", gerakan mahasiswa sempat "tiarap" akan tetapi berlanjut dengan aksi-aksi demonstrasi. Terjadi 36 aksi demonstrasi di 11 kota-sebagian besar di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Kemudian pada 1997, frekuensi demonstrasi makin meningkat.

Dalam catatan Muridan S. Widjojo (1999), dalam buku Penakluk Rezim Orde Baru: Gerakan Mahasiswa 98, di tahun tersebut terjadi 154 demonstrasi mahasiswa. Lebih dari 40% demonstrasi dilakukan di Yogyakarta dan sisanya di Jakarta dan daerah lain seperti Purwokerto, Solo, Bandung, Semarang, Bandarlampung, Surabaya dan lain-lain.

Dalam ragam aksi unjuk rasa yang mengkampanyekan "golongan putih" atau golput, puluhan mahasiswa ditangkap. Dalam aksinya mereka juga menuntut pencabutan Dwifungsi ABRI, lima paket UU Politik dan UU subversi.

Memasuki tahun baru 1998, aksi-aksi demo mulai marak lagi. Sepanjang Januari tercatat 31 aksi yang tersebar di Solo, Jakarta, Bandarlampung, Bandung dan Yogyakarta.

Kemudian di bulan-bulan berikutnya, aksi mahasiswa meningkat di luar Jawa di antaranya Palu, Bima, Lahat, Samarinda, dan Ujung Pandang. Aksi sudah mengerucut pada seruan "turunkan Soeharto".

Gerakan mahasiswa mencapai puncaknya setelah aksi damai ribuan mahasiswa Trisakti di dalam kampus, pada 12 Mei 1998. Aksi ini kemudian berencana berlanjut ke Gedung DPR/MPR, namun di tengah perjalanan tepatnya di depan Kantor Walikota Jakarta Barat, massa dihadang aparat.

Empat mahasiswa Trisakti tewas.

Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Kematian empat mahasiswa ini terjadi hanya beberapa hari setelah mahasiswa Sanata Darma, Moses Gatutkaca yang tewas dengan luka di kepala saat berunjuk rasa di UGM Yogyakarta pada 8 Mei 1998.

Kerusuhan kemudian terjadi 13-14 Mei 1998 - kerusuhan terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. Etnis Tionghoa ikut menjadi sasaran perampokan, penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Harian Kompas 18 Mei 1998 menurunkan laporan, jumlah kerugian akibat kerusuhan mencapai Rp2,5 triliun. Tim Komnas HAM mencatat sekitar 1.250 orang tewas dalam kerusuhan, kebanyakan terbakar dalam gedung. Komnas HAM juga menemukan unsur perencanaan sistematis dalam kerusuhan 98.

Kerusuhan tersebut merusak 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal/plaza, 1.604 toko, 45 bengkel, 2 kecamatan, 11 polsek, 383 kantor swasta, 65 kantor bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pom bensin, 8 bus kota dan metromini, 1.119 mobil, 821 motor, 486 rambu lalu lintas, 11 taman, 18 pagar, 1.026 rumah penduduk dan gereja (Kompas, 18 Mei 1998).

Gerakan menumbangkan Orde Baru juga dipengaruhi krisis ekonomi di mana nilai rupiah tercekik hingga 185% dimulai penghujung 1997. Semula Rp5.400/US$ menjadi Rp16.800/US$ pada Juni 1998. Angka inflasi pada 1998 tembus mencapai 77%.

Pada 18 Mei 1998 ratusan ribu mahasiswa mulai menduduki Gedung DPR/MPR membawa sejumlah agenda.

Agenda itu di antaranya turunkan Soeharto diikuti adili kroni-kroninya, melaksanakan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hapus dwifungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, penegakan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penyeduh kopi di Plumpang

Hari-hari setelah Soeharto mengumumkan pengunduran diri pada 21 Mei 1998, gelombang demonstrasi kelompok prodemokrasi tidak berhenti.

Satu bulan setelah Soeharto lengser, setidaknya terjadi 536 kali aksi unjuk rasa dengan beragam agenda "tolak Habibie atau percepat Sidang Istimewa MPR atau pemilu ulang" (Irine H Gayatri dan Moch. Nurhasim, 1999).

Pada prinsipnya aktivis prodemokrasi saat itu menuntut "reformasi total" yang menyasar pada struktur pemerintahan, termasuk penghargaan atas kehidupan dan martabat manusia, kesamaan di hadapan hukum, perlindungan yang setara oleh hukum, peradilan yang jujur, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang dilandaskan pada kontrol masyarakat dan kesetaraan politik (Anders Uhlin: 1998). Namun "demokrasi sempurna" tidak - dan tidak akan pernah - ada.

Masa transisi setelah Soeharto mundur menjadi masa politik paling gamang untuk Indonesia.

Habibie duduk di kursi presiden menggantikan Soeharto kurang dari satu tahun. Kemudian digantikan dengan Abdurrahman Wahid yang menjabat presiden satu tahun sembilan bulan, dilanjutkan Megawati Soekarnoputri selama tiga tahun.

Pergantian presiden yang cepat di masa transisi reformasi ini menandakan situasi politik yang belum stabil, sampai akhirnya pemilu 2004 yang dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono menggerakkan roda pemerintahan mulai berjalan stabil sampai sekarang.

Dalam perjalanan "memilih ruang aktivitas", tak sedikit aktivis 98 yang bergabung ke partai politik, dan bertaruh di daerah-daerah untuk menduduki kursi wakil rakyat. Ada pula yang menjadi tim sukses yang berujung pada penempatan mereka di kursi-kursi komisaris BUMN atau staf ahli.

Tapi "jalan sepi" sejauh ini masih menjadi pilihan Ramadhani, mahasiswa angkatan 97 dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta - sekarang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dani - sapaan Ramadhani - sudah dua tahun belakangan membuka warung kopi (warkop) di daerah Plumpang, Jakarta setelah beberapa kali berganti dagangan seperti mie ayam.

"Ada yang bilang saya menempuh jalan sepi lah. Apa lah. Ya nggak apa-apa. Lebih nikmat itu.

Dan kita lebih enak begini karena tidak punya jabatan apa-apa. Kita ke mana saja, kita bicara apa saja, seperti partikel bebas," kata Dani kepada BBC News Indonesia.

Dani adalah aktivis mahasiswa 98 yang bergabung di Front Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Famred).

Kelompok ini merupakan pecahan dari Forkot, yang lebih memilih jalan unjuk rasa tanpa kekerasan, seperti yang diungkap seorang aktivis senior di Forkot, Savic Ali.

"Kalau dulu di mahasiswa sebagai agen perubahan, di masyarakat juga bisa jadi agen perubahan. Bagaimana pencerahan terhadap masyarakat, terhadap keluarga," kata Dani yang ikut bermalam di atas kubah gedung kura-kura saat puncak unjuk rasa di Mei 1998.

Baginya situasi 25 tahun masa pascareformasi "sudah membaik" karena di bawah rezim Orde Baru, "baru mau berpikir saja kita sudah takut."

Namun, Dani menilai mantan aktivis mahasiswa 98 yang saat ini menjadi politikus, belum menunjukkan peran signifikan di tengah masyarakat.

"Mana ada advokasi warga, advokasi masyarakat? Jarang kita lihat. Ada masyarakat yang di pelosok daerah, ada yang dibela? Kita belum melihat juga. Tapi kalau sudah isu pilpres, itu memang seksi, itu [mereka] baru tampil," kritik Dani.

Advokasi yang dimaksud di antaranya persoalan konflik agraria yang dihadapi masyarakat dan telah berlangsung menahun.

Dalam data terakhir yang dilaporkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria mengalami peningkatan dari 2021 ke 2022. Laporan konflik agraria ini didominasi sektor perkebunan, khususnya sawit, dan diikuti dengan sektor infrastruktur, properti, kehutanan, tambang dan fasilitas militer.

Di tengah persoalan ini, nama besar "aktivis 98" juga kerap muncul di saat-saat jelang pemilu, terkadang berkampanye atas nama rakyat. "Ya kadang hanya jadi komoditas politik saja," lanjut Dani.

Mengawal demokrasi lewat NGO

Gunawan adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 1995 yang mengatakan, gerakan mahasiswa dalam periode Reformasi saat itu terbelah menjadi dua kelompok.

Kelompok yang mengoreksi kebijakan Soeharto (student protest), dan kelompok yang ingin menyatu dengan kekuatan rakyat untuk menumbangkan Orde Baru (student movement).

"Secara genealogi itu [student movement] memiliki kesinambungan gerakan mahasiswa di awal 90an. Dia tidak mengoreksi Orde Baru, tapi mengarah pada struktur Orde Baru itu ya Soeharto, Dwi Fungsi Abri dan Paket Lima UU Politik," kata Gunawan.

Selain itu, aktivis 98 tidak tunggal. Mahasiswa bukanlah satu-satunya aktor reformasi, karena terdapat barisan advokat, aktivis NGO, jurnalis, akademisi, seniman, pemuka agama, buruh, petani dan lainnya, yang juga mendorong terjadinya proses transisi dari otoritarianisme ke arah demokrasi.

"Mereka yang turut berpartisipasi di dalam massa aksi… Itulah disebut atau bisa mengklaim dirinya sebagai aktivis 98," lanjut Gunawan.

Gunawan masih satu jaringan dengan Syahrul Munir di FPPI, dan ikut serta dalam aksi-aksi demonstrasi mendampingi petani di Yogyakarta periode penumbangan Soeharto dan transisi reformasi.

Sekarang, Gunawan menjadi penasihat senior di Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)--NGO yang fokus pada sumberdaya alam, konstitusi, dan hak asasi manusia.

Melalui NGO, Gunawan mengatakan bisa melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk mendorong perubahan kebijakan yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Di satu sisi bisa demo, tapi di sisi lain bisa dialog," kata Gunawan menjelaskan mengapa masih bekerja di NGO dan belum berminat menjadi politikus.

Gunawan juga mengatakan kondisi saat ini berbeda dengan era Orde Baru di mana "Pak Harto menguasai DPR, menguasai tentara, menguasai segalanya". Sekarang, NGO lebih leluasa berkomunikasi langsung dengan otoritas, terkait dengan kebijakan-kebijakan.

"Dengan advokasi kebijakan inilah kita ada komunikasi secara politik ke parpol, DPR, lembaga-lembaga pemerintah dan badan-badan peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi," kata Gunawan, yang menggunakan komunikasi politik yang anti-rezim.

Dalam perkembangan terakhir, IHCS turut menyoroti Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

Di tengah perbincangan dengan BBC Indonesia, Gunawan menyisipkan kenangan saat mengorganisir mahasiswa di Yogyakarta untuk berdemonstrasi pada periode penumbangan Soeharto.

Gunawan mengaku mendapat surat ancaman pemecatan sebagai mahasiswa dari rektor UMY, yang menyebut dirinya telah "mengganggu dinamika kampus" dengan ikut dalam rangkaian unjuk rasa.

"Nah, jadi andai kata Soeharto tidak turun, itu mungkin beberapa bulan kemudian saya yang dikeluarkan dari kampus," katanya sambil terkekeh.

Menjaga semangat reformasi sebagai akademisi

Pendudukan Gedung DPR/MPR yang dimulai 18 Mei 1998, merupakan puncak solidaritas dan kemarahan mahasiswa setelah Tragedi penembakan mahasiswa Trisakti.

Ubedilah Badrun mengatakan, saat itu ikut mengawal ribuan mahasiswa dari pelbagai kampus di Jakarta masuk ke dalam Gedung DPR dalam wadah Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ).

"Yang masuk duluan ke DPR itu FKSMJ, karena jumlah nggak sampai 20 orang, awalnya malam hari. Besoknya, sebelum tanggal 18 tapi tanggal 19 pagi-pagi baru kemudian pada datang berduyun-duyun," kata Ubed - sapaan Ubedilah Badrun - kepada BBC News Indonesia.

Saat berada di Gedung DPR, utusan FKSMJ yang sudah masuk lebih dulu kemudian mendirikan posko, tanpa memikirkan soal logistik. Mereka kemudian mengikat bendera organisasi di tiang-tiang lobi Gedung DPR.

"Saya pagi-pagi subuh datang ke situ, bawa 1.000 mahasiswa. Saya duluan pagi itu, sebelum banyak yang lain," kata Ubed sambil menambahkan, saat itu gerbang DPR seperti dibiarkan terbuka.

"Masuk pagi itu tidak ada pengawalan di depan. Jadi kita buka pintunya itu, ya sudah blak saja. Buka, masuk dengan tenang, ketemu teman-teman di dalam, kemudian berduyun-duyun masuk semua ke dalam," kenang Ubed.

Setelah berhasil masuk pelataran DPR, Ubed dan rekan-rekannya memutuskan untuk bermalam berhari-hari di Gedung DPR, di tengah kelompok mahasiswa lain yang terus berdatangan.

"Itu memang suasananya antara harap dan takut. Tidak ada waktu tidur selama tiga hari itu…. Kita membayangkan juga diberondong seperti di Tiananmen 1989. Jadi kita siap dengan risiko itu.

Kita sepakat, kalau ada yang tertembak kita akan bergerak terus," katanya sampai ikut merayakan kemenangan saat Soeharto mundur.

Ubed yang ikut mendirikan FKSMJ pada 1996, memilih menjadi akademisi apa yang ia sebut "masih on the track" sebagai aktivis yang mengawal reformasi 98. Ia sekarang menjadi dosen sosiologi politik di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

"Kalau kami [akademisi] masih terus memperjuangkan, tidak ada kepentingan pragmatis kekuasaan. Mereka yang antidemokrasi ya kita lawan," kata Ubed.

Selain itu, Ubed juga menilai demokrasi hari ini tidak sesuai dengan mimpi gerakan mahasiswa 25 tahun silam.

"Karena mimpi kita saat itu, Indonesia 25 tahun lagi akan menjadi negara besar. Negara dengan demokrasi yang berkualitas, negara dengan korupsi yang telah diberantas, dengan pemimpin baru yang punya integritas," kata Ubed.

Ia merujuk pada indeks demokrasi Indonesia yang mengalami kemandekan. Indeks demokrasi Indonesia versi The Economist Intelligence Unit mengalami kemunduran dalam lima tahun terakhir setelah mencapai puncaknya pada 2015 yaitu 7,03.

"Saya melihatnya [demokrasi] ini makin memburuk. Dan ini kemunduran. Artinya, kami aktivis 98 sangat kecewa dengan wajah demokrasi hari ini makin memburuk," kata Ubed.

Indeks demokrasi ini meliputi penyelenggaraan pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Pada 2022, indeks demokrasi Indonesia menunjukkan angka 6,71. Indeks berada pada rentang 0-10, semakin besar semakin baik.

Lalu, apa yang disebut Ubed sebagai indeks demokrasi "secara kualitatif" juga mengalami kemunduran. Dalam kasus-kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat masih di bawah tekanan, seperti kasus pemidanaan Haris Azhar dan Fathia.

Selain itu, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia makin memburuk dalam lima tahun terakhir. Pada 2022, IPK mencatat skor 34, turun drastis dari puncaknya pada 2019 yaitu 40. Sama seperti indeks demokrasi, IPK punya rentang 1 - 100, semakin tinggi semakin baik.

"Tapi ini parah sekarang. Angkanya ratusan triliun korupsinya. Pencucian uang, ngeri kan, sampai Rp299 triliun itu," katanya merujuk pada kasus kasus transaksi mencurigakan di kementerian keuangan.

Meneruskan usaha potong ayam keluarga

Ridwan Haryadi sedang menjalani kuliah semester empat di Atma Jaya Yogyakarta, ketika Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan presiden.

"Organisasi aksinya dulu itu Fampera. Front Aksi Mahasiswa Peduli Rakyat," kata Ridwan yang kini tinggal di Solo, Jawa Tengah.

Ridwan mengatakan persoalan kompleks justru setelah Soeharto mundur, karena gerakan mahasiswa dihadapkan langsung dengan ABRI yang masih sangat berkuasa sampai akar rumput.

Ridwan ikut mengadvokasi warga dalam sengketa tanah Tegal Buret di Kulonprogo. Kata dia, ABRI saat itu menyerobot tanah warga yang memiliki sertifikat resmi.

"Kemudian, kami juga ambil jalur hukum. Kita ambil jalur ekstra parlemen. Jalanan. Nah, itu berhasil," kata Ridwan yang lulus kuliah setelah 12 tahun.

Ridwan kini meneruskan usaha keluarganya yaitu potong ayam dalam skala "masih biasa" untuk memasok ke warung-warung. Sehari, rata-rata ayam yang disalurkan dari tempatnya mencapai 100 kilogram.

"Cuma belajar lagi. Dulu kan orang tua jualan. Saya sekolah, kemudian mengambil sikap tidak berpolitik, sehingga saya harus belajar lagi," katanya.

Ketika ditanya kenapa tidak terjun ke dunia politik arus utama, Ridwan menjawab "secara pribadi saya nggak mampu harus masuk ke regulasi partai politik yang besar."

"Bagi saya berpolitik itu, tidak sekadar punya cita-cita politik. Tapi harus mampu mencukupi kebutuhan kita dulu. Bahasa sederhananya, biar kita nggak korupsi," kata Ridwan.

Hal terkait yang bisa Anda simak: