Perang Ukraina: Palestina diminta kutuk invasi Rusia, Presiden Abbas justru kecam 'standar ganda' Barat atas 'kejahatan Israel'

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengecam "standar ganda" Barat yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina tapi mengabaikan "kejahatan" Israel terhadap Palestina.

Abbas menyuarakan kegeramannya itu kepada Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang sedang berkunjung ke kediamannya di Kota Ramallah.

"Peristiwa terkini di Eropa telah menunjukkan standar ganda yang mencolok," kata Abbas kepada Blinken dalam jumpa pers (27/3), seperti dikutip AFP.

"Meski pendudukan Israel merupakan kejahatan pembersihan etnis dan diskriminasi rasial, kami tidak menemukan seorang pun yang menganggap Israel bertanggung jawab karena tindakannya melampaui norma hukum."

Baca juga:

"Apa yang terjadi di Palestina tidak bisa dilewatkan begitu saja," tambah Abbas, merujuk pada kebijakan Israel terhadap Palestina.

"Hukum internasional tidak dapat dipilah-pilah, dan kami bertanya-tanya apakah dominasi otoritas pendudukan Israel atas rakyat Palestina, penghinaan atas mereka dan pelanggaran hak-hak sah mereka dapat berlanjut tanpa ada tindakan yang mengarah pada akhir pendudukan ini."

Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh, dilaporkan juga menyuarakan kritik serupa dalam pertemuan bulan ini dengan para diplomat asing.

Dia punya alasan bahwa Otoritas Palestina tidak bisa memihak dalam konflik di Ukraina itu lewat cara yang bisa berdampak pada warga Palestina di luar negeri.

Palestina diminta mengutuk invasi Rusia

Otoritas Palestina yang dipimpin Abbas sebelumnya memicu kegusaran kalangan diplomat Barat dalam beberapa pekan terakhir lantaran tidak mengecam serangan Rusia ke Ukraina.

Beberapa sumber diplomatik Barat mengatakan kepada AFP tentang permintaan kepada Otoritas Palestina, sebagai penerima sumbangan utama dari Uni Eropa, agar mengutuk invasi Rusia.

Sementara itu Blinken menyebut pemerintahan Joe Biden ingin memperbaiki hubungan AS dengan Palestina setelah terputus akibat kebijakan pro-Israel di bawah pemerintahan Donald Trump.

Tetapi karena pemerintahan Biden kini fokus pada menghadapi tantangan dari China, disusul invasi Rusia ke Ukraina, AS tak memiliki waktu banyak untuk menangani masalah di Timur Tengah.

Kendati demikian Blinken tidak menyinggung persoalan Ukraina dalam jumpa pers bersama Abbas, termasuk pembukaan kembali konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem timur, yang sebelumnya ditutup Trump.

Namun dia berjanji untuk mempertahankan dukungan bagi Palestina, merujuk pada bantuan keuangan berkelanjutan untuk pembangunan dan dana sebesar $500 juta atau sekitar Rp7,1 triliun untuk bantuan kemanusiaan pada tahun lalu.

"Amerika Serikat berkomitmen untuk membangun kembali hubungan dengan otoritas dan rakyat Palestina," kata Blinken kepada Abbas.