Transportasi publik gratis, mungkinkah diterapkan di kota-kota besar?

Di Prancis, semakin banyak kota menguji coba berbagai skema transportasi umum gratis. Tapi bisakah kebijakan bebas tarif diterapkan di kota-kota besar seperti Paris?

Pada bulan September 2018, Kota Dunkirk di Prancis utara diam-diam mengalami transformasi radikal: ia menggratiskan sistem transportasi umumnya.

Di bawah kepemimpinan Walikota Patrice Vergriete, yang memegang gelar doktor dalam bidang perencanaan kota, Dunkirk menjadi kota terbesar di Prancis yang menghapus tarif di jaringan lokalnya, memberikan akses bebas tarif bagi 200.000 penduduk wilayah metropolitan itu ke 18 rute bus.

Kebijakan tersebut telah "merevitalisasi" kota bekas pelabuhan industri itu serta membantu mengurangi emisi karbon, menurut sebuah studi yang dilakukan oleh organisasi independen Observatory of Free Transport Cities atas permintaan pemerintah kota.

Para peneliti menemukan bahwa setelah menggratiskan transportasi umum, langkah yang didanai oleh sedikit kenaikan pajak usaha, jumlah penumpang meningkat 60% dalam satu minggu pertama dan meningkat dua kali lipat pada akhir pekan - dengan hampir 50.000 perjalanan dilakukan per hari.

Sebanyak 48% dari pengguna baru mengatakan mereka secara teratur menggunakan transportasi umum, alih-alih mobil pribadi.

"Ini kesuksesan yang nyata, meskipun baru di awal," kata Arnaud Passalacqua, seorang profesor di Paris School of Urban Planning dan salah satu peneliti dalam studi tersebut. "Ini pertanda bahwa transportasi umum gratis bisa berfungsi dalam skala yang lebih besar."

Namun apakah model transportasi umum bebas-ongkos di Dunkirk dapat direplikasi di kota-kota besar seperti Paris atau London? Opini publik masih terbelah.

Para pendukung kebijakan ini berargumen bahwa menggratiskan transportasi umum akan mengurangi emisi karbon dan polusi udara, mengurangi tekanan pada keluarga miskin, dan menciptakan model pendanaan yang lebih stabil di masa depan.

Tetapi para penentangnya menyoroti biaya besar dan tantangan infrastruktur yang perlu dihadapi dalam mentransfer kebijakan yang diuji di kota kecil ke pusat metropolitan yang luas. Jadi, apakah transportasi umum gratis cocok untuk kota-kota besar?

'Gelombang baru'

Gagasan tentang transportasi umum gratis bukanlah hal baru. Di Prancis, gagasan itu sudah menjadi kenyataan bagi ratusan ribu orang di lebih dari 30 kota, seperti Calais, Aubagne, dan Colombiers, pinggiran kota Toulouse yang pada tahun 1971 menjadi tempat eksperimen penghapusan tarif pertama di Eropa.

Lebih jauh lagi, pada 2013 kota Tallinn di Estonia menjadi ibu kota pertama di Uni Eropa pertama yang menawarkan transportasi umum gratis. Dan tahun lalu, Luksemburg, dengan populasi 626.000, menjadi negara pertama yang menerapkan kebijakan tersebut.

Sekarang, ada "gelombang baru" dukungan untuk gagasan transportasi gratis di Prancis, "yang berbasis jaringan hijau dan berkelanjutan yang membantu komunitas-komunitas paling membutuhkan," kata Passalacqua. "Karena itu kota-kota besar mulai menerapkannya."

Di Paris, transportasi umum gratis bagi murid sekolah berusia di bawah 18 tahun mulai diterapkan pada tahun ajaran 2020; Strasbourg, kota terbesar kesembilan Prancis, akan menerapkan kebijakan yang sama September ini. Sejak bulan lalu, hampir satu juta penduduk wilayah metropolitan Nantes telah menikmati transportasi umum gratis pada akhir pekan.

Dan wilayah Occitanie di selatan Prancis, tempat tinggal bagi sekitar enam juta orang, telah mulai menerapkan kebijakan yang menggratiskan karcis kereta api bagi warga berusia 18-26 tahun yang bepergian paling sedikit 30 kali per bulan, dengan tujuan ganda membantu para pekerja muda dan mengurangi emisi karbon.

Alain Jund, wakil presiden untuk kebijakan mobilitas, transportasi, bepergian, dan bersepeda di Balai Kota Strasbourg, mengatakan bagian dari alasan penerapan kebijakan transportasi umum gratis di kotanya ialah krisis iklim, dengan gagasan bahwa 80.000 anak muda tidak lagi perlu menumpang mobil orang tua mereka.

"Di Strasbourg, tingkat polusi sangat tinggi dan itu terkait dengan lalu lintas mobil," ujarnya. "Ini juga masalah kesehatan publik. Kami memperkirakan 500 orang [di Strasbourg] meninggal setiap tahun karena polusi."

Namun alasan sosial-ekonomi juga merupakan faktor penting dalam kebijakan Strasbourg. Keluarga dengan dua anak akan dapat menghemat ongkos transportasi sebesar €550 (Rp9,5 juta) per tahun, kata pemerintah kota itu, yang akan membantu keluarga berpenghasilan rendah.

"Kami sedang dalam krisis ekonomi - dan bukan hanya karena pandemi," jelas Jund. "Ini adalah bentuk kebijakan solidaritas dan melindungi daya beli. Tetapi ini juga persoalan tentang memberikan kesetaraan teritorial antara mereka yang berada di pusat kota dengan mereka yang berada di daerah pedesaan, dan melindungi hak atas mobilitas - untuk berolahraga, pergi ke bioskop dan untuk bergerak dengan bebas. Kami percaya ini penting. "

'Harga yang harus dibayar'

Namun, dari Dunkirk hingga Tallinn dan Luksemburg, eksperimen dengan transportasi umum bebas-tarif relatif berskala kecil, sehingga lebih mudah dikelola dibandingkan di kota-kota besar. Namun para pendukungnya, bergairah oleh inisiatif yang dapat mengatasi krisis iklim, mengatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk tancap gas.

Audrey Pulvar, yang saat ini menjabat sebagai wakil Walikota Paris Anne Hidalgo, telah menjadikan transportasi umum gratis sebagai janji utama dalam kampanyenya untuk menjadi presiden Ile-de-France - wilayah berpenduduk 12 juta orang yang mencakup delapan departemen Prancis termasuk Paris - dalam pemilihan kepala daerah bulan depan.

Menurut proposal Pulvar, kebijakan tersebut akan diluncurkan secara bertahap. Transportasi gratis pertama-tama diberlakukan bagi siswa berusia di bawah 18 tahun, pelajar, dan pencari kerja, sebelum penerima manfaatnya diperluas hingga mencakup semua warga pada akhir pekan, dan kemudian setiap hari, pada 2026.

"Kami perlu mengubah cara hidup kami," kata Pulvar, yang memperkirakan kebijakan tersebut pada akhirnya dapat menelan biaya €3 miliar (Rp52 triliun) per tahun.

Di bawah rencananya, ongkos itu akan ditanggung oleh pajak kendaraan yang paling berpolusi dan perusahaan e-commerce seperti Amazon (Prancis merupakan negara pertama yang mengambil pajak dari raksasa teknologi), serta melalui "biaya terhindarkan" (avoided cost) dari kecelakaan mobil, polusi, dan kehilangan jam kerja akibat kemacetan, yang menurutnya menelan biaya €10 miliar (Rp174 triliun) per tahun di kawasan itu.

Tetapi bahkan jika ada dukungan yang semakin besar untuk gagasan tersebut, tidak semua orang mengantre untuk memangkas tarif transportasi. Charles-Éric Lemaignen, wakil presiden badan transportasi nasional Prancis (GART), menekankan bahwa "meskipun mungkin gratis, itu hanya untuk pengguna, dan masih ada harga yang harus dibayar".

Lemaignen berpendapat bahwa skema apa pun harus mempertimbangkan apakah uang tersebut dapat dibelanjakan dengan lebih baik di pos lain, apakah ada kapasitas yang cukup untuk menangani pertambahan penumpang, dan seberapa penting pemasukan dari penjualan tiket bagi suatu jaringan transportasi.

"Di Lyon [kota terbesar kedua di Prancis], pendapatan dari tiket penumpang jauh lebih tinggi daripada di Dunkirk," katanya. "Itu akan berdampak serius pada kelangsungan skema, karena ini dampaknya lebih besar pada pendapatan."

Kekhawatiran tersebut senada dengan temuan studi yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Valérie Pécresse, presiden Ile-de-France saat itu yang berhaluan kanan, tentang kemungkinan penghapusan tarif di wilayah tersebut. Ditemukan bahwa meskipun kebijakan tersebut akan mengakibatkan kenaikan penumpang sebesar 6 hingga 10%, ia akan menghabiskan biaya antara €2,2-3,3 miliar, kualitas layanan jaringan akan berkurang, penggunaan mobil hanya akan turun 2%, dan dampak kesetaraan sosialnya akan terbatas karena lebih dari satu juta orang di wilayah itu telah menikmati keuntungan dari perjalanan gratis atau potongan ongkos transportasi.

"Pandemi telah membuat keuangan semakin sulit karena anggaran yang terbatas," tambah Lemaignen.

Namun, para pendukung kebijakan transportasi gratis yakin bahwa biaya itu telah dibesar-besarkan. Mereka merujuk pada pajak yang dikenakan pada semua perusahaan di Prancis yang disebut sebagai Pembayaran Mobilitas, yang mensubsidi transportasi kolektif. Kebijakan itu berarti, di kebanyakan kota, penjualan tiket hanya menyumbang sekitar 10-15% dari pendapatan. Dalam kasus Dunkirk, pajak ini menutupi biaya penghapusan tarif tiket, yang merupakan 10% dari pendapatan.

"Kami membayar sangat sedikit [untuk biaya transportasi umum melalui tarif] dan itu berarti transit bebas tarif sebenarnya lebih mudah diterapkan, terutama karena Covid semakin mengurangi penggunaan [transportasi umum] dan karena itu juga mengurangi pendapatan dari penjualan tiket," kata Passalacqua.

Tapi ini tidak terjadi di semua tempat. Menurut Passalacqua, tarif mencakup sekitar dua per tiga dari anggaran transportasi London, yang berarti bahwa penghapusan mereka akan "jauh lebih rumit" dan penerapan transportasi umum gratis perlu dilakukan secara bertahap.

Faktanya, mengingat ada berbagai cara pendanaan transportasi umum di seluruh dunia, mulai dari skema yang 100% didanai pemerintah di Eropa hingga tempat-tempat seperti Hong Kong yang berinvestasi di properti untuk menghasilkan keuntungan dan jaringan publik-swasta yang rumit di Inggris, juga berarti bahwa model Prancis bisa jadi sulit untuk ditiru.

Saat ini, Paris tidak lagi menyediakan transportasi umum gratis untuk semua orang. Sebuah laporan yang diterbitkan pada Januari 2019 atas permintaan Walikota Hidalgo menyimpulkan bahwa angkutan bebas tarif adalah "bukan satu-satunya kebijakan mobilitas".

Alih-alih memberlakukannya untuk semua warga, menurut salah satu penulis laporan, Quentin David, menargetkan kelompok-kelompok tertentu, seperti pengangguran, untuk mendapatkan transportasi gratis bisa menjadi pendekatan yang lebih efektif - meningkatkan mobilitas sosial dan upaya lingkungan tanpa membangkrutkan pemerintah daerah.

"Ini dapat membantu banyak orang tanpa membebankan biaya finansial yang besar pada pemerintah kota," katanya.

'Kebijakan penyetaraan yang bagus'

Namun, bahkan pada saat kota-kota seperti Paris mempertimbangkan logistik untuk mendanai transportasi gratis dan menguji kebijakan yang menargetkan populasi tertentu, beberapa ahli percaya bahwa evaluasi ulang menyeluruh tentang bagaimana kami memandang penyediaan transportasi umum diperlukan.

Beberapa orang berpendapat bahwa ada nilai bawaan dan egaliter dalam menyediakan transportasi tanpa ongkos penumpang. "Ini adalah kebijakan penyetaraan yang bagus," kata Michel Van Hulten, mantan politisi Belanda dan salah satu orang pertama yang mendukung gagasan transportasi umum gratis di Eropa.

"Mengapa kita semua membayar [melalui pajak] untuk kebutuhan umum seperti taman kota, pemadam kebakaran, taman bermain untuk anak-anak, rambu lalu lintas, pembersihan jalan, tetapi tidak untuk transportasi umum?"

Jenny McArthur, dosen infrastruktur perkotaan dan kebijakan publik di University College London, setuju bahwa fokus pada kelangsungan finansial sektor transportasi menyusul penurunan besar-besaran jumlah penumpang selama pandemi berarti nilai yang lebih luas dari sistem transportasi umum "agak menghilang" dari perdebatan.

"Model pendanaan yang berhasil sampai sekarang ternyata tidak kebal pandemi. Kita tidak dapat mengandalkan ongkos dari pengguna seperti sebelumnya," katanya. Sebaliknya, McArthur percaya transportasi umum bebas tarif bisa menjadi solusi yang lebih tangguh dan adil untuk kota.

"Akan ada sebagian besar angkatan kerja yang masih membutuhkan transportasi umum," ujarnya. "Rumah tangga berpenghasilan rendah sangat bergantung pada transportasi umum. Itu bisa dilihat sebagai barang publik.

"Dengan aktivitas ekonomi di pusat kota semakin memburuk karena pandemi, jalan-jalan raya dapat dihidupkan kembali dengan transportasi umum bebas tarif. "

Untuk saat ini, ketika kota-kota besar berusaha keluar dari pandemi, apakah transportasi umum bebas tarif dapat memberi efek transformasional di kota-kota seperti Paris masih belum diketahui.

"Kebijakan ini belum pernah diuji pada level sebesar ini," kata Audrey Pulvar. "Tetapi tidak ada salahnya menjadi yang pertama mencoba."

--

Anda dapat membaca versi bahasa Inggris artikel ini di BBC Worklife.