Sakit jiwa, tapi kemana bisa berobat?

Waktu pertama kali Ahter Bau kena gejala kelainan jiwa enam tahun lalu, keluarganya memutuskan menyerahkan perawatannya pada dokter.

Saat itu kondisinya sudah dianggap mengkhawatirkan baik untuk keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

"Dia suka mengamuk dan melukai diri, jadi kami takut," kata Ichi Bau, ayah Ahter.

Warga Padebuolo Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo itu akhirnya diangkut ke RSJ Manado, untuk mendapat perawatan mental. Loaksi rumah sakit berbeda provinsi dan harus ditempuh dengan perjalanan selama 8-10 jam, tetapi apa boleh buat, inilah tempat berobat yang terdekat.

"Tahun 2006 dirawat tiga bulan, 2007 pernah juga enam bulan, masih sering lagi harus kesana," tambah Ichi, pensiunan pegawai swasta.

Tetapi lama-kelamaan perawatan tersendat karena tak ada biaya untuk perjalanan, biaya menginap dan beli obat.

Manado tetap merupakan tempat rujukan terdekat karena di Gorontalo, sebuah provinsi muda hasil pemekaran wilayah, belum ada satupun tenaga psikiatri tetap. Baru pada akhir 2008, pemerintah setempat menyewa psikiater agar dalam sebulan minimal bisa praktek tiga hari di sana.

Terbatasnya jumlah psikiater serta kesediaan mereka untuk ditempatkan di kota-kota terpencil seperti Gorontalo membuat upaya memperoleh pertolongan bantuan kesehatan jiwa menjadi makin sulit.

Kecukupan fasilitas juga jadi masalah.

Dari perkiraan sekitar satu juta penderita penyakit mental berat di Indonesia, hanya tersedia sekitar 8.000 tempat tidur untuk merawat mereka.

"Itu sudah dihitung di 51 RSJ, ruang inap di RS pemerintah, swasta dan militer," kata Direktur Bina Kesehatan Jiwa, pada Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dr Irmansyah.

"Bayangkan kalau 10% saja penderita harus dirawat inap, kemana mereka harus pergi?" tambahnya.

Basis komunitas

Dengan jumlah demikian terbatas, layanan kesehatan mental masih harus menghadapi pengurangan kapasitas karena berbagai alasan.

"Ada RS jiwa yang kemudian berubah jadi RS umum, jadi jumlah kapasitas tempat tidur malah berkurang," kata Irmasyah.

Dalam sepuluh tahun terakhir juga tidak tercatat ada penambahan RSJ baru, kecuali satu yang berdiri di Aceh setelah membanjirnya pasien kejiwaan pasca tsunami 2004.

Rencana penambahan RSJ baru, seperti sempat dibahas untuk Aceh dan Gorontalo, juga tidak akan mudah direalisir karena biayanya yang besar dan sumber daya manusia yang terbatas.

Kementerian Kesehatan memperkirakan, akibat dari situasi ini adalah banyaknya kasus pasien tidak terlayani.

"Kalau sudah begini yang bisa dilayani paling kasus berat, kasus-kasus kejiwaan ringan lewat saja," kata Dr Tun Kurniasih, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia.

Padahal pada sebagian kasus, gejala kejiwaan ringan bisa mengarah pada indikasi kasus yang lebih berat. Itu berarti bila dideteksi lebih dini, pasien mungkin tidak perlu mengalami fase yang lebih buruk sehingga kualitas hidupnya lebih baik.

Satu ide yang digagas Kementrrian Kesehatan untuk mengatasi hal ini adalah menciptakan pelayanan kesehatan mental berbasis komunitas, bukan individual seperti selama ini.

Ini berarti untuk mendapat layanan kesehatan jiwa, seorang pasien tak perlu dirujuk/ dirawat ke RSJ, tetapi bisa dilayani di RSU yang menyediakan psikiater dan kamar rawat inap khusus kejiawaan.

Cara lain adalah dengan menyediakan layanan serupa di Puskesmas, dimana dokter umum dilatih dengan ketrampilan deteksi awal masalah kejiawaan.

"Jadi tak perlu harus punya pendidikan spesialisasi psikiatri, cukup dokter umum tetapi sudah ada pelatihan untuk setidaknya mendeteksi kelainan kejiwaan pasien," tambah Dr Irmansyah.

Nyatanya sampai kini masih sulit menemukan layanan kesehatan mental di Puskesmas, bahkan di kota-kota besar sekalipun.

Kritik menyebut, kementerian kesehatan terlalu lambat dengan rencana ini.

"Dimana-mana di dunia trennya adalah mengalihkan pola layanan kesehatan kepada komunitas. Tetapi pemerintah harus benar-benar punya komitmen untuk itu," tukas Bagus Utomo, Pendiri Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI).

Organisasi ini, bermula dari keprihatinan sejumlah anggota keluarga penyandang skizofrenia, diklaim justru berkembang lebih pesat di berbagai daerah ketimbang tumbuhnya layanan resmi kesehatan mental.

Dari sebuah halaman jejaring sosial internet di Facebook, kini organisasi ini sudah punya 4200an anggota dan menggelar kegiatan rutin di Jogja, Jakarta, Malang dan Bandung.

Obat mahal

Sampai dengan empat tahun mendatang diperkirakan jumlah psikiater di Indonesia belum akan melampaui 1000 orang, dengan distribusi yang tidak merata.

"Sebagain besar terkonsentrasi di Jawa, diluar Jawa sedikit sekali. Ambon pasca konflik ada 2, Palu pasca konflik ada 1, Kendari 0, Gorontalo 0," kata Dr Tun Kurniasih yang masih berpraktektek di RSJ Dharmawangsa, Jakarta.

Padahal kota besar yang juga ibukota provinsi seperti Gorontalo dan Kendari, minimal harus punya sebuah RS Tipe B, dengan sedikitnya 12 dokter spesialis termasuk seorang spesialis psikiatri.

"Karena itulah kami datangkan seorang dokter jiwa kesini, supaya minimal masyarakat sekali dalam sebulan bisa dapat layanan psikiatri," kata Dr Medy Sarita, Wakil Direktur bidang Pelayanan Medis RS Aloei Saboe Gorontalo menjelaskan.

Di RS ini, tiga hari dalam sebulan Dr JJ Thomarius, seorang psikiater dari Manado, didatangkan untuk memberi layanan psikiatri.

"Tiap buka, pasien rata-rata 10 orang per hari. Ini termasuk rendah, mungkin karena sosialisasinya masih kurang," kiata Thomarius, mantan Kepala RSJ Manado yang sudah pensiun.

RS mengumumkan hari dan tanggal layanan psikiatri melalui siaran RRI setempat, agar pasien tahu kapan bisa bertemu psikiater.

Siaran inilah yang ditunggu keluarga Ahter Bau setiap bulan.

"Kami su dapat obat untuk sebulan, jadi agak tenang," kata Ichi, ayah si pasien.

Tapi seperti saat saya temui, obat yang diresepkan Dr Thomarius, ternyata tak ada di apotek rumah sakit. Ichi terpaksa minta resep baru untuk mencari obat diluar.

"Kebanyakan RS milik pemerintah begitu, obat yang ada cuma generik. Obatnya sih bagus, tapi sudah jauh ketinggalan jaman," keluh Thomarius.

Kemajuan teknologi dan medikasi psikiatri, menurut Thomarius memungkinkan pasien kini mendapat pengobatan dengan takaran yang lebih tepat sasaran dan mampu mengembalikan produktivitas pasien lebih cepat.

"Tapi harganya bisa mahal, sebulan pasien bisa habis Rp2 jutaan," tambah Thomarius.

Ini jadi masalah serius di banyak daerah di Indonesia, karena sebagian besar pengguna layanan psikiatri di RS pemerintah, kini bergantung pada Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas/Jamkesda), yang sama sekali gratis.