Rokok yang mematikan

Indonesia adalah negara ketiga terbesar dalam konsumsi rokok, kata Badan kesehatan Dunia WHO.

Namun, di tingkat anak dan remaja, jumlah perokok Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

''45 juta anak Indonesia merokok menurut survey Global Youth Tobacco,'' kata Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional perlindungan Anak Indonesia.

Daniel Prabowo termasuk diantaranya.

Awal Mei 2010, Daniel baru keluar dari 12 hari perawatan di rumah sakit setelah muntah darah.

''Saya sedang bekerja di pabrik, tiba-tiba gelap terus langsung pingsan,'' kisahnya dengan muka masih ditutup masker.

Dokter memvonisnya dengan infeksi paru akut. Daniel mengaku sudah merokok umur 12 tahu, sebelum lulus sekolah dasar.

Orangtuanya menghabiskan biaya Rp9 juta untuk pengobatan itu. Biaya masih harus bertambah karena selama enam bulan nanti, kondisi Daniel tetap harus diperiksa dokter.

Sementara Ahmad Sabir, menghabiskan lebih 30 tahun umurnya dengan rokok.

''Sehari habis satu bungkus sejak remaja,'' jawabnya dengan nafas pendek-pendek dari ranjang besinya di bangsal khusus penderita kanker paru, Rumah Sakit Persahabatan Jakarta.

Sabir sedang menunggu giliran mendapat kemoterapi untuk membunuh sel kankernya.

Namun menurut dokter, untuk penderita kanker tahap lanjut seperti Sabir, kemo hanya bisa memperpanjang harapan hidup pasien antara 6-9 bulan.

Biaya besar

''Kebanyakan pasien di sini adalah orang terkait rokok, apakah perokok, atau suaminya merokok, atau bekerja di lingkungan perokok,'' kata Dokter Eva Sridiana, spesialis paru di RS Persahabatan.

Sebagai rumah sakit rujukan milik pemerintah dengan spesialisasi paru dan pernafasan, RS Persahabatan menurut Dokter Eva menerima lebih banyak pasien kanker paru -terutama yang tidak mampu- di banding rumah sakit lain.

''Dan biayanya sangat besar,'' tambah Eva.

Dicontohkannya, biaya pengecekan untuk memastikan pasien terserang kanker saja mencapai Rp10-an per orang.

''Sementara untuk 5-6 paket kemoterapi, biayanya bisa mencapai Rp 50-an juta,'' tambahnya.

Belum lagi ditambah biaya perawatan dan macam-macam obat lain, yang harus diberikan negara secara gratis pada pasien miskin.

Eva mengatakan di berbagai rumah sakit di Indonesia nampak jumlah pasien penyakit paru makin meningkat dengan usia pasien makin muda.

Berbagai daerah juga mengalokasikan dana khusus untuk menghadapi pertumbuhan jumlah perokok.

Dinas Kesehatan Jogjakarta mendirikan klinik berhenti merokok sejak tahun lalu, di 18 Puskesmas kota itu.

''Daripada mengeluarkan dana untuk penyakit akibat rokok, (klinik) ini adalah cara kami mengurangi perokok,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jogjakarta, Choirul Anwar.

Untuk melengkapi alat dan tenaga medis, dinas setempat menyisihkan ratusan juta rupiah per tahun.

Tetapi Kementerian Kesehatan sendiri tak punya catatan berapa besar biaya yang dianggarakan pemerintah untuk mengatasi penyakit akibat merokok tiap tahun.

''Karena anggaran ada di berbagai lini: penyakit menular, tidak menular, upaya mengatasi kematian ibu dan bayi, di banyak pos,'' kata Menkes Endang Sedyaningsih.

Dalam sebuah wawancara media, Endang dikutip mengatakan kementriannya menganggarkan dana Rp 22 triliun untuk penyakit terkait rokok.

Namun menurut Wakil ketua Komisi Nasional Penanggulangan Dampak Tembakau, Mia Hanafiah, biaya yang dikeluarkan negara jauh lebih besar.

''Kalau cukainya sampai Rp 54 triliun, dana kesehatannya akan mencapai 5-6 kali lipat,'' kata Mia.

Mia merujuk pada biaya medis yang mahal untuk penyakit seperti jantung, paru, impotensi, gangguan janin serta kematian ibu-anak. Juga biaya tak langsung hilangnya tingkat produktivitas akibat penyakit merokok.

Segera diatur

Bahkan bagi warga yang mampu sekalipun, menjadi pasien penyakit akibat rokok merupakan pengalaman traumatis.

Ted Sulisto adalah pengusaha yang sudah merokok selama 31 tahun saat mendapat serangan jantung. Ia selamat setelah dilarikan ke ruang operasi tujuh tahun lalu.

''Perlu bukti apa lagi? Apa belum cukup penelitian medis dan pengalaman orang seperti saya?'' tegas Ted mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengurangi angka perokok di Indonesia.

Pergulatan sengit antara kelompok pro kesehatan dan pro industri tengah berlangsung di tengah rencana pemerintah menerbitkan peraturan baru mengatur rokok yang disebut UU Kesehatan sebagai ''zat adiktif'' yang harus diatur produksi maupun peredarannya.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang ditelurkan Kementrian Kesehatan dinilai akan mematikan industri yang saat ini menjadi gantungan hidup jutaan warga Indonesia.

''(Rokok) adalah industri legal. Kami mendukung legislasi tapi harus seimbang dengan berbagai kepentingan,'' kaya Yos Ginting, direktur perusahaan HM Sampoerna, pabrikan rokok terbesar Indonesia.

Setelah berdemonstrasi ke DPR Februari lalu, petani tembakau mengancam akan kembali membanjiri Jakarta bila RPP tetap diteruskan.