Perdagangan senjata ilegal di Papua, motifnya dituding aktivis 'rekayasa konflik agar masyarakat panik, bisnis masuk untuk eksploitasi tambang'

Sejumlah oknum aparat keamanan yang disebut dalam persidangan diduga memiliki peran penting dalam praktik kejahatan perdagangan senjata dan amunisi selama satu dekade terakhir di Papua, berdasarkan laporan dari Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP).

Namun, sayangnya tambah ALDP, dugaan keterlibatan mereka tidak diusut oleh pihak kepolisian.

Tidak tuntasnya pengungkapan kasus perdagangan senjata dan amunisi itu, menurut Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, diduga merupakan bentuk rekayasa untuk terus melanggengkan konflik bersenjata di Papua, termasuk juga untuk kepentingan politik lokal hingga eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Baca juga:

Pihak kepolisian mengeklaim, semua nama yang disebut dalam persidangan tetap didalami, namun perlu pembuktian lebih lanjut atas dugaan keterlibatan mereka.

Sementara itu, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom, hingga berita ini diturunkan, belum memberikan respon.

Lebih dari 20 pihak tidak tersentuh hukum

Direktur ALDP, Latifah Anum Siregar mengatakan, terdapat lebih 20 pihak yang disebut dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus-kasus perdagangan senjata dan amunisi illegal di Papua dari tahun 2011 hingga 2021.

Pihak-pihak yang berasal dari oknum aparat keamanan, TPNPB OPM, hingga masyarakat sipil itu hingga kini belum tersentuh hukum. Padahal mereka diduga memiliki peran penting dalam membongkar praktik perdagangan senjata dan amunisi di Papua.

"Pihak-pihak itu berperan penting seperti menyediakan senjata, hingga uang namun mereka tidak diproses. Kami tanya pengadilan katanya hanya memproses berkas yang dilimpahkan, bukan wewenang mereka. Lalu kami tanya polisi, katanya seharusnya itu diungkap persidangan. Jadi semacam lempar-lemparan," kata Latifah saat dihubungi BBC News Indonesia, Senin (04/07).

Dalam 10 tahun terakhir, terdapat 51 pelaku kejahatan perdagangan senjata dan amunisi yang terungkap - 31 orang masyarakat sipil, 14 anggota TNI, dan enam personil polisi. Jumlah itu diprediksi ALDP hanyalah sebagian kecil dari total yang beredar.

"Banyak sekali aksi kontak senjata di Papua dengan periode yang cukup panjang, di banyak tempat. Artinya banyak peluru dan senjata yang beredar. Kami mengasumsikan, kasus yang terungka hanya 30-50% saja, ada lebih banyak yang beredar," katanya.

Selain itu, ada 10 orang yang buron dan 20 orang terkait tidak diproses hukum. Mayoritas senjata dan amunisi dijual kepada pihak TPNPB OPM.

"Transaksi senjata ilegal ini adalah fenomena gunung es. Yang ditangkap hanya pelaku di lapangan, sementara siapa yang menjual dan penyedia dana tidak diusut. Padahal setiap senjata punya nomor seri, seharusnya diselidiki dari situ, kenapa bisa lolos," tambah Latifah.

Empat jaringan

Lalu, dari temuan ALDP ini, terdapat setidaknya empat jaringan kejahatan perdagangan senjata dan amunisi ilegal di Papua. Pertama, jaringan yang melibatkan oknum aparat keamanan dengan masyarakat sipil, di mana transaksi ini paling banyak terjadi, sekitar 70% dari total kasus.

Kedua, jaringan antara masyarakat sipil yang ditemukan berasal dari Filipina. Ketiga, jaringan antara TPNPB OPM dengan pihak luar negeri, seperti Papua Nugini.

Dan terakhir, jaringan langsung tatap muka antara aparat keamanan dengan TPNPB OPM tanpa melibatkan pihak ketiga.

Jalur yang digunakan melalui darat, laut hingga udara. Yang menarik kata Latifah, ketika senjata tersebut dibawa oleh aparat keamanan dengan menggunakan pesawat komersil, tanpa hambatan.

Lalu mengenai sumber dana pembelian senjata, Latifah mengatakan, mayoritas berasal dari dana desa, dana pemilihan umum hingga pemasukan dari tambang.

Harga amunisi yang dijual sekitar Rp150.000 hingga Rp500.000 per butir, sementara harga senjata laras panjang M16 dan M4 mencapai hingga lebih dari Rp300 juta.

"Rekayasa konflik supaya masyarakat panik, bisnis masuk"

Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer mengatakan, peredaran senjata dan amunisi yang marak terjadi di Papua diduga merupakan bentuk rekayasa konflik.

"Saya melihat ini rekayasa konflik yang diciptakan supaya masyarakat panik, tidak peduli dengan tanah dan hutan mereka. Lalu bisnis masuk dan mengeksploitasi SDA, seperti tambang dengan mudah," kata Gustaf.

Skenarionya, dia menduga, TPNPB OPM diberikan pasokan senjata dan amunisi oleh oknum tertentu sehingga terjadi tindakan kekerasan di tengah masyarakat. Lalu, atas nama keamanan dan ketertiban, aparat keamanan masuk untuk memberikan perlindungan.

Hasilnya, terjadi konflik dan situasi yang tidak aman di wilayah tersebut.

"Mayoritas TPNPB OPM dapat pasokan dari oknum polisi dan TNI, hanya 1-2 kasus dari luar itu. Lihat konflik di Wamena, Lanny Jaya, Nduga, Intan Jaya, Timika, wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam. Peredaran senjata sangat masif di daerah kaya itu," ujar Gustaf.

"Contoh kasus di Nabire. Dua oknum Brimob memasok senjata berkali-kali kepada kelompok TPNPB di Intan Jaya dan Nduga. Senjata itu dari Kelapa Dua, lewat pesawat, dan berkali-kali transit. Petugas kemana sampai bisa lolos itu semua senjata? Besar dugaan ada oknum aparat yang mempunyai kuasa terlibat," tambah Gustaf.

Senada, Latifah mengatakan, peredaran senjata ilegal ini merupakan bentuk "pemeliharaan" konflik sehingga kebijakan keamanan dapat terus diberlakukan di Papua.

"Tujuannya ya motif ekonomi. Masyarakat takut, meninggalkan tempatnya, kemudian terjadi eksploitasi alam tanpa perlawanan," kata Latifah.

Senjata, kekuatan dalam pilkada

Selain kepentingan sumber daya alam, senjata juga disebut menjadi alat penting dalam proses pemilihan umum di wilayah Papua, khususnya di wilayah pegunungan.

Peneliti konflik dan kekerasan bersenjata dari Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung mengatakan, dalam beberapa pilkada, calon kepala daerah bekerja sama atau ditekan oleh kelompok TPNPB OPM untuk merebut kursi pimpinan.

"Di wilayah pegunungan tengah Papua pernah dalam satu pilkada, kedua calon didukung kelompok TPNPB OPM. Terjadi konflik bersenjata antar mereka dan menimbulkan banyak korban jiwa," kata Marinus.

Senjata, menurut Marinus, menjadi kekuatan dan alat tawar penting bagi TPNPB kepada elit politik lokal untuk mendapatkan dana sehingga aktivitasnya berjalan lancar.

"Setiap pilkada, TPNPB OPM akan menjual jasa kepada calon, siapa yang bayar besar yang didukung. Artinya peran senjata sudah sangat mengakar," katanya.

Untuk itu, kata Marianus dan Gustaf senada, salah satu cara mengurangi konflik di Papua adalah dengan menindak tegas dan memutus rantai perdagangan senjata serta amunisi di sana.

Polisi: Kami dalami, tapi perlu pembuktian

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Musthofa Kamal membantah jika polisi tidak melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang disebut dalam persidangan dan BAP.

"Semua nama-nama yang disebut, tetap didalami. Namun kan, perlu pembuktian lebih lanjut," katanya melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia.

Sementara itu, terkait tudingan ke TPNPB OPM, BBC News Indonesia telah menghubungi juru bicaranya Sebby Sambom. Namun, hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan respon.

Berdasarkan data PAHAM Papua, terdapat beberapa kasus yang melibatkan aparat TNI dan Polri yang mereka catat. Namun yang dijerat hanyalah oknum di lapangan, sementara atasan mereka tidak diproses hukum.

Baca juga:

Pertama kasus jual beli 500 amunisi oleh oknum TNI Serma Supriyadi yang dihukum 12 tahun penjara.

Lalu, perdagangan senjata oleh oknum Brimob ke kelompok kekerasan bersenjata (KKB) di Nduga, dan Intan Jaya, senjata jenis M4 dan M16 yang dibeli dengan harga Rp300-550 juta.

Namun, tambah PAHAM Papua, yang dihukum hanyalah oknum aparat di lapangan, sementara pengusutan atas dugaan keterlibatan pihak yang lebih tinggi dan berwenang atas keluar masuk senjata tidak dilakukan.

Selama 10 bulan terakhir, (14/06), TNI AD setidaknya mengungkap 16 kasus terkait penyelundupan senjata api, amunisi dan narkotika.