Virus corona: Natuna seperti 'kota mati', di tengah demo tolak WNI dari Wuhan, pemerintah didesak 'duduk bareng' masyarakat setempat

Demonstrasi penolakan sejumlah kelompok warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, terhadap lokasi karantina warga Indonesia yang dievakuasi dari kota Wuhan, China, kembali terjadi, Senin (03/02).

Kecemasan warga Natuna terhadap potensi penyebaran virus corona bahkan membuat sebagian besar aktivitas pendidikan dan perekonomian berhenti.

Pemerintah pusat didesak segera berdialog dengan warga Natuna, meski Kementerian Kesehatan yakin proses observasi di Pangkalan Udara Raden Sadjad Saleh tak akan mempengaruhi kesehatan masyarakat setempat.

Satu hari setelah kedatangan 238 WNI dari Hubei di Natuna, mayoritas sekolah di kabupaten itu tak menggelar aktivitas belajar-mengajar.

Natuna seperti kota mati, kata Rahmat, warga Kecamatan Bunguran Timur, yang tempat tinggalnya tidak jauh dari pusat karantina di pangkalan udara milik TNI Angkatan Udara.

Karena cemas terjangkit virus corona, Rahmat menyebut seluruh pedagang pasar juga tidak beraktivitas.

"Tidak melaut"

Ia mengatakan situasi ini memaksanya tidak mencari ikan di laut.

Virus corona disebutnya bukan cuma membuat warga khawatir tapi juga kehilangan pendapatan.

"Kami tidak menolak warganya, tapi kalau bisa sistemnya dibenahi, kalau bisa mereka dipindahkan ke kapal," kata dia via telepon.

"Saya nelayan. Karena pasar ikan tidak berjalan, dua perahu saya tidak bisa melaut, kalau dapat ikan mau dijual ke mana, kan tutup," ujar Rahmat.

Rahmat mengaku selama dua hari ini turun ke jalan bersama sekelompok warga Natuna lainnya, mendemo keputusan pemerintah mengkarantina lebih 230 WNI dari China di kabupaten mereka.

Salah satu poin penolakan mereka adalah lokasi karantina yang hanya berjarak satu hingga dua kilometer dari permukiman terdekat.

Rahmat mengatakan khawatir penolakan bakal semakin membesar jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan mereka.

Apalagi, kata dia, pembakaran ban sempat terjadi dalam demonstrasi mereka.

Kebijakan pemerintah pusat

Di hadapan pedemo, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menolak disalahkan.

Ia mengatakan pemerintah semestinya mengobservasi ratusan WNI dari Wuhan di KRI Semarang, kapal perang khusus medis milik TNI AL.

"Ini kebijakan pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan seluruh SKPD tidak diberitahu kedatangan mereka ke sini," kata Abdul kepada Riki Ramahdoni, jurnalis Kompas TV di Natuna yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

"Jangan sampai masyarakat Natuna dibenturkan dengan Pemda dan DPRD. Kita harus bersatu untuk melawan ini."

"Saya sudah menolak dan menyampaikannya ke Menteri Kesehatan dan Ketua BNPB. Saya tolak Natuna dijadikan tempat karantina WNI dari Wuhan," ujarnya.

Selain soal karantina di kapal perang, tuntutan warga Natuna lainnya menyoal tentang posko layanan medis darurat dan dokter psikiater bagi masyarakat.

Mereka juga meminta Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, berkantor di Natuna selama proses karantina selama 14 hari.

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR, Terawan menyatakan bisa memenuhi seluruh permintaan itu, kecuali memindahkan karantina 238 WNI ke kapal perang di tengah laut.

"Itu di seluruh dunia tidak lazim. Tempatnya tidak representatif. Itu akan merugikan negara jika awak kapal tidak disiplin dan justru akan berbahaya. Ini tidak bisa saya penuhi," kata Terawan.

Terawan mengakui bahwa proyek karantina di Natuna bersifat darurat.

"Dalam 1x24 jam saya diminta untuk menyiapkan segalanya, ini rasanya seperti Bandung Bondowoso."

Namun Terawan mengklaim akan melibatkan penduduk Natuna dalam kebijakan ini, walau pro dan kontra disebutnya tidak bisa dihindari seutuhnya.

"Butuh proses, kita neggak bisa mengajak semuanya harus setuju. Ini iklim demokrasi yang sangat baik. Kita akan terus melakukan sosialisasi lagi, menjelaskan mungkin dengan bentuknya, bukan kata-kata lagi," tuturnya.

Dan proses dialog sebelum pengambilan kebijakan itulah yang dianggap dilewatkan pemerintah.

Khodijah Ismail, dosen sosial ekonomi di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, menilai kebijakan yang mendadak dan sepihak terkait hal sensitif rawan memicu kemarahan publik.

"Virus corona ini isu global tapi negatif sehingga mengkhawtirkan semua negara, bahkan WHO (Badan Kesehatan Dunia) menyatakan keadaan darurat," kata Khodijah.

"Dengan menjadikan Natuna sebagai tempat karantina, seolah-olah pemerintah menempatkan posisi Natuna benar-benar kawasan pinggiran, terbelakang, dan tidak berdaya."

"Untuk meredam ini, dialog sangat perlu. Sebuah kebijakan harus ada sosialisasi dengan masyarakat lokal," ucapnya.

Presiden Joko Widodo menyebut Natuna dipilih karena memiliki landasan yang memungkinkan pesawat besar untuk mendarat.

Alternatif lokasi lain yang sempat dipertimbangkan adalah Morotai, Maluku Utara dan Biak, Papua.

Proses karantina WNI dari Wuhan di Natuna akan berlangsung selama dua pekan ke depan.

Selama periode itu, mereka akan diawasi bila menunjukkan gejala klinis berupa batuk, flu, sesak nafas, dan suhu tubuh tinggi.

Hingga berita ini diturunkan, telah muncul sekitar 17 ribu kasus pasien positif terjangkit virus corona di 27 negara, dengan total kematian mencapai 362 orang.

Kementerian Kesehatan meminta masyarakat tidak khawatir secara berlebihan dan tidak tertipu informasi atau berita yang tidak benar terkait virus ini.

Pemerintah dan sejumlah pakar kedokteran di Indonesia menyatakan tingkat kematian akibat virus ini tergolong sangat rendah, sekitar 2-3%, jauh di bawah flu burung dan virus lainnya.