Relokasi pengungsi Gunung Agung ke luar Bali 'memicu masalah baru'

Pemerintah Indonesia memfokuskan pengungsian masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana letusan Gunung Agung ke sembilan kabupaten dan kota di Bali.

Meskipun provinsi lain menyediakan tempat pengungsian, puluhan ribu warga di kaki gunung api itu tidak akan disebar ke luar Bali untuk mencegah munculnya persoalan baru.

"Semua masih terkonsentrasi di Bali dan kami belum membuka pengungsian di wilayah lain. Kami menyiapkan daerah tetangga seperti Lombok tapi sampai saat ini belum dibutuhkan," kata Menko PMK Puan Maharani di Jakarta, Kamis (29/09).

Sembilan daerah itu adalah Buleleng, Gianyar, Bangli, Karangasem, Klungkung, Denpasar, Badung, Jembrana, dan Tabanan. Pencatatan hingga Kamis petang memperlihatkan jumlah pengungsi terus bertambah dan telah mencapai 134.229 orang.

Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyebut menyebar pengungsi ke provinsi lain bukanlah persoalan mudah. Menurutnya Bali memiliki cukup lahan untuk dialihfungsikan menjadi pengungsian.

"Penduduk Bali sekitar 4,2 juta orang, sedangkan pengungsi hanya 102.000 jiwa. Tidak perlu dibawa keluar Bali, itu malah menambah permasalahan," tuturnya.

Sutopo mengatakan, pemindahan keluar Bali berpotensi mengganggu psikologi para pengungsi. Aspek itu, kata Sutopo, perlu dipertimbangkan karena waktu letusan Gunung Agung tidak dapat diprediksi.

"Masyarakat akan tidak nyaman. Secara psikologis, mereka merasa lebih nyaman di Bali, apalagi bersama tetangga satu desa sama, saling kenal dan memiliki kebiasaan yang sama," ucap Sutopo.

Saat ini baru dua dari sembilan pemerintah kabupaten dan kota penampung pengungsi Gunung Agung yang menetapkan status siaga bencana, yaitu Karangasem dan Bangli. Namun status itu tidak cukup untuk mencairkan dana darurat yang dianggarkan APBD.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri 59/2007, kata Sutopo, dana tersebut baru dapat digunakan apabila pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap bencana, satu tingkat di atas siaga dan di bawah level transisi bencana.

Di sisi lain, Karangasem telah meminta dan mendapatkan dana siap pakai BNPB sebesar Rp1 miliar, yang menurut Sutopo akan digunakan untuk menutup biaya operasional penanganan pengungsian.

Saat ini, menruut Sutopo, pemerintah sudah menyiagakan kebutuhan pengungsian untuk jangka 30 hari ke depan, yang dianggap vital karena penduduk kaki Gunung Agung berpotensi terus berada di pengungsian selama letusan belum terjadi.

"Logistik itu selalu diisi. Tidak pernah kosong. Begitu beras 100 kilogram keluar, besoknya dikirim lagi," ucapnya.

'Lebih matang' dibanding Sinabung

Dalam rapat kabinet di Jakarta, Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kepala daerah di Bali yang menampung pengungsi untuk memastikan ketersediaan kebutuhan warga terdampak aktivitas Gunung Agung.

"Presiden sudah perintahkan gubernur mengambil tindakan tepat untuk waktu yang tidak pasti ini," kata Puan merujuk instruksi Jokowi.

Di beberapa titik pengungsian, sudah disediakan fasilitas kebutuhan dasar, seperti tempat mandi cuci kakus atau MCK maupun peralatan memasak terbatas namun belum semuanya memenuhi kebutuhan.

"MCK hanya ada satu sehingga saling berebutan. Itu yang dikeluhkan di sini. Mohon ditambah karena orangnya banyak," kata Ketut Darme Yasa, warga Desa Datah yang mengungsi Desa Abang, Karangasem, kepada wartawan BBC Indonesia, Mehulika Sitepu, yang meliput langsung ke lokasi pengungsian.

Sementara Ketut Ari, pengungsi di UPT Pertanian, Desa Rendang, antara lain mengeluhkan ketersediaan gas untuk memasak.

"Air minum dan air untuk mandi kurang. Gas minta sumbangan dari warga sini. Bahan makanan ada, tapi gasnya tidak ada," ucapnya.

BNPB mengakui penanganan pengungsian belum sempurna, namun Sutopo menilai pemerintah setempat di Bali lebih matang menghadapi kondisi siaga bencana.

Prinsip gotong royong antarmasyarakat Bali yang terwujud, kata Sutopo, membuat situasi lebih terkendali dibandingkan peristiwa bencana serupa, seperti letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Masyarakat Bali banyak menawarkan rumah atau banjar mereka menjadi pengungsian gratis. Di Sinabung, masyarakat menyewakan jambur atau balai milik perorangan, padahal itu untuk pengungsian," kata Sutopo.

"Di Sinabung, DPRD ricuh dengan Bupati. Partai lokal mempolitisir keadaan."

Thomas Gustafian dari lembaga amal Save the Children juga melihat kematangan pemerintah dan warga Bali menghadapi erupsi Gunung Agung.

"Di Bali secara sistem sudah bagus. Di sektor pendidikan misalnya, anak-anak sekolah dasar dipermudah mendaftar ke sekolah terdekat," ujar pria yang berpengalaman dalam memberi pendampingan psikologis kepada anak-anak terdampak bencana alam di beberapa daerah.

Gunung Sinabung meletus tahun 2010 dan hingga sekarang, terus meletus sesekali hingga memaksa belasan ribu penduduk direlokasi secara permanen. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan tiga tahap relokasi, namun selalu molor dari tenggat waktu karena persoalan ketersediaan lahan.

Ditemui usai rapat di kantor Kemenko PMK, Kamis siang, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menyebut Pemerintah Kabupaten Karo tak serius menyelesaikan relokasi permanen tersebut.

"Pemda memang tidak terlalu antusias mencari solusi masalah lahan. Kalau dari awal mereka berinisiatif menyelesaikan atau mencari lahan baru, relokasi sudah selesai sejak lama," kata Teten.

Pengungsi Sinabung beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut penyelesaian relokasi dan menuntut hunian permanen yang dijanjikan pemerintah. Kerusuhan kerap mewarnai demonstrasi, antara lain berupa bentrokan antara warga desa di lahan relokasi dan pengungsi.

Ketika saat aktivitas vulkanik Gunung Agung terus meningkat, Sinabung juga menunjukkan hal yang sama sehingga Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih menetapkan status awas untuk Sinabung.

Rabu (20/09) pekan lalu, kolom abu yang ke luar dari kawah Sinabung dilaporkan menjulang ke atas hingga 2,5 kilometer dan sehari setelahnya, awan panas meluncur sejauh 1,5 kilometer dari gunung itu.