Festival Keraton Nusantara XI, 'Sebagai pelestari budaya, Keraton harus aktif mengatasi intoleransi'

Festival Keraton Nusantara digelar di Cirebon pada 16-19 September mengeluarkan rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo, antara lain tentang pelestarian budaya dan menjaga kebhinekaan, namun dengan posisi tersebut keraton seharusnya dapat lebih berperan untuk mengatasi masalah intoleransi.

Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani mengungkapkan keraton sebagai simbol kultural memiliki sikap yang akomodatif terhadap perbedaan, dan jangkar bagi toleransi di daerahnya.

Namun demikian, dia mengatakan selama ini peran keraton cenderung pasif dalam menghadapi berbagai kasus intoleransi.

"Dalam banyak kajian, pihak keraton belum cukup progresif untuk mengatasi intoleransi, lebih banyak dalam posisi pasif, contoh di Cirebon dan daerah lain saya melihat peranannya biasa saja, bahkan di Cirebon nyaris tidak ada peran, dan di Ternate justru restriktif penganut Syiah," jelas Ismail kepada BBC Indonesia.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Sri Sultan Hamengkubuwana X dari Kasultanan Yogyakarta yang hadir dalam acara FKN, mengatakan keraton memiliki peran yang penting sebagai pemersatu bangsa di tengah meningkatnya intoleransi.

"Peran keraton dalam meminalisir kasus intoleran dengan menggelar kegiatan kebudayaan, adat serta tradisi dari keraton setempat," ujar GKR Hemas kepada wartawan di Cirebon, Sabtu (16/09).

Penjaga tradisi

Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon, Pangeran Adipati Arief Natadiningrat yang menjadi tuan rumah festival keraton Nusantara pada tahun ini, juga menekankan pentingnya peran keraton sebagai penjaga tradisi budaya dalam menjaga keberagaman.

"Bahwa kebudayaan penting sebagai benteng, sehingga keraton ini penting…. Indonesia lahir dari keragaman inilah jadi potensi dan jati diri bangsa kita, kalau kebudayaan kita hilang tentu Bhinneka Tunggal Ika yang ada di burung Garuda itu sudah tidak ada lagi," jelas PRA Arief.

Dia mengatakan Festival Keraton Nusantara XI ini juga menjadi ajang bagi pemimpin kerajaan atau kesultanan di seluruh Indonesia untuk saling berbagi pengalaman dalam melestarikan tradisi setempat.

"Festival Keraton Nusantara ini dalam rangka silaturahmi antar keraton se-nusantara; kedua, bagaimana untuk menjaga kesatuan bangsa; ketiga, melestarikan adat, tradisi dan budaya yang ada di keraton-keraton ini," jelas dia.

Keraton Kasepuhan juga sarat dengan tradisi budaya yang menghargai perbedaan dan keragaman sampai saat ini. Dalam kirab ditampilkan Kereta Singa Barong yang merupakan perpaduan dari tiga hewan mitologi Cina berupa naga, burung yang mewakili simbol Islam buraq dan gajah yang diambil dari Ganesha dalam ajaran Hindu.

Simbol keberagaman juga tampak di dua keraton lain; Kanoman dan Kacirebonan yang kental dengan ornamen keramik dari Cina yang menempel di dindingnya.

Upaya mempromosikan keragaman dalam kebudayaan itu diharapkan juga dapat meredam kasus intoleransi di sejumlah tempat, termasuk di Cirebon dan Yogyakarta yang tercatat meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meski sudah ada upaya untuk merangkul kelompok intoleran tersebut, tetapi dianggap belum cukup, bahkan sejumlah kalangan bahkan mengkritisi tradisi keraton.

Meski demikian, Ismail mengatakan ada yang menganggap sejumlah tradisi keraton tidak sejalan dengan agama, tetapi masih dapat ditolerir oleh berbagai kalangan karena menganut tradisi Islam yang kuat.

"Tetapi tetap ditolerir karena dianggap sebagai kekhasan budaya, khususnya keraton Yogya, meskipun Sultan Yogya adalah kalifatullah, dan keraton yang lain umumnya kuat menganut tradisi Islam," jelas Ismail.

Sementara, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menganggap 'penolakan' terhadap beberapa tradisi keraton itu sebagai dinamika di masyarakat.

"Selama ini memang di beberapa tempat dirasakan merisaukan, tetapi di sisi lain justru sekarang minat masyarakat terhadap budaya dan adat itu meningkat, penolakan memang ada tapi ya itu tak hanya terjadi di Indonesia saja, di mana-mana juga ada," jelas Hilmar.

Independen dalam politik

Di Indonesia, lebih dari 40 keraton/kerajaan masih rutin menjalankan tradisi dan menjaga warisan budayanya. Seperti dijelaskan Mas Panji Satria Wangsa dari Kedatukan Pejanggi Lombok

"Dalam era republik ini kerajaan fungsinya sebagai pamong budaya dan adat, fungsi itu yang kami jalankan, melestarikan dan mengembangkan potensi yang ada," jelas Mas Panji Satria Wangsa.

Namun, sejumlah tantangan juga dihadapi para pemilik warisan budaya ini, salah satunya hilangnya posisi keraton dalam politik.

Menurut Gusti kanjeng ratu Koes Murtiyah Wandonsari dari Keraton Surakarta Hadiningrat, setelah kemerdekaan Bung Karno mendatangi raja-raja di sejumlah daerah untuk memperkuat komitmen mereka untuk Indonesia, dan ketika itu para sultan dan raja juga menjadi kepala daerah.

Tetapi, dalam perjalanannnya, GKR Koes Murtiyah mengatakan perubahan sistem demokrasi di Indonesia yang memilih kepada daerah secara langsung, membuat keraton kehilangan posisi politik. Namun dia menyarankan sebagai pemangku adat, posisi keraton sebaiknya independen dalam perpolitikan di Indonesia.

"Jadi kita istilahnya terpinggirkan, kita tidak berpartai, karena ingin mengayomi, lebih baik begitu karena di daerah kan kita sebagai pemangku adat dan tak bisa kita memposisikan dalam satu warna, kan kasihan warna yang lain, " jelas dia.

Meski di sejumlah daerah keturunan keraton juga terlibat dalam politik, menurut GKR Koes Murtiyah, secara lembaga sebaiknya keraton independen.

Manfaat ekonomi

Selain menekankan masalah komitmen untuk menjaga kebhinekaan dan Pancasila, dalam rekomendasi para raja/sultan se-nusantara ini juga meminta peningkatan anggaran kebudayaan minimal sebesar dua persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.

Ketika menutup FKN XI di Cirebon, Presiden Jokowi belum menanggapi permintaan tersebut tetapi mengundang para raja dan sultan serta pemimpin kerajaan/kesultanan untuk bertemu dalam waktu dekat.

"Insya Allah November," kata Jokowi, " Sehingga rekomendasi-rekomendasi mana yang bisa dijalankan, mana yang harus diselesaikan bersama-sama," kata Jokowi.

Sementara itu, Hilmar Farid juga mengatakan pendekatan untuk keraton ke depannya bukan hanya modal tapi meningkatkan posisi sosial.

"Pendekatan bisa bantuan agar mandiri dan diberi dasar kebijakan yang kuat, itu urusannya investasi, kalau investasi tak sekedar tanam modal untuk mendapatkan keuntungan, tapi investasi sosial juga, kita membantu keraton untuk menduduki posisi sosial dalam masyarakat, dengan menggelar tradisi keraton, " jelas Hilmar.

Bagaimanapun, Sultan Kasepuhan Cirebon menjelaskan selain memiliki peran yang strategis dalam menjaga budaya, keraton juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Yang berikutnya juga untuk mengangkat ekonomi masyarakat sekitar keraton, tentunya keraton bukan hanya sebagai cagar budaya dan memiliki nilai ekonomi, jadi destinasi wisata kunjungan wisata."

Hilmar menilai keraton merupakan mitra pemerintah dalam pelestarian budaya karena memiliki posisi kunci sebagai pelestari budaya dengan posisi sosial, kultural dan histroris yang penting. Selain penjaga tradisi budaya, juga memiliki berbagai potensi termasuk ekonomi.

"Seandainya saja keraton ini dibuka untuk pengembangan ekonomi kreatif, sebagai pusat kreatif baru ini luar biasa, dari keraton sendiri ini tentu kita menimbang arsip kemampuan dan energi yang luar biasa dan dukungan publik yang luas di sekitar keraton ini, kita melihatnya penting," kata Hilmar.

Hilmar mencontohkan untuk mengembangkan potensi ekonomi keraton, para pengelolanya harus lebih membuka diri, apalagi minat masyarakat terhadap wisata budaya juga semakin meningkat.