Tak ada aksi besar 25 November, pengunjuk rasa beralih ke protes atas muslim Rohingya

Aksi besar terkait Ahok yang sempat disukan akan terjadi 25 November ternyata tak terjadi. Sebuah kelompok buruh yang semula akan turun ke jalan, menyatakan memutuskan untuk bergabung dalam aksi lain, 2 Desember mendatang.

Betapa pun polisi berjaga-jaga di seantero pusat kota Jakarta.

Di sudut lain, ratusan orang dari Solidaritas Muslim Rohingya, Aksi Cepat Tanggap dan Masyarakat Relawan Indonesia, yang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar, sejak siang.

Tiga orang perwakilan pengunjuk rasa diterima Duta Besar Burma untuk Indonesia, U Aung Htoo.

Dalam percakapan dengan perwakilan pengunjuk rasa, Duta Besar U Aung Htoo menjanjikan akan menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah Myanmar di Yangoon.

Sesudah pertemuan itu, sebagian pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di depan kantor perwakilan PBB di Jalan Thamrin, tak jauh dari Kedubes Myanmar.

Muhajir dari Aksi Cepat Tanggap, mengatakan, aksi mereka digelar untuk menunjukkan bahwa dunia tidak diam.

"Kekerasan di sana (di kawasan Rakhine, terhadap etnik Muslim Rohingya) sangat biadab. Dan Aung San Suu Kyi hanya diam saat Rohingya ditindas," kata Muhajir.

Massa dari Aksi Cepat Tanggap juga menggelar aksi teatrikal, menggambarkan kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Para pengunjuk rasa juga mengungkapkan kekesalan karena Indonesia dianggap belum menunjukkan sikap tegas terhadap mengenai hal ini.

"Pemerintah Indonesia harus segera melayangkan nota protes pada pemerintah Myanmar, sebagai wujud kepedulian terhadap etnis muslim Rohingya, karena telah terjadi pelanggaran HAM besar di sana," kata Kordinator Aksi, Syukur Mandar.

Syukur Mandar menegaskan Indonesia harus segera memanggil dan mengusir Dubes Myanmar."Indonesia harus memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar. Kita sebagai negara tetangga Myanmar dan anggota ASEAN, seharusnya bisa menekan Myanmar untuk menghentikan kekerasan pada Rohingya."

"Negara-negara anggota ASEAN dan PBB harus berperan aktif. Tragedi ini bukan peperangan, tapi kekerasan terhadap warga sipil," tandasnya.

Saat unjuk rasa, puluhan polisi menjaga kedutaan Burma, lengkap dengan barikade pagar kawat berduri.

Sehari sebelumnya, unjuk rasa juga dilakukan di tempat yang sama oleh kelompok Parade Bhinneka serta di Bandung oleh kelompok lain.

Dalam perkembangan lain, PBB sudah mengeluarkan pernyataan yang menuding bahwa pemerintah Myanmar melakukan pembersihan etnik. Pernyataan itu dibantah oleh pemerintah Myanmar.

Sejak bulan lalu tentara Myanmar menggelar operasi militer besar-besaran digelar di negara bagian Rakhine, yang dihuni sebagian besar warga Rohingya, setelah sembilan aparat polisi tewas dalam serangan-serangan yang dilancarkan di pos-pos perbatasan di Maungdaw.

Sejumlah pejabat pemerintah Myanmar menuding kelompok militan Rohingya sebagai pelaku serangan tersebut.

Human Rights Watch mempublikasikan foto-foto satelit yang menunjukkan dibumi-hanguskannya sejumlah desa Rohingya, Disebutkan, tentara menyerang desa-desa itu dengan helikopter-helikopter tempur.

Para pegiat Rohingya mengatakan lebih dari 100 orang tewas dan ratusan lainnya ditangkap dalam operasi militer di Rakhine.