Layakkah kewajiban konsumsi tradisional untuk acara pemerintah?

Pemerintah mewajibkan penggunaan makanan tradisional serta pelarangan penyelenggaraan acara pemerinthan di hotel-hotel.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memastikan, pelanggaran untuk ketentuan baru itu akan dikenakan sangsi, antara lain penghapusan gaji ke-13.

"Sanksi terkeras adalah diberhentikan, kalau memang sudah sangat keterlaluan pelanggaran disiplinnya," katanya <link type="page"><caption> kepada BBC Indonesia</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141201_penghematan_konsumsi" platform="highweb"/></link>, pekan lalu.

Pemerintah sudah mengeluarkan Surat Edaran tentang dua kebijakan yang mulai berlaku Senin (01/12).

Yuddy Chrisnandi menyebut semua instansi pemerintah diserukan menyediakan makanan lokal dari hasil tani, misalnya singkong.

"Disamping harganya lebih murah, apabila hal ini diterapkan ini akan mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan, melalui contoh yang dilakukan oleh penyelenggaraan pemerintahan," kata Yuddy.

Selama ini, menurutnya, yang disajikan di kantor pemerintah kebanyakan makanan yang bukan produk lokal.

"Yang disajikan itu pasti jeruk Taiwan," ungkapnya, memberi contoh.

Adapun rapat di hotel-hotel, dipandang sama sekali tidak diperlukan, karena pada umumnya kantor-kantor pemerintah, DPR, bahkan partai politik, sudah memiliki ruang-ruang rapat yang memadai.

Kebijakan ini dipandang akan menghemat anggaran dengan nilai cukup besar.

Namun kebijakan pemerintah ini banyak ditentang di sana-sini, khususnya oleh para pengusaha hotel dan restoran, yang mencemaskan, kebijakan ini akan menurunkan pendapatan hotel-hotel hingga 50%.

Dikutip Harian Kompas, Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Jon Masli mengatakan, justru rapat di hotel itu merupakan <link type="page"><caption> langkah yang efisien </caption><url href="Melakukan rapat di hotel, kata Jon, merupakan langkah yang efisien bagi Pemda atau SKPD. " platform="highweb"/></link> bagi pemerintah, karena yang harus dibayar biasanya hanya uang katering, adapun ruanggannya gratis.

"Salahnya di mana?" tanya Jon Masli.

Pemerintah punya alasan, pengusaha punya alasan. Tetapi Forum BBC Indonesia justru ingin menyimak pendapat Anda: Setujukah atau tidak dengan dua kebijakan ini? Atau mungkin Anda hanya setuju dengan salah satu kebijakan itu?

Tulis pendapat Anda di formulir di bawah.

Jangan lupa sertakan nama, asal kota, dan nomor telepon bila Anda tidak keberatan bila pendapat Anda direkam. Nomor Anda tentu akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan Forum BBC Indonesia.

Pendapat dan komentar terpilih akan disiarkan di acara Forum BBC Indonesia, Kamis (11/12) pada siaran pukul 18.00 WIB.