Ibukota India masih tanpa air selama 3-4 hari mendatang

Lebih dari 10 juta orang di ibukota India, Delhi, harus hidup tanpa air setelah pengunjuk rasa mensabotase kanal utama yang memasok air ke sebagian besar ibukota.

Tentara mengambil alih kanal Munak setelah komunitas Jat yang berunjuk rasa karena penjatahan kerja berdasarkan kasta, merampasnya.

Keshav Chandra, kepala dewan penanganan air Delhi, mengatakan kepada BBC bahwa dibutuhkan "tiga hingga empat hari" sebelum persediaan yang normal kembali ke daerah-daerah.

Seluruh sekolah di Delhi ditutup karena krisis air ini.

Enam belas orang tewas dan ratusan terluka dalam tiga hari kerusuhan sebelumnya.

Enam belas juta penduduk tinggal di Delhi, dan sekitar tiga-perlima kebutuhan air kota itu dipasok oleh terusan yang mengalir melewati negara bagian Haryana.

Keshav Chandra mengatakan berkat peringatan sebelumnya warga berhasil menyimpan persediaan air sebelumny. Mobil-mobil tanker air sudah dikirim ke berbagai pelosok kota, namun tidak akan cukup memenuhi seluruh kebutuhan.

Tentara sudah mengambil alih terusan itu pada Senin (22/2) pagi, namun perbaikannya akan memakan waktu.

<link type="page"><caption> Pengunjuk rasa dari komunitas Jat yang -menuntut kuota untuk mendapat pekerjaan</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160219_majalah_india_kasta" platform="highweb"/></link> di negara bagian Haryana- sempat menguasai kanal Munak.

Wartawan BBC Sanjoy Majumder, dari dekat perbatasan Delhi dengan negara tetangga Haryana, mengatakan, para pengunjuk rasa yang memblokade jalan menolak tunduk. Menteri Kepala Delhi Arvind mengatakan lewat Twitter, tentara "berupaya mengkaji berapa lama waktu yang dibutuhkan agar air sampai ke Delhi, dan seberapa jauh kerusakan yang dialami kanal.”

Menteri Negara Haryana Ram Bilas Sharma mengatakan situasi telah kembali normal, lalu lintas di jalan raya nasional dan jalur kereta api antara Delhi dan kota-kota di Jaipur dan Chandigarh sudah dibuka kembali.

Sharma juga menjelaskan, pemerintah federal India akan menetapkan undang-undang yang melindungi komunitas Jat dalam siding parlemen mendatang. Ia juga menyebut, pemerintah akan membentuk suatu komite tingkat tinggi untuk menyelidiki masalah yang diderita komunitas Jat.