Rusia akan memberi sanksi terhadap Turki
Sumber gambar, AFP
Rusia sedang mempersiapkan sanksi ekonomi yang luas terhadap Turki sehubungan dengan <link type="page"><caption> penembakan terhadap pesawat jet mereka</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151124_dunia_turki_jet_suriah" platform="highweb"/></link> di perbatasan Turki-Suriah.
Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengatakan langkah itu akan dibuat dalam dua hari ini, serta akan berdampak terhadap penanaman modal.
Saat berbicara di rapat kabinet yang disiarkan oleh televisi, Medvedev mengatakan "pemerintah telah memerintahkan pencarian langkah-langkah ekonomi dan kemanusiaan untuk menanggapi tindakan agresi ini".
Ia berkata fokus sanksi ada pada "pembatasan atau pelarangan" kepentingan ekonomi Turki di Rusia serta "pembatasan pasokan" produk, termasuk makanan.
Sektor yang akan terpengaruh, kata Medvedev, adalah pariwisata, transportasi, perdagangan, tenaga kerja, bea cukai dan "hubungan kemanusiaan".
<link type="page"><caption> Kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang penting</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151126_dunia_pariwisata_rusia" platform="highweb"/></link>, di mana Rusia adalah mitra dagang kedua terbesar bagi Turki, sementara Turki menjadi tujuan perjalanan tertinggi bagi wisatawan Rusia.
Tolak meminta maaf
Sementara itu Turki telah menolak tuntutan Rusia untuk meminta maaf sehubungan dengan insiden tersebut.
Turki mengatakan pesawat itu telah melanggar batas udara mereka dan Rusia membantah hal ini.
Sumber gambar, epa
Pesawat jet SU-24 milik Rusia jatuh di pegunungan Suriah sesudah ditembak oleh peluru kendali dari sebuah pesawat jet F-16 Turki.
Kedua pilot berhasil melontarkan diri keluar dari pesawat, satu orang tewas dibunuh tentara pemberontak Suriah dan seorang lagi berhasil diselamatkan.
Militer Turki mengatakan pesawat itu sudah mendapat peringatan sebanyak 10 kali dalam waktu lima menit agar mengubah arah.
Ketegangan antara Turki dan Rusia meningkat akibat insiden ini, sementara Amerika Serikat, Uni Eropa dan PBB meminta kepada semua pihak untuk tetap tenang.
