Pemerintah Lebanon sepakati pemungutan sampah

Sesudah terjadi protes selama beberapa pekan yang beralih menjadi krisis, pemerintah Lebanon akhirnya menyetujui rencana pemungutan sampah hari Rabu (09/09).

Rencana jangka panjang ini disetujui dalam rapat darurat kabinet yang diserukan oleh Perdana Menteri Tammam Salam.

Rencana ini memberi kewenangan kepada pemerintah kota untuk memungut sampah, <link type="page"><caption> yang sudah berminggu-minggu menumpuk di tepi jalan di kota Beirut.</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/08/150825_dunia_lebanon_sampah" platform="highweb"/></link>

Dengan demikian berarti diterapkannya kembali sistem pemungutan sampah yang terdesentralisasi.

Kantor berita Reuters melaporkan dua tempat pembuangan akhir sudah disetujui di Akkar dan Masnaa, dekat perbatasan Suriah.

Unjuk rasa di Beirut

Sebelum rencana ini berhasil disepakati, demonstran pada Rabu (09/09) berkumpul lagi di kota Beirut melakukan aksi <link type="page"><caption> protes terkait dengan korupsi dan ketidakmampuan pemerintahan.</caption><url href="Salah satu tugas Ratu Elizabeth II adalah memberikan penghargaan, antara lain dalam bentuk gelar kerjaan. Selengkapnya di http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/09/150909_majalah_elizabeth" platform="highweb"/></link>

Mereka mengumpulkan telur dan menggunakannya untuk melempari kendaraan yang digunakan oleh para pejabat dan politisi yang mereka anggap korup dan tidak kompeten.

Gedung-gedung pemerintahan dijaga dengan kawat berduri sementara demonstran dari berbagai kelompok menuntut agar pemerintahan diganti.

Menteri pertanian Akram Shehayeb yang memimpin penyusunan rancangan ini menyatakan bahwa 'kabinet telah menyetujui jalan keluar dari krisis'.

Sekalipun demikian, belum terlalu jelas apakah rencana ini membutuhkan kesepakatan dari pihak parlemen.

Seorang juru bicara, dilaporkan Reuters, menyatakan pertemuan lanjutan akan diselenggarakan satu pekan mendatang.