Jepang perpanjang sanksi terhadap Korut

Pemerintah Jepang akan memperpanjang masa sanksi terhadap Korea Utara selama dua tahun ke depan. Tindakan itu ditempuh karena tiada kemajuan dalam perundingan mengenai sejumlah warga Jepang yang diculik.

Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida, mengatakan Korea Utara belum melaporkan hasil penyelidikan mengenai penculikan warga Jepang. Kepada NHK, Kishida juga mengaku tidak mengetahui perkembangan yang telah dicapai.

Kedua negara sepakat menjalin dialog mengenai penculikan pada Mei 2014 dan menggelar beberapa pertemuan. Kala itu, Korut sepakat untuk menempatkan seorang anggota Komisi Pertahanan Nasional pada sebuah panel khusus untuk meninjau kembali kasus-kasus penculikan.

Bersamaan dengan proses dialog, pada Juli 2014 Perdana Menteri Shinzo Abe mengendurkan rangkaian sanksi terhadap Pyongyang. Sanksi-sanksi itu mencakup remitansi, larangan bepergian, dan larangan bagi kapal-kapal Korut memasuki pelabuhan Jepang.

Rangkaian sanksi yang diterapkan Jepang terhadap Korut berbeda dengan sanksi yang diberlakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan program nuklir serta uji coba rudal Korut.

Penculikan

Korut mengaku telah menculik 13 warga Jepang pada 1970-an dan 1980-an guna melatih mata-mata Korut bahasa serta budaya Jepang. Negara itu mengklaim telah mengembalikan lima orang ke Jepang pada 2002 dan belakangan membebaskan anak-anak mereka, namun delapan orang lainnya meninggal dunia.

Salah satu dari delapan orang tersebut ialah Megumi Yokota yang diculik agen intelijen Korut dalam perjalanan pulang dari sekolah pada 1977. Kala itu, Yokota berusia 13 tahun.

Korut mengatakan Yokota telah menikah dengan seorang warga Korsel yang juga korban penculikan. Keduanya dikaruniai seorang putri, namun Yokota bunuh diri pada 1994.

Selang 10 tahun kemudian, Pyongyang mengembalikan sisa jenazah Yokota. Namun, hasil tes DNA menunjukkan bahwa sisa jenazah itu bukan dari jasad Yokota.