#TrenSosial: Pernyataan Abbott tentang tsunami kontra produktif dan arogan
Sumber gambar, Getty
Pernyataan PM Tony Abbot yang mengaitkan bantuan Australia untuk korban tsunami Indonesia dan rencana eksekusi dua terpidana mati kontra produktif dan arogan, menurut dua pengamat.
Greg Fealy pengamat politik dari Australia National University di Canberra mengatakan pernyataan Abbott yang mengungkit bantuan negara itu saat Indonesia dilanda tsunami, "kurang arif" dan "kontra produktif".
"Saya rasa ini adalah perkembangan yang kontra produktif untuk Abbott dan pemerintah Australia bila igin menyelamatkan kedua orang itu," kata Fealy kepada BBC Indonesia.
Media di Australia sendiri, menurut Fealy, hanya melaporkan dengan komentar sejumlah pengamat yang menyatakan pernyataan itu memprihatinkan karena akan menimbulkan reaksi keras dari Indonesia.
Tak peka dan arogan
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam tanggapanya terkait pernyataan Abbott ini mengharapkan <link type="page"><caption> pernyataan itu tidak mencerminkan warna asli Australia</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/02/150218_australia_eksekusi_ancaman" platform="highweb"/></link>.
Sumber gambar, AFP
Indonesia juga menyatakan bahwa protes apapun tidak akan mengubah pelaksanaan hukuman mati terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Sementara itu mantan kolumnis The Sydney Morning Herald, Mike Carlton, melalui akun Twitternya menyebut pernyataan Abbott itu "arogan".
Carlton melalui @MikeCarlton01, menulis," Abbott mengingatkan Indonesia tentang bantuan kita sebesar $1 miliar untuk tsunami adalah hal yang tidak peka dan arogan, dan pasti akan gagal."
Pesan Twitter Carlton ini mengundang sejumlah tanggapan termasuk dari @betterant antara lain menulis, "Kami setuju dengan Anda. Itu tidak akan terjadi," dan juga dari Richard O'Neill yang mengatakan, "Ini adalah politik masa kanak-kanak, dan menunjukkan ia tidak mengetahui atau memahami rakyat dan budaya Indonesia. Sedih."
Warga Australia melakukan renungan untuk Chan dan Sukumaran dan meminta pemerintah Indonesia untuk tidak mengeksusi dua terpidana mati itu.
