Pemerintah Thailand tegaskan pemilu tetap Februari

Pemerintah Thailand menegaskan pemilihan umum dini akan tetap digelar pada 2 Februari, sementara unjuk rasa terus berlangsung.

Pihak oposisi sebelumnya menolak <link type="page"><caption> tawaran Perdana Menteri</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/01/140113_thailand_yingluck.shtml" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> Yingluck Shinawatra</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/01/140113_thailand_yingluck.shtml" platform="highweb"/></link> untuk bertemu membahas penundaannya.

Para pengunjuk rasa -yang menuntut Yingluck mundur- kembali melanjutkan unjuk rasa pada hari ketiga sejak Senin (13/01) awal pekan ini.

Mereka menutup sebagian pusat ibukota Bangkok. Dua orang dirawat ke rumah sakit karena cedera ringan akibat tembakan yang dilepas di sekitar perkemahan utama para pengunjuk rasa.

Dalam insiden terpisah, polisi mengatakan sebuah bahan peledak ringan dilemparkan ke rumah salah seorang pemimpin oposisi, mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

Pemimpin pengunjuk rasa -mantan Wakil PM, Suthep Thaugsuban- sudah menyatakan menolak semua upaya kompromi.

Para pengunjuk rasa meminta pembentukan Dewan Rakyat yang tidak dipilih sebelum menggelar pemilihan umum.

Namun Yingluck menegaskan tidak ada jalan hukum untuk menunda pemilu dini.

"Hak rakyat adalah penting," tegasnya.

Sementara Wakil PM, Pongthep Thepkanchana, mengatakan pemilu akan membawa situasi normal kembali.

"Yang kami lihat adalah dukungan atas Suthep menurun. Ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum, banya orang yang tidak mendukung," tambahnya.

Partai pemerintah menjaring dukungan dari pemilih pedesaan dan memenangkan empat pemilu terakhir.