Wartawan Hong Kong menentang sensor
Hampir 2.000 wartawan, penerbit dan akademisi di Hong Kong menandatangani petisi menentang rencana pemerintah membatasi akses informasi perusahaan yang dikatakan sama dengan penyensoran.
Wartawan di Hong Kong biasanya mendapat informasi rutin dari pemerintah melalui surat elektronik.
Selain informasi rutin, wartawan juga bisa mendapat informasi tambahan, lapor wartawan BBC di Hong Kong Jennifer Pak.
Dengan mengeluarkan sedikit biaya, mereka dapat mengakses data tentang alamat rumah dan nomor identitas lebih dari satu juta direktur perusahaan yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.
"Akses seperti itu jarang diberikan di Cina," jelas Pak.
'Ditekan'
Sekarang pemerintah Hong Kong berencana membatasi akses informasi perusahaan bagi masyarakat umum untuk melindungi privasi para bos perusahaan.
Menurut penulis petisi, pemilihan waktu pembatasan ini patut dicurigai.
Rencana pertama kali diusulkan beberapa bulan setelah media berhasil melacak harta kekayaan yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Cina Wen Jiabao dan sosok yang akan menjadi presiden mendatang, Xi Jinping.
Seorang wartawan setempat, Enid Tsui, mengatakan pembatasan akan menyebabkan wartawan sangat kesulitan membuat berita seperti penelusuran kekayaan pejabat itu.
Beberapa organisasi kewartawanan mengatakan pemerintah Hong Kong mungkin mendapat tekanan dari pemerintah Cina untuk mencegah wartawan mengendus kehidupan para pemimpin Cina.
