Korea Utara 'didorong untuk buka akses Internet'
Sebuah delegasi kecil yang dipimpin mantan gubernur Meksiko Bill Richardson dan bos Google Eric Schmidt mendesak Korea Utara agar menghentikan uji coba nuklir dan peluru kendali.
Richardson mengatakan delegasi telah meminta otoritas setempat untuk memperluas internet akses dan memastikan perlakuan "adil" terhadap warga negara AS yang ditangkap.
Kelompok itu bertemu dengan para pejabat Korea Utara di Pyongyang sebagai bagian dari "misi kemanusiaan pribadi."
Pemerintah AS menyebut kunjungan itu tidak bermanfaat.
Richardson telah mengunjungi Korea Utara beberapa kali di masa lalu, yang terakhir adalah Desember 2010
Dalam dua kesempatan ia membantu mengamankan pembebasakan warga negara AS yang menjadi tahanan Guantanamo. Setelah kunjungan terakhir dua tahun lalu ia, ia mengatakan Pyongyang setuju untuk membuka kembali fasilitas nuklir mereka untuk para pengawas PBB, tapi hal itu tidak terwujud.
Delegasi itu dijadwalkan tiba kembali di Beijing Kamis sore dan mereka diharapkan akan berbicara pada media.
Pesan keterbukaan
Pada hari Kamis sang mantan gubernur mengatakan pesan utama delegasinya adalah keterbukaan akan menguntungkan Korea Utara.
"Rakyat Korea Utara akan lebih baik hidupnya dengan telepon seluler dan internet aktif," kata Richardson pada kantor berita Associated Press.
"Hal itu adalah pesan yang kami berikan pada para pejabat kebijakan luar negeri, ilmuan dan pejabat pemerintah."
Satu dari 16 warga Korea Utara kini memiliki ponsel dan negara itu mulai mengembangkan produk komputer mereka sendiri, tapi masih memiliki sejumlah aturan larangan komunikasi ketat dengan dunia luar.
Schmidt belum mengomentari alasan di balik kunjungannya demikian juga Google.
Richardson mengatakan delegasi itu telah meminta para pejabat untuk memastikan perlakuan "adil dan manusiawi" pada warga negara AS yang saat ini berada dalam tahanan di Korea Utara.
Tawanan itu adalah seorang keturunan Korea Kenneth Bae yang ditangkap pada bulan November untuk alasan yang tidak jelas.
Korea Utara di masa lalu telah membebaskan sejumlah tawanan warga AS setelah kunjungan pejabat tinggi.
Pemerintah AS menyebut kunjungan itu "sama sekali tidak bermanfaat."
"Kami masih berpikir bahwa kunjungan itu dilakukan tanpa pertimbangan matang," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Victoria Nuland pada hari Senin.
