Israel tetap akan bangun koridor pemukiman
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan akan tetap melanjutkan rencana pembangunan koridor pemukiman Yahudi walaupun mendapatkan kritikan internasional.
Netanyahu mengatakan rencana perdamaian dengan Palestina tetap akan mencakup rencana pembangunan koridor baru pemukiman.
Israel merencanakan untuk membangun 3.000 rumah baru di koridor dekat Yerusalem dan memicu kritikan dari banyak negara.
Setelah bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel Kamis (06/12), Netanyahu mengatakan, "Sebagian besar pemerintah yang telah melihat usulan ini dalam beberapa tahun terakhir termasuk pejabat Palestina sendiri...mengerti bahwa blok-blok ini...akan menjadi bagian dari Israel dalam penyelesaian politik."
Palestina sendiri mengatakan rencana itu akan menghambat mereka membangun negara di Tepi Barat.
Netanyahu mengumumkan rencana membangun koridor itu setelah Palestina mendapatkan status negara peninjau nonanggota di PBB pekan lalu.
Raja Yordania Abdullah telah tiba di Ramallah untuk memberikan selamat kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, atas hasil pemungutan suara di PBB itu.
Sepakat tidak sependapat
Sementara itu, Merkel, dalam jumpa pers bersama Netanyahu di Jerman menyatakan harapannya agar Israel akan membatalkan rencana membangun 3.000 rumah di atas lahan Palestina yang diduduki.
"Terkait masalah pemukiman, kami sepakat bahwa kami tidak sependapat," kata Merkel.
"Menurut kami, kita perlu berupaya kembali ke meja perundingan dan langkah sepihak harus dihindari," tambahnya.
Kunjungan Netanyahu ke Jerman merupakan lawatan pertamanya ke Eropa sejak pemungutan suara di PBB itu.
Namun perdana menteri Israel ini tetap menekankan pembangunan pemukiman itu merupakan kebijakan lama.
"Saya tidak mengubah kebijakan. Ini kebijakan lama," katanya.
Netanyahu mengatakan ia tetap dengan posisi penyelesaian dua negara dengan Palestina.
"Israel tetap pada rencana menciptakan perdamaian dengan Palestina berdasarkan prinsip dua negara," kata Netanyahu.
Sejumlah negara, termasuk Prancis, Inggris, Spanyol, Uni Eropa, Australia dan Mesir telah memanggil duta besar Israel sebagai protes atas rencana pembangunan pemukiman itu.
Rusia dan Jepang juga telah melontarkan kritikan atas rencana tersebut.
