Warga Sudan tolak pengetatan anggaran

Aksi unjuk rasa menolak kebijakan pengetatan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan merebak di Khartoum.

Pengunjuk rasa yang kebanyakan mahasiswa melakukan aksi dengan membakar ban mobil dan melempar batu ke arah polisi.

Meski awalnya hanya melibatkan sejumlah mahasiswa namun belakangan aksi itu disebut sudah menyebar dikalangan warga negara itu.

Polisi saat ini sudah diperintahkan untuk bertindak cepat guna meredam aksi tersebut.

Kebijakan pengetatan anggaran diberlakukan Sudan akibat perekonomian mereka mengalami hantaman setelah Sudan Selatan memilih untuk lepas dari Sudan dan berdiri menjadi negara merdeka sendiri.

Lepasnya Sudan Selatan membawa konsekuensi dengan hilangnya pendapatan dari penjualan minyak yang biasa diperoleh Sudan.

Sudan diperkirakakan kehilangan tiga perempat produksi minyaknya pasca lepasnya Sudan Selatan.

Akibat berkurangnya pendapatan, pemerintah Sudan memutuskan untuk melakukan sejumlah pengetatan anggaran diantaranya adalah memotong subsidi bahan bakar dan pengeluaran lainnya.

Keputusan ini memicu sejumlah aksi protes yang berlangsung sejak pertengahan Juni lalu dan dilaporkan menyebar ke seluruh wilayah ibu kota Sudan, Khartoum pada Jumat (22/06).

Dukungan oposisi

Laporan menunjukan unjuk rasa juga terjadi di sejumlah tempat meskipun penjagaan polisi anti huru-hara dalam jumlah besar terlihat di sejumlah wilayah.

Sebagian pengunjuk rasa selain berupaya membakar ban mobil juga membuat sejumlah barikade di tengah jalan untuk menutup akses kendaraan polisi.

Kalangan aktivis di negara itu mengatakan polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa juga telah menangkap pengunjuk rasa dalam jumlah yang cukup besar.

Kantor berita Sudan, Suna mengatakan, Kepala Polisi Senior, Jenderal Hashem Othman al-Hussein memerintahkan pasukannya untuk menghentikan aksi unjuk rasa itu dengan 'tegas dan segera' dan juga mengungkap kelompok di belakang aksi unjuk rasa ini.

Wartawan BBC di Khartoum, James Copnall mengatakan aksi unjuk rasa besar jalanan merupakan salah satu hal yang paling ditakuti oleh pemerintah Sudan.

Sejarah negara itu mencatat dalam lima puluh tahun terakhir dua kali pemerintahan resmi negara itu dijungkalkan lewat apa yang disebut sebagai revolusi rakyat di Sudan.

Meski demikian sejauh ini aksi unjuk rasa yang terjadi tidak sebesar seperti aksi di sejumlah negara belakangan ini.

Namun gejolak ketidakpuasan warga menuju ke arah sana bukanlah hal yang mustahil.

Copnall melaporkan harga sejumlah barang kebutuhan pokok diperkirakan akan mengalami kenaikan dalam beberapa pekan mendatang.

Kelompok oposisi dan kelompok pemuda berharap kondisi ini akan mendorong lebih banyak orang untuk melakukan aksi protes di jalan kota-kota Sudan.

Pemerintah AS dan kelompok pegiat HAM seperti Amnesti Internasional telah mengecam langkah keras aparat pemerintah Sudan untuk menangani aksi unjuk rasa.