Rusia menolak sanksi baru terhadap Iran

Rusia menolak mendukung sanksi baru terhadap Iran walaupun laporan terbaru PBB menyebutkan Teheran mungkin sedang berupaya mengembangkan senjata nuklir.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Gennady Gatilov mengatakan kepada kantor berita Interfax, bahwa sanksi tambahan bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Iran.

"Setiap sanksi tambahan akan dilihat oleh komunitas internasional sebagai alat untuk mengubah rezim di Iran," kata Gatilov.

"Pendekatan itu tidak bisa kami terima dan pihak Rusia tidak ingin mempertimbangkan usulan itu," tambahnya.

Badan Tenaga Atom PBB (IAEA) dalam laporannya menyebutkan mereka mempunyai informasi yang menunjukan Iran sedang melakukan uji coba yang berkaitan dengan pengembangan alat ledak nuklir.

IAEA menambahkan uji coba itu mencakup model-model komputer yang bisa digunakan untuk mengembangkan pemicu bom nuklir.

Iran sudah berulang kali menegaskan bahwa program nuklirnya untuk kepentingan sipil.

Usulan sidang DK PBB

Sebelumnya Prancis dan Amerika Serikat mengatakan akan mengupayakan sanksi baru atas Iran sehubungan dengan munculnya laporan IAEA.

Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe mengatakan PBB harus mempertimbangkan sanksi yang sebelumnya tidak diterapkan kepada Iran.

"Kami tidak bisa menerima situasi seperti ini, yang bisa membawa ancaman kepada stabilitas perdamaian di wilayah dan lebih luas lagi. Jadi kami harus memberi respon," tuturnya kepada stasiun radio Prancis, RFI.

Dia juga mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB segera bersidang untuk membahas masalah tersebut.

Di London, Menteri Luar Negeri William Hague memperingatkan kembali agar pemerintah Teheran mengubah kebijakannya.

"Pernyataan selama beberapa tahun oleh Iran bahwa program nuklir mereka semata-mata untuk tujuan damai sepenuhnya dilemahkan oleh laporan ini."

"Iran perlu mengubah arahnya. Kami menginginkan jalan ke luar melalui perundingan dan membantu Iran untuk rekonsiliasi dari waktu ke waktu."

Hague juga menyebut program nuklir Iran sebagai langkah yang kontraproduktif di tengah proses demokratisasi yang sedang berlangsung di dunia Arab belakangan ini.