Blair akui tak antisipasi bencana Irak

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengaku tidak menyangka Irak akan terjerumus dalam bencana setelah Saddam Hussein jatuh.
Dalam memoarnya yang baru terbit, Blair menyebut keadaan di Irak setelah Saddam Hussein digulingkan sebagai nightmare.
Blair mengatakan sangat menyesali jatuhnya korban dalam invasi Amerika, Inggris dan sekutu-sekutunya. Namun menurutnya Saddam menimbulkan bahaya yang lebih besar seandainya dia dibiarkan berkuasa.
"Kami tidak mengantisipasi peran Al Qaida atau Iran," kata Blair mengenai perencanaan pasca perang yang ternyata menyebabkan pertumpahan darah berlangsung sampai lama setelah rezim Saddam tumbang.
Blair mengatakan dia sangat menyesalkan jatuhnya korban akibat perang di Irak, penyesalan yang menurutnya lebih dari sekadar perasaan sedih ketika melihat tayangan berita yang tragis.
"Saya merasa sangat kasihan pada mereka, kasihan pada kehidupan yang direnggut, kasihan pada keluarga yang kesedihannya semakin parah karena kontroversi mengenai alasan kematian sanak saudara mereka, kasihan karena mereka lah yang secara tidak fair harus kehilangan."
Memoar yang ditulis selama tiga tahun itu bercerita tentang masa kepemimpinan Blair sebagai perdana menteri antara 1997-2007.
Gordon Brown
Dalam memoarnya, Blair juga menulis hubungannya yang pelik dengan menteri keuangan yang kemudian menjadi penggantinya, Gordon Brown.

Dalam cuplikan yang dimuat koran The Guardian, Blair mengatakan Brown mempuyai kecerdasan analitik yang luar biasa tetapi tidak mempunyai kecerdasan emosional sama sekali.
"Political calculation, yes. Political feelings, no. Analytical intelligence, absolutely. Emotional intelligence, zero."
Blair mengatakan Partai Buruh kalah dalam pemilihan umum di bawah kepemimpinan Gordon Brown karena meninggalkan paham New Labour yang ia rintis.
Memoar Blair diterbitkan hari Rabu (1/9) di Inggris, tetapi Blair sendiri sedang berada di Washington untuk menghadiri pembukaan perundingan damai Israel - Palestina.
Tony Blair adalah utusan Kwartet untuk Timur Tengah yang terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa dan PBB.









