Peran militer Thailand di kancah politik
Ketika seorang perdana menteri harus tampil di depan televisi untuk meyakinkan penonton bahwa pemerintahnya tetap kompak dan memegang kendali, seringkali pesan sebaliknya yang justru
Di hari libur Songkrang, Tahun Baru Thailand, para jenderal militer dan politisi Thailand justru menghabiskan waktu dalam pertikaian -mencoba menjelaskan kegagalan dan ongkos mahal dalam operasi menggerebek para demonstran oposisi kubu baju merah.
Mereka juga mencoba mengambil keputusan langkah selanjutnya yang harus diambil.
Kepala staf angkatan bersenjata Thailand, Jenderal Anupong Paojinda, tampaknya tidak ragu-ragu dalam masalah ini.
"Jalan keluar terbaik dari masalah ini adalah membubarkan Parlemen. Saya tidak mau ikut campur dalam politik tetapi menurut saya akhir dari masalah ini adalah pembubaran Parlemen.
"Masalah politik harus dipecahkan lewat jalan politik. Pembubaran Parlemen merupakan jalan keluar tetapi harus dilakukan setelah dibuat satu jadwal yang jelas."
Sebaliknya, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, berkeras pemerintahnya, militer, polisi dan mitra koalisi bersatu dan sedang "melakukan kerja sama yang bagus".
Dia mengatakan pemerintah sedang menyelidiki penyebab kematian korban pada operasi hari Sabtu malam itu -hingga sekarang 21 orang tewas dan hampir 900 lainnya luka-luka.
Perdana Menteri juga menyatakan keyakinannya bahwa diantara para demonstran yang penuh damai itu ada "teroris" kelas kakap yang harus dipisahkan dari orang yang "tidak bersalah".
'Rencana buruk'
Keyakinan perdana menteri -"pihak ketiga" yang misterius- biasanya ditujukan pada seorang mayor jenderal yang masuk ke kubu demonstran dan menyebabkan kekerasan akibat pelemparan granat atau penembakan.
Tentu saja sejumlah tokoh militer -dan tentara yang diwawancara saat dirawat di rumah sakit- mengatakan mereka tidak mempersiapkan diri menghadapai seorang anggota militer di kubu para demonstrans.
Pengamat militer, Wassana Nanuam, menulis di harian Bangkok Post, dengan mengutip sejumlah kolonel yang tidak disebut namanya yang menyebut bahwa operasi itu tidak direncanakan dengan baik, waktunya salah dan membuat tentara yang kelelahan kalah dari para demonstran.
Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban mengatakan telah mengeluarkan perintah agar tentara dilengkapi dengan perisai, tongkat dan gas air mata.
"Mereka tidak bersenjata, sehingga sejumlah dari mereka tewas," ujarnya.
Pernyataan itu berbeda dengan laporan wartawan BBC yang berada di lokasi bentrokan yang melihat tentara membawa dan menembakkan senjata.
Dibalik propaganda perang ada masalah yang lebih besar: posisi militer saat ini.
"Ada perpecahan di angkatan bersenjata," ujar Profesor Surachart Bumrungsuk, pakar militer dan politik dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok.
"Sebagian unit tidak mau terlibat dalam operasi semacam itu, sementara unit lain ingin lebih aktif.
"Bukan rahasia lagi bahwa Jenderal Prayuth Chan-ocha menginginkan militer bertindak lebih keras," ujarnya.
Jenderal Prayuth adalah wakil komandan angkatan bersenjata dan calon kepala staf setelah Jenderal Anupong pensiun pada bulan September.
Perpindahan jabatan itu bisa gagal jika pemerintah yang erat dengan militer tidak lagi berkuasa untuk mengukuhkannya.
"Sejak kudeta 2006 Jenderal Anupong relatif tidak banyak bersuara dan tidak ikut campur dalam operasi menghentikan aksi demonstrasi pro pemerintah, kubu baju merah, tahun 2008 yang dijalankan anak buahnya," ujar Profesor Thitinan Pongsudhirak, dari Pusat Pengembangan Demokrasi dan Penerapan Peraturan Universitas Stanford.
"Pada bulan April 2009 saat terjadi aksi demonstrasi baju merah, dia memegang kendali tetapi Jenderal Prayuth tampaknya lebih efektif dalam memimpin operasi menghentikan kaum demonstran baju merah.
"Oleh karena itu pernyataan Jenderal Anupong yang lebih bersahabat kali ini tidak mengejutkan. Dia ingin semua berjalan aman sebelum pensiun tanggal 30 September nanti," ujarnya.
Sementara Jenderal Prayuth dan "tentara harimau" atau dikenal dengan sebutan "harimau timur" -divisi infranti ke 2, 12 dan 21- dipandang lebih berhaluan keras.
"Perpecahan di militer berpusat pada kemarahan terhadap tentara yang berstatus lebih tinggi yang memiliki karir lebih cerah. Tidak akan mengejutkan jika unit militer lain menentang pendekatan garis keras Jenderal Prayuth," tegas Profesor Thitinan.
Juga ada kekhawatiran baru dalam militer, bukan perpecahan di jajaran kepemimpinan tetapi jurang antara para jenderal dan tentara kecil.
"Kekhawatiran pada hari Jumat lalu adalah kemungkinan kehilangan kendali atas tentara bawahan. Ini sangat baru dan cukup mengkhawatirkan dan menjadi salah satu penyebab perpecahan darah yang tidak perlu itu," ujar pengamat politik Chris Baker.
Pilihan terbatas
Nasib perdana menteri Abhisit dalam situasi ini masih menjadi pertanyaan, disaat Thailand merayakan Songkran, yang biasanya diwarnai dengan pesta jalanan selama satu minggu.
Banyak pengamat mengatakan perdana menteri sudah kehabisan pilihan.
"Jika dia tetap bersikap keras, akan terjadi lebih banyak kekerasan," ujar Profesor Thitinan.
"Satu-satunya pilihan terbaik adalah membuat satu jadwal pemilu dan mundur, kemungkinan dia juga harus keluar negeri untuk menjalani rehabilitasi."
Tentu saja perpecahan dalam masyarakat Thailand -termasuk di militer- tidak akan hilang begitu saja.
"Peristiwa Sabtu malam menjadi bukti bahwa ada elemen dalam militer yang memberi informasi taktis kepada oposisi dan di kubu lawan ada elemen yang
