KTT Kim-Trump: HAM dan hal-hal yang tidak dibicarakan kedua pemimpin

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jing Un akhirnya melakukan pertemuan bersejarah mereka membahas beberapa hal, termasuk denuklirisasi di Semenanjung Korea. Namun, hak asasi manusia hampir pasti tidak akan ada di daftar topik yang dibahas kedua pemimpin.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya menyebut bahwa masyarakat Korea Utara hidup di bawah "pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, meluas dan berat".

Berikut adalah beberapa masalah yang sedang terjadi di Korea Utara saat ini

Kontrol ketat pemerintah

Dikucilkan dunia, Korea Utara diperintah oleh dinasti Kim secara turun menurun selama tiga generasi, dan warganya diminta untuk memberikan kesetiaan penuh kepada keluarga dan pemimpin saat ini, Kim Jong-un.

Negara mengontrol segalanya, dan secara aktif memata-matai warganya menggunakan jaringan pengawasan yang luas.

Ekonomi juga dikontrol secara ketat dan pemerintah menyalurkan dana ke program nuklir dan rudal meskipun rakyat menderita kekurangan pangan, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lain yang meluas.

Brad Adams, Direktur Human Rights Watch (HRW) Asia, mengatakan kepada BBC bahwa Korea Utara hanya mampu mengembangkan program nuklir yang mahal karena negara itu adalah negara totaliter, dan program nuklir itu dilakukan dengan "mengambil makanan dari perut lapar orang Korea Utara".

Kontrol media

Media Korea Utara bisa dibilang yang paling terkontrol di dunia. Reporters sans frontieres (RSF, Wartawan Lintas Batas) menempatkan mereka di urutan terakhir dalam World Press Freedom Index.

Rakyat Korea Utara hanya mendapatkan semua berita, hiburan, dan informasi mereka dari media pemerintah, yang tanpa henti memuji para pemimpin negeri itu.

Menurut RSF, warga Korea Utara dapat dikirim ke penjara jika melihat, membaca, atau mendengarkan konten yang disediakan oleh media internasional.

Ponsel adalah hal biasa, tetapi melakukan panggilan telepon ke luar negeri tidak mudah, jelas Arnold Fang, seorang peneliti dari Amnesty International kepada BBC.

"Anda harus mendapatkan ponsel Cina di pasar gelap, pergi ke perbatasan Cina. Namun tetap saja, bahkan di sepanjang jalan mata-mata pemerintah mungkin akan mencegat Anda."

Akses internet tersedia bagi segelintir orang elit di ibukota, Pyongyang, yang menjalani kehidupan yang relatif nyaman. Orang lain mungkin memiliki akses terbatas. Negara ini memiliki sistem intranet yang sangat dasar.

Tetapi kebanyakan orang Korea Utara kemungkinan tidak akan pernah online.

Kebebasan beragama

Konstitusi mereka menjanjikan "hak untuk beriman" dan di sana terdapat penganut Buddha, Keprcayaan dan pengikut Chondoisme - agama asli Korea. Gereja-gereja yang dikendalikan negara juga ada.

Kendati begitu, Fang mengatakan sebagian besar sekadar penampakkan saja.

"Pada kenyataannya, tidak ada kebebasan beragama. Setiap orang diindoktrinasi untuk memperlakukan keluarga Kim hampir sebagai sesembahan."

Laporan PBB tahun 2014 mengatakan orang-orang Kristen menghadapi "penganiayaan dan hukuman berat" jika mereka mempraktekkan agama mereka di luar gereja yang dikendalikan negara.

Korea Utara juga menjadi pengalaman suram pada misionaris asing. Kenneth Bae, seorang penginjil Korea-Amerika yang menjalankan perjalanan injil ke Korea Utara, dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa pada 2013 karena kejahatan "anti-pemerintah". Ia dibebaskan pada tahun 2014 karena alasan kesehatan.

Kamp penjara dan kondisinya

"Korea Utara disebut sebagai kamp penjara terbuka terbesar di dunia," kata Adams.

Menurut sebuah laporan oleh Departemen Luar Negeri AS, ada sekitar 80.000 hingga 120.000 orang di penjara-penjara di Utara.

Orang bisa dipenjara untuk alasan apa pun, kata para: pidana kejahatan begitu luas mulai dari menonton DVD Korea Selatan hingga mencoba membelot.

Orang yang dihukum karena kejahatan politik sering dikirim ke kamp kerja yang brutal - yang melibatkan pekerjaan fisik seperti penambangan dan penebangan.

Amnesty International menggambarkan kamp-kamp penjara sebagai "(perlakuan) kekerasan yang tak tertahankan", dan para tahanan menghadapi penyiksaan dan pemukulan oleh penjaga. Sementara kaum perempuan sangat rentan terhadap pemaksaan dan pelecehan seksual.

Tidak semua orang yang berada di penjara benar-benar telah melakukan kejahatan. Korea Utara melakukan hukuman kolektif, jadi jika salah satu anggota keluarga dinyatakan bersalah, mungkin saja seluruh keluarga mereka dihukum.

Korea Utara memberlakukan hukuman mati dan dikenal melakukan eksekusi secara publik.

Penahanan orang asing

Warga negara asing di Korea Utara ditangkap dan ditahan untuk waktu yang lama - sering dijadikan tahanan karena alasan politik dan digunakan sebagai pion diplomatik pada saat-saat yang menguntungkan.

Tiga warga AS, yang dipenjarakan karena kegiatan anti-negara dan ditempatkan di kamp kerja paksa, dibebaskan dari penjara Korea Utara sebagai tanda niat baik sebelum pertemuan Donald Trump dan Kim Jong-un digelar.

Tetapi Otto Warmbier, seorang mahasiswa AS, ditangkap pada tahun 2016 karena mencuri simbol propaganda. Dia dibebaskan setelah 17 bulan ditahan dalam keadaan koma tetapi meninggal beberapa hari setelah kembali ke negerinya.

Enam warga Korea Selatan masih diyakini berada dalam tahanan.

Korea Utara juga mengakui telah menculik setidaknya 13 warga Jepang pada tahun 1970-an, yang mereka gunakan untuk melatih bahasa dan adat istiadat Jepang kepada mata-mata mereka.

Di antara penculikan lain yang tercatat adalah seorang aktris Korea Selatan yang terkenal dan mantan suaminya, seorang sutradara film, yang diculik pada tahun 1970-an. Mereka dipaksa membuat film untuk negara itu tetapi kemudian berhasil melarikan diri.

Kerja paksa

Sebagian besar warga Korea Utara melakukan kerja yang tidak dibayar pada suatu saat dalam kehidupan mereka, menurut laporan HRW.

Mantan siswa yang membelot dari Korea Utara mengatakan kepada HRW bahwa sekolah mereka memaksa mereka bekerja gratis di pertanian dua kali setahun - untuk membajak dan memanen - selama satu bulan pada satu waktu.

Korea Utara juga mengirim ratusan ribu orang untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja berbiaya rendah - banyak dari mereka pada dasarnya bekerja di bawah kondisi seperti budak.

Negara ini mengirim pekerja ke tempat-tempat seperti Cina, Kuwait dan Qatar - meskipun sebagian besar negara sudah tak lagi memperbarui visa kerja bagi warga Korea Utara untuk mematuhi sanksi PBB.

Namun, laporan menunjukkan bahwa masih ada warga Korea Utara yang bekerja di beberapa tempat meskipun ada sanksi.

"Banyak pekerja asing tinggal di asrama yang dipantau di mana tidak ada kebebasan bergerak, membuat mereka pada dasarnya tahanan," kata Adams.

Sebagian besar gaji pekerja biasanya disita oleh negara - sumber penghasilan besar bagi negara.

Hak perempuan

Diskriminasi terhadap perempuan sangat banyak terjadi di Korea Utara, tetapi "tidak ada cara untuk mengukur ketidaksetaraan di Korea Utara seperti bagaimana anda mengukur kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan", kata Fang.

Meskipun Korea Utara menampilkan dirinya sebagai masyarakat yang secara nominal setara, perempuan disebut dicabut dari hak atas pendidikan dan kesempatan kerja.

"Wanita benar-benar rentan - kekerasan seksual terjadi. Dan jika ada yang menyerang, tidak ada tempat untuk mengeluh atau melaporkan," kata Adams.

Laporan juga banyak menyebut para perempuan menghadapi penyiksaan, perkosaan dan pelanggaran seksual lainnya saat ditahan di fasilitas penahanan. Juga terjadi pelecehan seksual yang meluas di militer.

Anak-anak dan gizi buruk

Anak-anak di Korea Utara mendapatkan pendidikan, namun banyak yang harus putus sekolah lebih awal untuk membantu keluarga mereka mencari nafkah bertahan hidup, kata Fang.

Kurikulum sekolah "didominasi oleh agenda politik negara, yang membatasi pengetahuan mereka sejak usia dini".

Menurut Unicef, 200.000 anak-anak Korea Utara menderita kekurangan gizi akut - dan 60.000 di antaranya akan menjadi "sangat kekurangan gizi".

Korea Utara secara rutin menolak kritik atas catatan HAM mereka - dan mengatakan warga negaranya "merasa bangga dengan sistem hak asasi manusia yang paling menguntungkan di dunia" - dan malah berbalik menuding kekurangan negara lain.

Namun Adams dari HRW mengatakan topik hak asasi manusia di Korea Utara adalah "lubang tanpa dasar".

Sementara KTT mungkin berjalan terus, katanya, "semua orang mencari kepentingan mereka sendiri. Tidak ada yang membela kepentingan rakyat Korea Utara".