Faktor apa yang bedakan gerakan politik Zimbabwe dan revolusi politik Indonesia tahun 1998?

Meskipun tidak populer lagi dan dianggap bertanggung jawab menjerumuskan ekonomi Zimbabwe ke dalam jurang, rakyat Zimbabwe tampak kesulitan melengserkan Presiden Robert Mugabe yang telah berkuasa sejak negara itu merdeka tahun 1980.

Namun akhirnya dia mengundurkan diri pada Selasa (21/11), lewat surat yang dibacakan di parlemen Zimbabwe.

Salah satu faktor utama dari bercokolnya dia demikian lama adalah tidak ada kelas menengah di negara itu yang dapat menjadi motor penggerak. Kondisi ini berbeda dengan Indonesia ketika terjadi revolusi politik dengan tuntutan reformasi dan turunnya Presiden Suharto pada tahun 1998.

"Jauh berbeda, di sini tidak ada apa-apanya. Di Zimbabwe tidak ada kelas menengah yang bisa memimpin orang untuk menggerakkan massa. Tidak ada pemimpin kelas menengah. Masih dari atas semuanya. Yang berkutat di atas, sipil dan militer," jelas Duta Besar Republik Indonesia untuk Zimbabwe Stephanus Yuwono, dalam wawancara melalui telepon, Selasa (21/11).

"Kalau saya membandingkan dengan Indonesia tahun 1998, itu ada kelas menengah yang bisa menggerakan massa untuk mengubah suatu sistem. Di sini tidak ada. Sekitar 80% rakyat Zimbabwe hidup dalam ekonomi yang tidak baik. Sekitar 20% hidup standar, ada yang hidupnya enak," tambahnya.

Di samping ketiadaan kelas menengah, faktor lain yang membuat Presiden Robert Mugabe sulit diturunkan, lanjut Dubes Stephanus Yuwono, adalah sosok tersebut masih kuat dari segi kekuasaan.

"Hari ini saya baca, sekalipun dia sudah diberhentikan (dari partai yang berkuasa Zanu-PF) dan dikenai tahanan rumah, dia masih mengadakan rapat kabinet hari ini," kata Stephanus Yuwono seraya menambahkan bahwa pertentangan sebenarnya terjadi di dalam partai, antara kubu veteran perang dan kubu istri Robert Mugabe, Grace Mugabe.

Grace dilaporkan mempunyai ambisi untuk meneruskan kekuasaan suaminya, namun ditentang oleh kubu veteran perang yang menghendaki wakil presiden yang dipecat oleh Mugabe dua pekan lalu, Emmerson Mnangagwa, menggantikan Mugabe.

Pemecatan tersebut memicu militer bergerak untuk menurunkan presiden yang berusia 93 tahun dan telah berkuasa selama 37 tahun itu.

Pemakzulan

Di mata sebagian rakyat, Zimbabwe adalah sosok yang disegani sampai sekarang karena ia berjuang sejak muda melawan penjajahan Inggris di negara yang dulu dikenal dengan nama Rhodesia itu. Ia juga berkontribusi terhadap negara melawan dominasi kulit putih.

Ketika Mugabe diperkirakan akan mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu (19/11), ia tampil di muka umum tanpa menyinggung sedikit pun tentang tuntutan pengunduran diri. Ia justru menegaskan bahwa ia adalah presiden Zimbabwe.

Dua hari kemudian (21/11), ia menggelar rapat yang dihadiri oleh segelintir anggota kabinet yang terdiri dari para pejabat yang tidak dipecat oleh partai berkuasa.

Parlemen sudah memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Robert Mugabe, tetapi proses itu diperlukan akan memakan waktu lama. Berdasarkan konstitusi negara itu, presiden dapat dimakzulkan jika "tidak senonoh", "melanggar" konstitusi atau "gagal mematuhi, menjunjung atau mempertahankan" konstitusi, atau "ketidakmampuan".

Yang jelas sejauh ini kemelut politik tidak sampai mengganggu aktivitas warga, walaupun digelar protes massa dan doa bersama. Situasi ini antara lain dijumpai di Bulawayo, seperti yang disaksikan oleh Adi, seorang warga negara Indonesia yang selama 12 tahun terakhir tinggal di kota terbesar kedua di Zimbabwe itu.

"Situasi keamanan cukup aman dan damai. Bahkan waktu demo hari Sabtu lalu, yang saya sempat melihat demo itu dari lokasi. Demonya aman, tenang, tidak ada kerusakan, tidak ada yang anarkis, merusak, membakar ban atau merusak apa saja yang ada di jalan," tutur Adi.

Kegiatan sehari-hari juga berjalan normal.

"Yang berjualan setiap hari tetap berjualan, yang bekerja di kantor tetap bekerja. Sepertinya masyarakat apatis."

Adi merupakan salah seorang dari 41 WNI yang tinggal di Zimbabwe saat ini. Mereka di antaranya bekerja di perusahaan dan ada pula yang menjadi misionaris.

Adapun di Harare, ibu kota Zimbabwe, kehidupan juga berjalan seperti biasa.

"Kita tahu seperti apa suasana di Zimbabwe. Di sini ekonomi tidak begitu baik. Mereka harus bekerja untuk kehidupan keluarga. Kalau ditanya mereka menginginkan presiden harus pergi tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa dan kalau demo tidak bisa demo setiap hari jadi tenang semuanya."

"Yang di atas yang negosiasi untuk berbicara bagaimana caranya supaya presiden bisa pergi atau bertahan," kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Zimbabwe Stephanus Yuwono.