Mengapa pelaut Indonesia kembali diculik?

Pemerintah Indonesia diminta segera menindaklanjuti kesepakatan kerja sama dengan Filipina dan Malaysia, setelah seorang pelaut Indonesia kembali diculik dan disandera di perbatasan perairan Filipina selatan dan Malaysia.

"Kalau ini terlaksana, maka itu bisa menjadi daya tangkal yang sangat kuat," kata politikus Partai Golkar dan anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, kepada BBC Indonesia, Minggu (07/08) malam.

Dalam pertemuan antar menteri pertahanan Indonesia, Filipina, Malaysia di Bali, Selasa (02/08) lalu, telah dilahirkan sejumlah kesepakatan antara lain pembentukan posko bersama dan operasi darat gabungan.

Namun demikian, apabila kerja sama ini sulit direalisasikan dalam waktu dekat, lanjut Tantowi, pemerintah Indonesia dapat menyertakan anggota TNI atau polisi untuk mendampingi kapal-kapal Indonesia di wilayan perairan yang rawan penculikan.

Tantowi Yahya juga mengingatkan agar semua pihak yang terlibat upaya pembebasan untuk tidak menggunakan uang tebusan yang dikhawatirkan akan terus diulangi oleh kelompok penyandera.

"Kita ini seperti bancakan mereka. Warga negara Malaysia dibebaskan, sedang warga negara kita ditahan. Mereka sudah tahu ini bakal ditebus. Ini yang harus dihentikan," kata Tantowi.

Pelaku berdialek Filipina selatan

Hari Rabu (03/08), sekelompok orang bersenjata menculik pelaut Indonesia di perairan Malaysia di dekat negara bagian Sabah. Dia adalah anak buah kapal berbendera Malaysia.

Para penculik menyandera kapten kapal asal Indonesia dan melarikannya ke perairan Filipina selatan setelah gagal mendapatkan uang 10.000 ringgit yang mereka minta, kata Duta besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno.

"Kalau dialeknya (kelompok penculik), sepertinya orang Filipina. Karena yang satu orang yang diculik dibawa ke Filipina," kata Herman Prayitno saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Minggu (07/08) malam.

Pemerintah Indonesia, melalui Kemenlu, mengatakan pihaknya masih melakukan verivikasi kepada berbagai pihak di Malaysia dan Filipina terkait kasus yang menimpa seorang WNI sekaligus kapten kapal penangkap udang berbendera Malaysia tersebut.

"Karena sejumlah informasi yang diterima dari pihak-pihak terkait masih terdapat sejumlah perbedaan," kata Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Lalu Mohammad Iqbal, kepada wartawan.

Motif penculikan harus diketahui

Sementara, Benny Mamoto, mantan juru runding Indonesia yang terlibat pembebasan sandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada 2005 lalu, mengatakan, proses penyelesaian penculikan harus diselesaikan secara kasus per kasus.

Dia menduga motif penculikan terhadap sejumlah WNI pada Juni lalu berbeda dengan yang terjadi belakangan.

"Yang awal (penculikan terhadap 10 orang) itu menyandera untuk minta tebusan. Itu kriminal murni. Yang tiga (WNI yang diculik) terakhir, itu sudah menyangkut para nelayan yang masuk ke wilayah negara yang dianggap menganggu nelayan negara itu," kata Benny kepada BBC Indonesia.

Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia harus memastikan motif di balik penculikannya terlebih dahulu sehingga penyelesaiannya bisa disesuaikan, katanya.

"Jadi, penanganannya berbeda. Kalau penanganannya menyangkut nelayan kapal Malaysia yang menangkap ikan di wilayah Filipina, itu harus diclearkan antara pemerintah Malaysia dan Filipina, meskipun sanderanya orang Indonesia," papar Benny Mamoto.

Benny juga setuju apabila proses pembebasan sandera tidak menggunakan uang tebusan. Dia menduga, tuntutan adanya tebusan oleh kelompok penculik di Filipina Selatan berdasarkan kasus-kasus pembebasan sandera sebelumnya.

Dalam berbagai kesempatan, sejumlah pejabat Indonesia selalu membantah adanya anggapan bahwa uang tebusan selalu digunakan pemerintah Indonesia dan pemilik kapal untuk membebaskan awal kapal Indonesia.

Memakan waktu lama

Lebih lanjut, Benny mengatakan agar semua pihak yang terkait kasus penculikan -utamanya keluarga korban - untuk memahami bahwa proses pembebasan sandera selalu memakan waktu yang tidak pendek.

"Pengalaman kami (saat membebaskan sandera dari kelompok Abu Sayyaf pada 2005) enam bulan. Jadi kalau masih sebulan, dua bulan, itu hal yang masih wajar. Sabarlah," katanya.

Di sinilah, peran pemerintah untuk terus berkomunikasi dengan keluarga korban menjadi penting. Dia menilai komunikasi pemerintah dengan keluarga korban penculikan asal NTT kurang berjalan baik.

Akibatnya, lanjutnya, keluarga korban mengeluhkan nasib keluarganya kepada media. "Keluarganya tidak diupdate perkembangan penanganannya," ujarnya.

Seharusnya, mereka perlu memperoleh perkembangan nasib keluarganya. "Karena mereka perlu pendampingan dan diyakinkan bahwa keluarganya masih sehat dan selamat," kata Benny.

Dalam tiga bulan terakhir, ada 24 WNI yang disandera di wilayah Filipina Selatan dan diyakini sebagian dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Sementara yang berhasil dibebaskan ada 14 orang.

Dalam upaya membebaskan sejumlah WNI yang masih disandera, Indonesia telah melakukan berbagai upaya diantaranya telah meminta bantuan pimpinan Front Pembebasan Nasional Moro, MNLF.

MNLF adalah kelompok separatis Islam bersenjata yang berbasis di Filipina selatan. Awalnya mereka adalah kelompok separatis bersenjata, tetapi kemudian menempuh jalan perdamaian dengan menuntut otonomi yang luas.

Kelompok Abu Sayyaf sendiri adalah pecahan dari MNLF, karena tidak sepakat dengan hasil kesepakatan perdamaian. Dalam aksinya, kelompok Abu Sayyaf belakangan menggunakan aksi penculikan dan penyanderaan dengan target warga sipil.