Mengapa terpidana terorisme dilibatkan dalam program deradikalisasi?

Sejumlah terpidana terorisme telah dilibatkan pemerintah Indonesia untuk mendukung program deradikalisasi.

Mereka diundang bersaksi di berbagai forum untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan di masa lalu adalah sebuah kesalahan.

Selasa (28/06) sore, Ali Imron, terpidana terorisme, tampil dalam acara di masjid Al Fatah, Menteng, Jakarta, yang pernah menjadi tempat deklarasi dukungan kepada kelompok Negara Islam atau ISIS.

Ali Imron, lebih dari dua belas tahun silam, terlibat serangan bom Bali 2002 yang menewaskan sedikitnya 200 orang.

Dia kemudian dipidana penjara seumur hidup. Tetapi berbeda dengan dua saudaranya yang telah dihukum mati, Ali menyadari kesalahannya.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, kemudian melibatkannya dalam program deradikalisasi sejak lebih dari 10 tahun silam.

Meminta maaf

Di hadapan forum yang antara lain dihadiri sejumlah diplomat negara asing, Ali mengungkapkan keterlibatannya dalam serangan bom Bali 2002. Alumni perang Afganistan ini dikenal sebagai ahli perakit bom.

Namun kemudian dia mengakui aksinya itu adalah sebuah kesalahan. Dia berulangkali meminta maaf kepada korban dan keluarganya.

"Acara seperti ini bukan saya diminta BNPT, bukan! Bukan saya diminta Densus 88! Bukan karena saya diminta mbak Yenny Wahid (pimpinan Wahid Institute, panitia acara). Itu permintaan saya sejak 13 tahun yang lalu," kata Ali Imron dalam sambutannya.

Tiga bulan lalu, dia tampil dalam sebuah diskusi soal deradikalisasi di sebuah perguruan tinggi di Malang. Awal Juni lalu, dia juga tampil di sebuah acara serupa di Makasar, Sulawesi Selatan.

Acara ini digelar BNPT bekerja sama dengan Wahid Foundation, yang diketuai Yenny Wahid, putri sulung mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan pimpinan masjid Alfatah.

'Suara mereka didengar'

Yenny Wahid mengatakan, kehadiran sosok seperti Ali Imron dibutuhkan dalam program deradikalisasi ketika masih ada ancaman terorisme di Indonesia.

"Siapa yang lebih punya kans untuk didengar orang untuk bicara? Orang seperti saya tidak ada yang dengerin, tapi orang seperti Ali Imron yang bicara, dia pernah mengalami," kata Yenny

"Jadi," lanjutnya," dia bisa memberikan testimoni dan dia bisa mengarahkan orang agar tidak terjebak dalam pilihan yang salah tersebut."

Pada Mei 2015 lalu, BNPT pernah menunjukkan salah-satu contoh program deradikalisasi yang diklaim berhasil terhadap terpidana terorisme lainnya, Umar Patek.

Dia digambarkan telah 'berubah' dengan keterlibatannya dalam upacara bendera di penjara Porong, Jawa Timur.

Namun, seperti dilaporkan wartawan BBC Ging Ginanjar, dalam jumpa pers yang dirancang BNPT saat itu, Umar Patek tidak menyatakan penyesalan atas perbuatan dan keterlibatannya dalam Bom Bali, tak juga menyatakan bahwa kekerasan atas nama agama adalah hal yang salah. Ia hanya mengatakan bahwa 'jihad' dengan kekerasan harusnya dilakukan tidak di Indoensia, melainkan di tempat lain.

Menkopolhukam: Siapa bisa menjamin?

Tetapi seberapa efektif program seperti ini dapat menjinakkan sikap radikal? Menkopohukkam Luhut Binsar Panjaitan, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan:

"Siapa yang bisa jamin? Saya yakin nurani mereka akan lihat juga kalau kita jelaskan apa yang terjadi," kata Luhut kepada BBC Indonesia.

Semenjak merebaknya aksi terorisme sejak awal 2000, pemerintah mencoba menggelar program deradikalisasi dengan melibatkan terpidana terorisme, mantan napi teroris dan keluarganya.

Dengan melibatkan berbagai pihak dan ahlinya, program ini dilakukan dengan berbagai pendekatan mulai ekonomi hingga terapi psikologi.

Sejak 2006, psikolog Sarlito Wirawan telah dilibatkan oleh BNPT dan lembaga terkait lainnya dalam berbagai program deradikalisasi.

Dia juga pernah melakukan penelitian terhadap sejumlah terpidana terorisme bom Bali 2002.

Saat ini, Sarlito Wirawan bersama Program studi ilmu kepolisian, Universitas Indonesia, terlibat program yang bertajuk pemberdayaan dakwah. Dia mengaku tidak menggunakan lagi istilah deradikalisasi.

Tidak gunakan istilah deradikalisasi

"Karena program deradikalisasi itu ternyata tidak semua bisa melakukannya. Makanya, setelah deradikalisasi, kita namakan ini program disengagement," katanya kepada BBC Indonesia

Hal itu dia tekankan karena tidak semua terpidana terorisme mengubah sikap ideologonya. Pihaknya lantas mensosialisasikan agar mereka tidak melakukan kekerasan.

"OK-lah kalau kamu enggak berubah ideologimu, kamu pokoknya disengagement dari perilaku yang agresif, dari perbuatan yang violence (kekerasan) itu, lalu menjadi pemberdayaan dakwah," jelas Sarlito.

Ditanya sejauh mana perubahan pada mantan terpidana terorisme itu bisa bersifat langgeng, Sarlito mengatakan "tidak ada yang bisa menjamin."

"Sebab ada beberapa orang yang sudah kami anggap 'baik' ternyata balik (terlibat terorisme) dan kemudian tewas atau digerebek oleh polisi," ungkapnya.

"Memang tidak ada jaminan (bisa berubah). Namanya juga manusia. Kalau mobil diservice ada jaminannnya selama tiga tahun, tapi kalau mantan terpidana terorisme enggak bisa. Namanya manusia. Apa boleh buat."