Di mana ormas moderat di tengah radikalisme?

Dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, menganut paham moderat namun tampaknya mereka belum maksimal membantu mengikis radikalisme yang berkembang di masyarakat.

Salah satu penyebabnya karena masing-masing organisasi bergerak sendiri-sendiri di lingkungan mereka atau mereka merasa tidak dilibatkan secara formal dalam program deradikalisasi.

Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama.

Menurut Wakil Ketua PBNU As'ad Said Ali, NU telah membantu melakukan program deradikalisasi tetapi ini lewat kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kalangan internal organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu.

"NU itu tanpa program itupun sudah melakukan sendiri karena kan kita merasa sebagai pihak yang dirongrong juga oleh paham-paham yang kita sebut transnasional," kata As'ad Said Ali kepada BBC Indonesia.

Selain itu NU juga telah diajak oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk berperan dalam memberantas radikalisme tetapi upaya itu belum maksimal.

"Kan harus ada anggaran yang jelas, peranan yang jelas. Kalau hanya sekedar ceramah-ceramah apa gunanya gitu," tutur Wakil Kepala BIN yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua PBNU.

Jadi tanpa strategi yang jelas dan sasaran yang jelas, kerja sama organisasi masyarakat dengan BNPT atau kepolisian tidak akan berjalan maksimal.

Di samping itu pendekatan ceramah keagamaan semata tidak bisa menjangkau kelompok-kelompok radikal.

"Mereka punya dalil-dalil sendiri. Ini bisa didekati kalau yang di bawah sudah dilakukan pendekatan sosial ekonomi. Kalau agama saja tidak bisa karena mereka tertutup, tidak mau bergaul dengan orang lain," imbuhnya.

Setelah ditempuh dengan pendekatan sosial dan ekonomi misalnya lewat sekolah-sekolah, lanjut As'ad Said Ali, lantas dilakukan dialog mengenai dalil-dalil agama.

Gamang

Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, seperti diberitakan media di Indonesia pekan lalu, menyatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam upaya menangkal terorisme padahal Muhammadiyah siap membuka dialog dengan kelompok-kelompok radikal agar gagasan kekerasan bisa diredam.

Jika dilibatkan, Muhammadiyah termasuk kampus-kampus siap merangkul kelompok radikal dan membuka dialog, kata Din.

Tetapi menurut dosen Universitas Islam Alauddin Makassar, Muhamad Qassim Mathar, seharusnya organisasi setua dan semoderat Muhammadiyah tidak perlu menunggu komando pemerintah.

Muhammdiyah dan NU semestinya dapat bekerja sama untuk menangkal paham radikal tidak hanya di lingkungan masing-masing.

Akan tetapi, lanjutnya, dai dan ustadz kedua ormas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

"Saya ambil contoh khotbah salat Jumat. Sangat jarang kedua organisasi ini melakukan khotbah seragam yang dikendalikan oleh organisasi," kata Qasim kepada BBC Indonesia.

"Misalnya ada peristiwa yang harus ditangani dengan membangun opini, kedua organisasi ini tidak membikin khotbah seragam Jumat untuk disampaikan ke tengah masyarakat," katanya.

Bagaimanapun organisasi masyarakat yang besar sekalipun merasa gamang melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berideologi radikal.

Hal ini mungkin bisa dimaklumi karena orang-orang yang berpandangan moderat sering kali secara terbuka dianggap kafir oleh mereka yang berpaham radikal.

Payung hukum

Di samping itu muncul pula hujatan dan kebencian terhadap kalangan moderat yang menurut As'ad Said Ali, tidak tersentuh hukum. Jadi bila organisasi masyarakat seperti NU diharapkan membantu menangkal radikalisme, dia berharap pemerintah menyiapkan payung hukum.

"Kalau itu memang dianggap radikal oleh pemerintah, dia harus menyiapkan koridor hukum. Tidak bisa hanya melalui dakwah, itu kan bagian kami. Bagian pemerintah kan bagaimana kalau ada umat lain, kelompok radikal tadi menghujat NU?"

"Kita diajak deradikalisasi tapi waktu orang menghujat kita melalui radionya dia, melalui instrumennya dia, terus pemerintah diam," tegasnya.

Akan tetapi persoalan itu bukan satu-satunya penyebab mengapa organisasi masyarakat Islam moderat tidak efektif menangkal ideologi radikal di Indonesia.

Dosen Universitas Islam Alauddin Makassar, Muhamad Qassim Mathar mengatakan NU dan Muhammadiyah tidak mempunyai perangkat organisasi yang modern meski kedua organisasi tersebut sudah lama ada.

"Muhammadiyah dan NU belum punya koran sebesar koran-koran nasional yang dikenal sekarang, belum punya televisi yang jaringannya menjangkau begitu luas dan jauh seperti yang dimiliki beberapa kalangan," kata Qasim Mattar.

Peran media, lanjutnya, bisa mengalahkan peran berbagai universitas yang mereka miliki dan mubalig-mubalig mereka.

Jadi dengan dukungan kebijakan politik dan logistik, ormas-ormas Islam moderat melalui instrumen yang tepat sebenarnya bisa berperan efektif membantu mengikis radikalisme dan terorisme bercorak agama.