Ryamizard: "Kami bukan tidak suka komunisme"

Pada Asian Security Summit ke-15 di Singapura akhir pekan lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dipertanyakan berbagai menteri, pengajar dan jurnalis se-Asia terkait pendapatnya terhadap isu ‘komunisme’. Jawaban Ryamizard terasa berbeda dibanding sebelumnya.

“Bukan berarti kami tidak suka komunisme sebagai sebuah ideologi. Namun, komunis di Indonesia pada masa lalu telah melancarkan dua pemberontakan melawan pemerintah, pada 1948 dan pada 1965. Kami tidak bisa membiarkan mereka berkembang lagi. Kami tidak boleh santai menghadapi ini,” ungkap Ryamizard seperti dikutip The Jakarta Post.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen Jundan Eko Bintoro, membantah bahwa Ryamizard ‘melunak’ di hadapan dunia internasional.

“Pak Ryamizard tidak berubah. Pak Ryamizard menentang PKI tidak ada perubahan, tetap keras. Kalau nggak boleh ya nggak boleh,” ungkap Jundan kepada BBC Indonesia, Senin (06/06).

Ketika ditanyakan berarti apa maksud Ryamizard menyatakan ‘Bukan berarti kami tidak suka komunisme sebagai sebuah ideologi’, Jundan menegaskan maksud Menhan Ryamizard Ryacudu.

“Komunisme itu ya cocoknya di negara yang menganut komunis. Jadi pak Ryamizard itu, nggak masalah kalau di negara sana (ada komunis), tapi kalau di sini ya masalah, karena sudah dua kali melakukan pemberontakan.”

Dihidupkan kembali?

Sebelumnya dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Ryamizard menekankan pentingnya hubungan dengan Republik Rakyat Cina. Kendati Cina merupakan negara berhaluan komunis terbesar di dunia sekarang ini.

"Masalah (kapal Cina) mencuri-curi ikan, itu kan masalah kecil. Masak masalah negara? Hubungan negara sudah baik. (Ada yang) Mencuri ikan? Ya silakan tangkap saja. Kapalnya dihancurin, dihancurin aja. Tapi hubungan antarnegara tak boleh rusak," ujar Ryamizard saat itu.

Di bagian lain, Ryamizard menegaskan penentangannya terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) -yang sebelum dibubarkan dan dilarang dulu, merupakan mitra kuat Partai Komunis Cina -partai yang berkuasa di Cina sampai sekarang.

Jundan menyebutkan, Kemenhan berpendapat “paham komunisme masih ada di Indonesia”.

“Partainya ya nggak ada. Tapi pahamnya ada, berusaha dihidupkan kembali,” tutur Jundan.

Ketika ditanya, lewat apa paham komunisme kembali dihidupkan, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan menyebut “penyebaran lewat tanda-tanda. Meski bukan ajaran, bisa saja dimulai dari situ. Ujung-ujungnya kembalikan komunisme.”

Pemberontakan, pasti ada korban

Mantan Kepala staf TNI Angkatan Darat (2002-2005) ini adalah salah satu figur yang ‘menolak’ upaya pencarian kuburan massal terkait kekerasan pasca Oktober 1965 seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi.

Ryamizard pun menjadi salah seorang pendukung dan pembicara dalam Simposium Anti-PKI, yang merupakan tandingan dari Simposium 1965 yang dilaksanakan sebelumnya, yang menyebutkan ‘negara terlibat’ dalam peristiwa kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI setelah tragedi September 1965.

Namun, dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia itu, Menteri Pertahanan mengklaim, “Setiap ada pemberontakan, pasti ada korban. Di seluruh dunia begitu.”

“Yang memberontak PKI. Tiga kali PKI berontak, termasuk pemberontakan sebelum Republik Indonesia berdiri. Pada waktu kita menghadapi penjajah Belanda, saat agresi militer (1948), kita dipukul dari belakang.”