Purnawirawan TNI pastikan gelar simposium 'anti-PKI'

Simposium terkait peristiwa kekerasan 1965 yang akan digelar sejumlah pensiunan TNI dan ormas Islam diharapkan berdasarkan analisa ilmiah yang berdasarkan data.

Acara simposium 'tandingan' -yang antara lain akan menghadirkan pemimpin Front Pembela Islam, FPI, Riziek Shihab, dan politisi Partai Gerindra, Fadli Zon- dimaksudkan untuk 'meluruskan' isi dan hasil Simposium Tragedi 1965 sebelumnya, yang dianggap terlalu membela PKI.

Namun tuduhan terlalu condong ke kiri itu dibantah oleh ketua pengarah Simposium Tragedi 1965 -yang berlangsung April lalu- Agus Widjoyo, yang mengharapkan acara tandingan oara purnawiratan TNI itu lebih bersifat ilmiah.

"Hendaknya tidak didasarkan kepada pemikiran yang sifatnya statis, tetapi betul-betul mengadakan analisis berdasarkan data," kata Agus Widjoyo kepada BBC Indonesia, Senin (30/05) sore.

Dia menambahkan Simposium Tragedi 1965 yang di gelar di Hotel Arya Duta, Jakarta, pekan ketiga April lalu, lebih menitikberatkan pada pendekatan sejarah.

Pendekatan idelogi

Pada jumpa pers Senin siang, ketua pengarah simposium tandingan, yang diberi judul Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan acaranya memang lebih menekankan pendekatan ideologi ketimbang sejarah.

"Justru kita mengoreksi pendekatan kesejarahan," kata Kiki kepada wartawan. "Kalau pendekatan kesejarahan terlalu banyak versi, tidak akan ketemu."

"Yang kami lakukan pendekatan ideologi. Kalau sama-sama mengakui (ideologi) Pancasila, dalam bingkai itu, mestinya ketemu," tegasnya.

Dalam jadwal acara yang dibagikan kepada wartawan, simposium akan dibuka oleh Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Dalam berbagai kesempatan, Ryamizard Ryacudu memang berulangkali mengkritik Simposium Tragedi 1965 yang disebutnya tidak bermanfaat.

Di sesi berikutnya akan dibahas tema PKI dari aspek ideologi; PKI dalam aspek sejarah; Ideologi Komunis dalam perspektif agama; serta Komunisme, Marxisme, Leninisme dalam perspektif Konstitusi NKRI.

Setelah simposium berakhir, berbagai ormas Islam dan organisasi lainnya akan menggelar apel siaga pada Jumat (03/06) untuk menolak yang mereka sebut sebagai kebangkitan PKI.

"Mereka akan long march dari masjid Istiqlal ke Istana Negara," kata Kiki Syahnakri.

Meluruskan yang 'berat sebelah'

Selain dilatari kecurigaan terhadap kebangkitan PKI, simposium 'anti-PKI' digelar untuk meluruskan Simposium Tragedi 1965 yang disebut Kiki Syahnakri terlalu condong mendukung PKI.

"Lebih tepat meluruskan, karena simposium di Hotel Arya Duta terlalu berat sebelah, terlalu ke Kiri," kata Kiki Syahnakri.

Dia juga menilai simposium itu lebih menitikberatkan pada kekerasan pasca Oktober 1965 dan tidak membahas tindakan kekerasan yang disebutnya dilakukan PKI pada sekitar tahun 1948 dan pra Oktober 1965.

Kiki mengaku bahwa dia diundang sebagai pembicara dalam simposium itu, tetapi menolak datang setelah usulannya terhadap kerangka acara (TOR) ditolak panitia. Dia mengklaim simposium masih memberi tempat kepada penyelesaian judisial atas tragedi 1965.

Maka dia menolak tampil sebagai pembicara di simposium setelah tuntutannya agar pihaknya dilibatkan dalam kepanitiaan acara ditolak.

Tuduhan seperti ini dibantah oleh ketua pengarah Simposium tragedi 1965, Agus Widjoyo, yang berpendapat sejak awal telah memberikan kesempatan kepada pihak 'Kanan' dan 'Kiri' sebagai nara sumber.

"Tetapi (mereka) tidak datang. Jadi, tidak benar ada rencana bahwa pihak kanan tidak dilibatkan," kata Agus.

Agus kemudian menambahkan semula simposium itu tidak hanya ditentang kelompok kanan, tetapi juga pihak kiri dan LSM.

"Bahwa pada akhirnya banyak kelompok kiri atau korban anggota PKI yang hadir, karena pihak anti PKI tidak banyak yang hadir."

Terkait tuduhan bahwa simposium yang digelarnya tidakn 'menyentuh' peristiwa kekerasan 1948, dia juga membantah.

Menurutnya, rekomendasi simposium merupakan hasil analisia utuh dan menyeluruh tentang tragedi 1965 yang dimulai peristiwa PKI tahun 1948.

"Hanya karena judulnya tragedi 1965, seolah-olah simposium dimulai 1965 dan tidak membahas sebelum 1965. Padahal tujuan simposium itu memberikan keseimbangan, termasuk membahas peristiwa 1948," jelasnya.

Bagaimana sikap Menkopolhukam?

Sementara Kiki Syahnakri meminta agar rekomendasi tragedi 1965 yang digelar Agus Widjoyo tersebut tidak diserahkan lebih dulu ke Presiden Joko Widodo namun bersamaan dengan rekomendasi simposium mereka yang digelar awal Juni.

"Nanti boleh kita padukan hasil akhir simposium, digabungkan dengan rekomendasi kami. Kami siap dua panitia ini duduk satu meja berdialog, untuk finalisasi rekomendasi," kata Kiki.

Adapun Agus Widjoyo tidak memasalahkan apabila rekomendasinya diserahkan bersamaan ke Presiden Jokowi. "Boleh saja, itu pilihan mereka. Dan lagipula yang menentukan Menkopolhukam," katanya.

Di tempat terpisah, Menkopolhukkam Luhut Pandjaitan mengatakan pihaknya menunggu rekomendasi simposium para purnawirawan TNI yang berlangsung di Balai Kartini untuk dibandingkan dengan rekomendasi simposium sebelumnya di Aryaduta.

"‎Kami tunggu, masih ada rekomendasi satu lagi dari simposium besok. Setelah itu baru kami bandingkan, kami bikin sendiri," kata Luhut Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Senin (30/05) Jakarta.

Dia mengatakan tidak menjadi masalah apabila kedua rekomendasi isinya berbeda. "Nanti kami satukan, (lalu) dilaporkan kepada Presiden," kata Luhut Pandjaitan.

Rekonsiliasi tidak mudah

Sementara itu pengamat masalah keindonesiaan asal Belanda yang juga sejarawan gerakan kiri di Indonesia, Harry Poeze mengatakan, gerakan PKI yang dulu pernah berjaya di Indonesia kini praktis tidak akan mendapat dukungan lagi.

"Dulu mungkin mendapat dukungan jutaan orang, sekarang tidak lagi berkembang. Tidak bisa lagi seperti dulu. Sekarang mirip hantu saja," kata Poeze kepada BBC Indonesia melalui hubungan telepon.

Karenanya dia menyayangkan aksi-aksi oleh ormas tertentu yang disebutnya melanggar HAM karena membubarkan acara-acara diskusi terkait masalah kekirian. Semestinya aparat menindak dan bukan melindunginya.

Poeze mendukung upaya rekonsiliasi terkait peristiwa 1965, tetapi menurutnya tetap harus diawali penelitian independen dan obyektif tentang kasus itu beserta latar kasus-kasus sebelumnya.

"Termasuk juga peristiwa di masa-masa revolusi," ungkap peneliti yang berusaha menemukan makam tokoh pejuang Tan Malaka ini.

Walaupun banyak saksi mata yang sudah meninggal, Poeze tidak memasalahkannya. "Justru dengan minimnya saksi sejarah yang masih hidup, penelitian bisa lebih obyektif," katanya.

Peneliti di lembaga penelitian KITLV Belanda ini menggarisbawahi pentingnya penelitian independen dan obyektif, "Yaitu penelitian tanpa opini yang ditetapkan sebelum penelitian dilakukan."

Tentang upaya penyelesaian kasus 1965 melalui rekonsiliasi, Poeze mendukungnya, walaupun menurutnya bukan hal yang mudah dilakukan.

"Mudah-mudahan itu bisa dilakukan, tapi harus ada pengertian dari berbagai sudut kepentingan," katanya.