Menlu Retno kembali tegaskan tak akan bayar tebusan
Sumber gambar, EPA
Pemerintah Indonesia kembali menegaskan tidak akan membayar uang tebusan untuk membebaskan beberapa warga Indonesia yang disandera di Filipina selatan.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada BBC, di sela-sela mendampingi lawatan Presiden Joko Widodo di London, hari Selasa (19/04).
"Prinsip kami adalah uang tebusan tak semestinya dibayar (oleh pemerintah). Itu hanya akan menjadi preseden," kata Menlu Retno ketika dimintai tanggapan soal Malaysia yang bersedia membayar tebusan untuk membebasan warga negara mereka yang disandera.
- <link type="page"><caption> Wakil pemimpin Abu Sayyaf, Furuji Indama, luka parah</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160412_dunia_abu_sayyaf" platform="highweb"/></link>
- <link type="page"><caption> Lima hal tentang kelompok Abu Sayyaf di Filipina</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/04/160411_dunia_lima_hal_abu_sayyaf" platform="highweb"/></link>
Sebelumnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan hal serupa dan menyatakan bahwa sudah tersedia uang tebusan dari perusahaan kapal yang pegawainya disandera tersebut.
Kalangan anggota DPR juga mendesak pemerintah untuk tidak membayar uang tebusan.
Sementara itu Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan, dikutip mengatakan permintaan uang tebusan sebesar 50 juta peso sudah siap dibayarkan.
Ia mengatakan bahwa uang itu akan diserahkan di suatu tempat dan perundingan terus dilakukan. Dikatakan pula bahwa Rabu atau Kamis ini masih akan ada pembicaraan dengan pihak penculik.
Setidaknya 10 warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal Anand 12 dan Brahma 12 diduga diculik oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu, Filipina selatan, pada 27 Maret.
Kapal yang membawa batu bara ini bertolak dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menuju Filipina pada pertengahan Maret.
