Peristiwa 1965 'isu yang sangat emosional' bagi sejumlah Ormas Islam

Upaya penyingkapan peristiwa 1965 sering mendapat reaksi keras dari Ormas agama.
Keterangan gambar, Upaya penyingkapan peristiwa 1965 sering mendapat reaksi keras dari Ormas agama.

Kesulitan dalam mengungkap peristiwa 1965 tidak hanya datang dari pemerintah tapi juga sejumlah Ormas agama, menurut seorang pejabat pemerintah.

“Masih ada banyak kesulitan dalam mengungkap bagian sejarah (1965) ini,” kata Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Dewi Fortuna Anwar kepada wartawan dalam forum Jakarta Foreign Correspondent Club, Senin (18/04).

Dewi mengatakan, isu kekerasan 1965 ialah “isu yang sangat emosional” bagi sejumlah Ormas Islam. Upaya membuka dialog tentang peristiwa 1965 sering mendapat reaksi keras dari Ormas tersebut.<link type="page"><caption> </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_ubud_larangan_acara65" platform="highweb"/></link>

  • <link type="page"><caption> 'Ditekan aparat', Festival UWRF Ubud batalkan acara terkait kasus 1965</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151023_indonesia_ubud_larangan_acara65" platform="highweb"/></link>
  • <link type="page"><caption> Pemutaran film Senyap dihentikan di Yogy</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141218_senyap_film_yogya" platform="highweb"/></link>a

Dewi mengatakan hal itu trkaiy Simposium Peristiwa 1965: forum pertama yang diselenggarakan negara untuk rekonsiliasi dengan para penyintas.

Sebelumnya, negara melalui polisi sebagai instrumennya, seringkali berpihak pada kalangan masyarakat yang menentang pembicaraan tentang peristiwa 1965. Berbagai upaya untuk menyingkap peristiwa tersebut, termasuk pemutaran film, dilarang atau dibubarkan aparat atas tekanan organisasi masyarakat tertentu.

Menurut Dewi, forum yang membahas peristiwa 1965 perlu melibatkan pemerintah, Ormas, dan akademisi. Dia yakin pada akhirnya semua pihak akan peka terhadap isu ini, meski butuh waktu lama.

  • <link type="page"><caption> Merekam sejarah yang mulai terkikis dari Pulau Buru</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/03/160316_majalah_film_pulauburu" platform="highweb"/></link>
  • <link type="page"><caption> Komnas HAM turunkan tim selidiki pelarangan majalah Lentera</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151022_indonesia_majalahlentera" platform="highweb"/></link>

Selain penyelenggaraan simposium Peristiwa 1965, Human Rights Watch mengatakan pemerintah Indonesia perlu mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menyingkap dokumen yang terkait pembunuhan massal tersangka komunis pada 1965-1966.

"Apa komunikasi antara Washington dan Jakarta (saat 1965-1966)? Ada banyak rumor bahwa AS memasok daftar orang komunis yang kemudian dibunuh -apakah mereka memberi lampu hijau untuk melakukan pembunuhan?" tanya Kenneth Roth Direktur Eksekutif HRW.

Robert O. Blake, Jr

Sumber gambar, AFP

Keterangan gambar, Duta besar AS untuk Indonesia, Robert O. Blake, Jr, mengatakan beberapa dokumen rahasia AS dari tahun 1960-an telah dilepas ke publik.

Menanggapi hal itu, Duta besar AS untuk Indonesia, Robert O’Blake, Jr, mengatakan pemerintahan Barack Obama memang secara berkala membuka dokumen rahasia yang telah berumur 30 tahun.

Di antara dokumen tersebut adalah Presidential Daily Briefs (PDB), yaitu penjelasan ringkas yang diberikan badan intelijen AS, CIA, kepada presiden setiap hari. PDB dari tahun 1960-an telah dirilis ke publik, kata Blake.

“Saya pikir kebanyakan dokumen ini telah dilepas ke publik,” ujarnya.

Meski demikian, Blake tidak dapat memberi keterangan tentang isi dokumen yang telah dilepas ke publik. “Saya harus mengarahkan Anda kepada pakar dokumen kami di Washington tentang apa yang sudah atau belum dirilis,” katanya.