Kendala ganda hadang penanganan kebakaran hutan

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebanyak 30 titik panas berada di Pulau Sumatera, pada Senin (04/04). Dari jumlah itu, 18 titik di antaranya berasal dari Provinsi Riau.

Padahal siaga darurat telah ditetapkan di provinsi tersebut selama hampir sebulan.

Teguh Surya -pegiat dari lembaga Greenpeace- mengatakan penanganan kebakaran hutan sebenarnya bisa lebih cepat melalui <link type="page"><caption> peta interaktif di internet</caption><url href="http://www.greenpeace.org/seasia/id/Global/seasia/Indonesia/Code/Forest-Map/en/index.html" platform="highweb"/></link> yang dirilis 15 Maret lalu. Melalui peta itu dapat diketahui di lahan konsesi siapa kebakaran berlangsung. Bahkan, ada kebakaran di lahan yang konsesinya tumpang tindih.

“Peta kami ini, yang dinamai Peta Kepo Hutan, menunjukkan situasi riil hari ini bagaimana alokasi ruang pengelolaan sumber daya Indonesia diperuntukkan. Ternyata tumpang tindih dengan izin konsesi lain, tumpang tindih dengan hutan, berada di kawasan yang seharusnya bukan buat konsesi, dan ruang kelola masyarakat,” kata Teguh.

Peta tersebut, menurut Teguh, menggunakan informasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta data resmi dari konsesi perkebunan, pertambangan, dan batubara dari daerah. Oleh Greenpeace, kumpulan data diverifikasi, disatukan, didigitalisasi, dan diunggah ke peta daring.

“Di peta itu bisa dilihat dengan jelas, persoalannya apa, siapa stakeholder-nya, tinggal langkah-langkah apa yang akan ditempuh pemerintah,” kata Teguh.

Konsesi lahan

Upaya pemadaman kebakaran hutan selama ini gencar dilakukan pemerintah di kawasan hutan dan lahan masyarakat. Menurut Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raffles Panjaitan, pihaknya tengah memusatkan perhatian pada 731 desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Adapun lahan konsesi menjadi tanggung jawab perusahaan. Masalahnya, bagaimana jika konsesi lahan tumpang tindih antara satu perusahaan dengan perusahaan lain?

“Kalau ada perusahaan yang secara legal tumpang tindih berarti ada kesalahan. Bisa kita periksa yang memberi izin,” kata Raffles.

Tahun lalu, dalam KTT Perubahan Iklim di Paris, Presiden Joko Widodo menerangkan upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca terkait dengan kebakaran hutan dan lahan gambut.

“Langkah pencegahan telah disiapkan dan sebagian mulai diimplementasikan, restorasi eksosistem lahan gambut dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut. Di bidang tata kelola dan sektor lahan melalui penerapan one map policy, menerapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut,” kata Jokowi.

Restorasi gambut

Kenyataannya di samping konsesi lahan yang masih perlu dibenahi, Badan Restorasi Gambut belum memiliki cukup dana.

Badan yang dibentuk Presiden Joko Widodo awal 2016 itu ditugasi memulihkan <link type="page"><caption> lebih dari 2 juta hektare lahan gambut</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151017_indonesia_korupsi_asap" platform="highweb"/></link>. Untuk melakukan tugas tersebut, diperlukan 12 juta per hektare atau total sekitar Rp27 triliun rupiah.

Namun, dana yang tersedia jauh dari cukup.

Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Foead, mengaku pihaknya masih menggunakan dana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Digabung dengan dana dari negara pendonor, seperti Norwegia dan Inggris, BRG diproyeksikan mendapat US$135 juta (Rp1,7 triliun) dan US$60 juta (Rp789 miliar) yang di antaranya akan cair tahun ini.

“Akan ada dana tambahan untuk BRG, ini yang sedang didiskusikan dengan Kementerian Keuangan. Jumlahnya belum tahu karena masih diskusi,” kata Nazir.

Khusus tahun ini, pemerintah sudah menetapkan rencana merestorasi 600.000 hektare lahan gambut di empat kabupaten, Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin di Sumatera Selatan, dan Meranti di Riau.