#TrenSosial: KBRI Paris benarkan ada permintaan dari Rachel Maryam

surat rachel maryam

Sumber gambar, TWITTER

Keterangan gambar, Dalam surat yang beredar, disebutkan Rachel datang bersama keluarga.

Apakah betul anggota DPR Rachel Maryam meminta fasilitas pada KBRI Prancis dalam kunjungannya bersama keluarga ke Paris, Prancis?

Inilah pertanyaan yang muncul setelah sebuah surat bertanda tangan Rachel beredar di dunia maya.

Surat yang ditujukan pada duta besar Indonesia di Prancis itu berisi permohonan jasa penjemputan dan transportasi selama Rachel dan keluarga (enam orang) berkunjung ke Paris pada 20-24 Maret lalu.

  • <link type="page"><caption> Anggota DPR Jepang mundur karena selingkuh</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160212_majalah_jepang_dpr.shtml" platform="highweb"/></link>
  • <link type="page"><caption> KPK tetapkan dua pejabat perusahaan BUMN jadi tersangka kasus korupsi</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160401_indonesia_kpk_tangkap_tangan_ba.shtml" platform="highweb"/></link>

Ramadansyah Hasan dari KBRI Prancis membenarkan bahwa KBRI menerima surat tersebut, namun tidak menyebut spesifik apakah kunjungan Rachel adalah kunjungan pribadi atau kunjungan kerja.

"Idealnya harus kunjungan kerja ya," kata Ramadansyah kepada BBC Indonesia.

"Kami dapat surat dari Rachel Maret lalu yang minta penjemputan dan antar ke bandara. Tidak ada ada permintaan hotel dan makan. KBRI hanya bisa membantu sebatas kewajaran. Kami membantu seluruh bangsa termasuk anggota DPR."

Tidak jelas siapa yang pertama mengedarkan surat itu pertama kali, namun banyak media massa kemudian memberitakannya dan menjuluki itu sebagai 'surat sakti'.

BBC Indonesia mencoba menghubungi politisi Partai Gerindra itu untuk dimintai konfirmasi, namun tidak mendapat respons.

Kehebohan tentang surat Rachel ini muncul setelah sebelumnya beredar surat berkop kementerian yang meminta fasilitas terkait kunjungan seorang anggota DPRD beserta keluarganya ke Sidney, Australia.

Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu ditujukan pada Konsulat Jenderal RI di Sydney.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemen PAN-RB kemudian membantah bahwa surat itu dibuat oleh Menteri Yuddy Crisnandi, melainkan oleh stafnya.