Pilkada serentak, sejumlah calon petahana unggul

Hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menunjukkan calon kepala daerah petahana di sejumlah daerah unggul telak dalam perolehan suara. Keunggulan itu, menurut pengamat, didapat dengan memanfaatkan akses sebagai incumbent. Meski demikian, masyarakat tetap melihat kinerja para mantan gubernur, bupati dan walikota itu sehingga mereka dapat terpilih kembali.

Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebutkan dari 538 calon kepala dan calon wakil kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak 2015 ini, 278 orang atau lebih dari separuh di antara mereka merupakan mantan gubernur, bupati dan wali kota ataupun wakilnya.

Peneliti Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan calon kepala daerah petahana ini memiliki banyak keuntungan dibandingkan calon lainnya.

“Keuntungan dekat dengan sumber keuangan daerah, bisa memobilisasi PNS, juga bisa menggunakan fasilitas daerah untuk berkampanye menggunakan dana bansos dengan memberikan santunan atas nama daerah padahal kepala daerah itu mencalonkan diri lagi,” jelas Khoirunnisa.

Meski demikian, tidak ada jaminan setiap petahana yang mencalonkan diri akan terpilih kembali, jelas Khoirunisa.

“Banyak keuntungan yang bisa didapat oleh petahana kalau dia mencalonkan diri lagi, tetapi juga ada petahana itu masyarakat menilai kinerjanya tidak baik itu tidak akan dipilih lagi walaupun sudah menggunakan sumber-sumber yang dekat dengan dia,” kata dia.

Yang menang dan kalah

Dalam hitung cepat yang dilakukan LSI dan sejumlah lembaga, sejumlah pasangan petahana tampak mendapatkan perolehan suara terbanyak. Bahkan di beberapa daerah mereka menang telak.

Antara lain pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Tri Rismaharini – Wisnu Sakti Surya. Lalu, di Banyuwangi, pasangan mantan Bupati Abdullah Azwar Anas – Yusuf Widyatmoko memperoleh suara sampai 88,78%, berdasarkan survei LSI.

Petahana lain yang unggul dalam pilkada serentak yaitu di Kabupaten Gresik, Kediri, Indramayu, Kutai Kertanegara serta di Kabupaten Karawang.

Sementara dalam pemilihan gubernur Jambi, hasil hitung cepat LSI menunjukkan petahana Gubernur Jambi Hasan Basri dan wakilnya Edi Purwanto kalah dari pasangan Zumi Zola - Fachrori Umar.

Kekalahan dalam hitung cepat juga dialami oleh petahana Bupati Belitung Timur Basuri Tjahaja Purnama yang merupakan adik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Rentan politik uang

Di beberapa daerah, pasangan petahana terlibat dengan masalah politik uang seperti yang dilakukan calon bupati Kawarang, Celica Nurrachadiana, yang membagi-bagikan uang kepada pendukungnya ketika kampanye terbuka di Lapangan Karangpawitan. Sementara calon wakilnya menyerukan agar para pendukung tetap mengambil uang yang diberikan kandidat manapun.

Khoirunnisa mengatakan para calon petahana ini rentan terlibat dalam politik uang terutama dalam menyalurkan anggaran daerah melalui bantuan sosial alias bansos.

“Kalau kita lihat dekat dengan sumber keuangan, politik uang itu bisa jadi salah satu bentuk politik uang. Padahal tujuannya itu kampanye terselubung, misalnya diberikan kepada lembaga tertentu yang ternyata berhubungan dengan tim petahana,” jelas dia.

Khoirunnisa mengatakan sejumlah rekomendasi telah diusulkan untuk mencegah politik uang yang melibatkan calon kepala daerah petahana, antara lain pembatasan penyaluran dana bansos menjelang pilkada.

“Sempat muncul ada rekomendasi perlu dievaluasi lagi kapan bansos disalurkan ada yang mengusulkan dua tahun sebelum pilkada itu dihentikan, jadi ruang penggunaan fasilitas daerah itu dapat dikurangi,” jelas Khoirunnisa.

Dinasti politik

Selain calon petahana, politik dinasti juga berlanjut dalam pilkada serentak 2015.

Di Kota Tangerang Selatan, <link type="page"><caption> pasangan Airin Rachmi Diany dan Ratu Tatu Chasanah </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/12/151210_indonesia_politik_banten.shtml" platform="highweb"/></link>di Kabupaten Serang yang merupakan kerabat dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut yang terpidana kasus korupsi, terpilih kembali.

Khoirunnisa mengatakan kondisi itu terjadi salah satunya karena masyarakat tidak diberikan banyak pilihan calon pimpinan daerah oleh partai politik.

“Ada masalah dari partai politik sebagai pengusung pasangan calon. Tentu kaderisasi parpol akan memberikan peluang bagi calon-calon yang berkualitas yang baik sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan. Ini ada masalah parpol yang mencari kepala daerah,” jelas Khoirunnisa.

Tetapi, kampanye yang minim dari para calon kepala daerah ini juga menyebabkan masyarakat lebih mengenal calon petahana.