Atasi kabut asap, Presiden Joko Widodo berkantor di Sumsel
Sumber gambar, Achmad Aulia
Presiden Joko Widodo akan bekerja dari Kantor Bupati Ogan Komering Ilir selama beberapa hari, untuk mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan.
Tim komunikasi Presiden Ari Dwipayana mengatakan Kabupaten Ogan Komering Ilir OKI ini dipilih untuk 'kantor presiden' karena luas wilayah hutan dan lahan yang terbakar lebih besar dibandingkan wilayah lain.
Ari menyatakan presiden ingin memastikan penanganan pemadaman kebakaran hutan dan lahan berjalan efektif.
"Dan penanganan warga yang terdampak kabut asap, terutama pelayanan tanggap darurat di bidang kesehatan, pendidikan serta bantuan sosial berjalan dengan baik," jelas dia melalui keterangan tertulisnya.
Menurut laporan wartawan di Sumsel Achmad Aulia, Jokowi tiba di Palembang pada Kamis (29/10) pagi, didampingi oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Menko Polhukham Luhut Panjaitan di tengah kabut asap dan langsung menuju ke Kabupaten OKI.
Menurut rencana Jokowi akan mengunjungi sejumlah tempat untuk mengecek pelayanan kesehatan dan tempat yang disediakan untuk evakuasi warga.
Sumber gambar, Achmad Aulia
Presiden Jokowi langsung menuju Sumatera Selatan, setelah <link type="page"><caption> mempercepat kunjungannya ke Amerika Serikat</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_asap_jokowi" platform="highweb"/></link> untuk menangani kabut asap secara langsung.
Dalam keterangan tertulis BNPB, titik api kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan telah turun drastis akibat guyuran hujan pada Rabu (28/10). Tetapi <link type="page"><caption> indeks polusi udara di kota Palangkaraya </caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151016_kabut_asap_palangkaraya" platform="highweb"/></link>masih disebutkan berbahaya meski sudah turun menjadi 416 dari sebelumnya diatas 2.000.
Meski bencana kebakaran hutan yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan terutama sawit ini, tetapi <link type="page"><caption> pemerintah sampai saat ini belum mengungkapkan perusahaan yang terlibat karena pertimbangan ekonomi</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151028_indonesia_asap_luhut_ekonomi" platform="highweb"/></link>.
Padahal menurut CIFOR <link type="page"><caption> dampak ekonomi dari kebakaran hutan pada tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari RP200 trilliun</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151026_indonesia_kabutasap" platform="highweb"/></link>.
