Paket kebijakan ekonomi kedua 'ditanggapi dingin'

Meski mengapresiasi, pengamat dan pelaku usaha "tidak antusias" menanggapi paket kebijakan ekonomi tahap dua pemerintah yang menitikberatkan upaya memudahkan perizinan.

Mereka lebih menginginkan langkah konkret dalam menghentikan laju pemutusan hubungan kerja (PHK).

<link type="page"><caption> Inisiatif pemerintah untuk mempermudah proses perizinan</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150929_indonesia_paket_ekonomi2" platform="highweb"/></link> diapresiasi Enny Sri Hartati, pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).

Namun, dia menilai langkah itu lebih cocok untuk menyambut investasi baru.

“Sedangkan Indonesia kini memerlukan langkah konkret untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja, mengembalikan lagi usaha-usaha yang hampir kolaps. Itu justru yang paling mendesak,” ujar Enny kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Enny menyebut masalah utama yang membebani dunia usaha ialah biaya produksi, termasuk bahan baku impor yang kian mahal karena pelemahan rupiah serta biaya energi lantaran tarif dasar listrik dan elpiji terus naik.

“Nah, mestinya salah satu bisa difasilitas oleh pemerintah,” katanya.

Jangka pendek

Senada dengan Enny, Ketua Asosiasi Pengusaha Tekstil, Ade Sudradjat, mengharapkan pemerintah bisa memberi solusi lebih jitu dalam jangka pendek, ketimbang fokus pada perizinan yang baru terlihat hasilnya beberapa tahun mendatang.

“Kebijakan-kebijakan yang kami nantikan justru dari sisi fiskal dan dari sisi operasional, yaitu tarif listrik. Sebenarnya itu yang paling jitu,” kata Ade.

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Tekstil, sebanyak 36.000 dari 2,75 juta karyawan tekstil di Indonesia telah di-PHK.

“Jumlahnya belum sampai 2%, tapi bagi saya itu sudah menyakitkan karena seyogianya lapangan kerja tumbuh 200.000 bukan mengalami PHK,” katanya.

Dalam konferensi pers di kantor presiden, sejumlah menteri mengumumkan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam paket kebijakan ekonomi tahap dua sesuai dengan ranah kerja mereka.

Upaya yang dititikberatkan ialah kemudahan proses perizinan guna memperlancar arus investasi.

Paket kebijakan tahap dua dikeluarkan tiga pekan setelah <link type="page"><caption> paket kebijakan pertama dirilis pada 9 September lalu</caption><url href="http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150909_indonesia_jokowi_paket" platform="highweb"/></link>.

Paket dikeluarkan di tengah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa (29/09) sempat menyentuh Rp14.818 per US$1.