"Pansel KPK tak perlu pikirkan keterwakilan lembaga"

Setelah diloloskannya 19 calon pimpinan KPK, para pegiat menyerukan agar panitia seleksi KPK tak terjebak unsur keterwakilan saat memilih kandidat.

Dalam 19 nama yang diumumkan Pansel, terdapat sejumlah perwira polisi, jaksa, hakim bahkan pensiunan militer.

Menurut Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto, jangan sampai panitia seleksi memilih unsur jaksa dan polisi hanya karena menurut mereka pimpinan KPK nantinya akan menjalankan peran ini sehingga pengalaman menjadi polisi atau jaksa dibutuhkan.

"Pansel harus benar-benar jernih melihatnya. Toh undang-undang tidak mewajibkan harus ada polisi atau jaksa dalam pimpinan KPK. Tak perlu melihat latar belakang, lihat saja kemampuan mereka benar-benar, masuk atau tidak dalam kriteria (capim KPK). Dan yang lebih penting ditelusuri adalah kepatuhan pada hukum," kata Agus pada BBC Indonesia.

Dalam pendaftaran para salon KPK kali ini, memang berbagai lembaga, khususnya kepolisian kejaksaan, dan TNI, menyiapkan calon-calon mereka.

Ini sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya, dan dicemaskan berbagai kalangan sebagai langkah untuk menjinakkan KPK menyusul kemelut politik setelah KPK menetapkan calon kapolri waktu itu, Budi Gunawan, sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

Hal lain yang dicatat Agus adalah kekayaan para calon.

Mereka yang tidak menyerahkan atau melaporkan kekayaan, menurut Agus, seharusnya tidak diberikan kesempatan yang lebih luas untuk maju dalam seleksi.

Laporan harta kekayaan ia lihat sebagai pintu masuk ke komitmen seorang calon pada pemberantasan korupsi, termasuk dari caranya memperoleh harta dan apakah mereka bisa membuktikan asal kepemilikan itu.

"Kalau lapor saja tidak, bagaimana kita bisa mempercayai mereka?" kata Agus.

ICW dilibatkan oleh pansel calon pimpinan KPK sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memberi masukan atas rekam jejak para kandidat calon pimpinan KPK.

Juru bicara pansel calon pimpinan KPK Betti Alisjahbana pada wartawan Kamis (14/8) mengatakan bahwa mereka akan menggelar tes kesehatan dan wawancara langsung pada 24-26 Agustus 2015.

Menurut Betti, saat ini tim pansel masih menyelesaikan proses verifikasi dari hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan sebelumnya oleh beberapa lembaga.

Tim pansel sudah menerima verifikasi dari PPATK tentang laporan keuangan para calon pimpinan. Nantinya pendalaman atas proses verifikasi ini akan menjadi bahan untuk tes wawancara langsung yang akan berlangsung menjelang akhir Agustus nanti.