TNI latihan di Poso sekaligus buru Santoso

Aksi TNI yang menggelar latihan tempur di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (31/03) lalu hingga 15 April mendatang menuai kritik lantaran latihan itu juga dimanfaatkan untuk memburu teroris. Sedangkan TNI mengatakan hal itu merupakan bagian dari tugas pengamanan negara.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Fuad Basya, mengatakan latihan yang melibatkan 3.200 personel dari beragam kesatuan itu sudah terprogram dan dilangsungkan setiap tahun di berbagai tempat.

“Kebetulan tahun ini lokasi latihannya di Poso. Dan di Poso kebetulan kondisi wilayahnya tidak aman sehingga orang menerjemahkan akan ada operasi militer besar-besaran. Tidak, bukan itu,” ujarnya.

Soal keberadaan kelompok bersenjata pimpinan Santoso di lokasi latihan TNI, Fuad mengatakan militer akan selalu sigap.

“Bahwasanya tiba-tiba nanti ada yang menganggu, ya otomatis namanya tentara tugasnya mengamankan wilayah. Kalau ada yang menganggu di sana, ya sekaligus kita selesaikan,” kata Fuad kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan.

Langgar Undang-Undang

Latihan TNI yang juga bisa dimanfaatkan untuk menangani kelompok radikal di Poso, seperti jaringan Santoso, menurut Direktur program lembaga Imparsial, Al Araf, melanggar undang-undang.

“Kalau faktanya ada operasi militer dalam latihan di Poso, sebenarnya itu sebuah operasi yang melanggar Undang-Undang TNI. Karena dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang hanya bisa dilakukan kalau ada keputusan politik negara, dalam hal ini keputusan presiden dengan pertimbangan DPR,” ujarnya, merujuk pasal 7 ayat 3 Undang-undang TNI.

Al Araf menilai ada semacam upaya TNI untuk mengaburkan pandangan publik. “Seolah-olah latihan padahal ingin melakukan operasi militer terhadap kelompok Santoso.”

Tempat TNI menggelar latihan dikenal dengan nama Gunung Biru. Wilayah itu disebut-sebut sebagai basis kelompok bersenjata pimpinan Santoso alias Abu Wardah, yang mendeklarasikan bergabung dengan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS.