Maskapai penerbangan rugi akibat kabut asap

Aktivitas penerbangan di sejumlah bandar udara di Sumatra mengalami gangguan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan, sehingga merugikan sejumlah maskapai penerbangan.

Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia mengaku mengalami kerugian karena harus menunda penerbangannya, kata juru bicaranya.

Kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan gambut telah menyelimuti Bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Rabu (15/04), sehingga menyebabkan lalu lintas penerbangannya terganggu.

Sejumlah laporan menyebutkan, hari Selasa kemarin, setidaknya sebanyak 13 penerbangan dari dan ke bandara di Palembang tertunda akibat kabut asap.

PT Angkasa Pura II, yang membawahi antara lain bandara di Palembang, mengatakan, setidaknya tiga bandara yaitu di Jambi, Palembang dan Pekan Baru, mengalami gangguan berupa penundaan penerbangan dalam beberapa minggu belakangan.

"Karena memang jarak pandangnya tidak masuk dalam jarak pandang yang normal untuk dilakukan pendaratan atau take-off," kata Kepala humas PT Angkasa Pura II, Achmad Syahir, kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (15/10) sore.

Sehingga, lanjutnya, pihak otoritas bandara memutuskan menunda adanya pendaratan atau penerbangan. "Sampai jarak pandang itu untuk dilakukan penerbangan," lanjut Achmad Syahir.

Meskipun demikian, katanya, penundaan itu tidak mesti dilakukan dalam seluruh penerbangan dalam setiap hari. "Tergantung ketebalan kabut asap pada waktu tersebut," tandasnya.

Biaya tambahan

Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia adalah salah-satu maskapai yang mengalami kerugian cukup besar akibat persoalan tersebut.

Hal ini terjadi, karena menurut Juru Bicara PT Garuda Indonesia Pujobroto, mereka harus menunda jadwal penerbangan, mengalihkan ke bandara lain atau kembali ke bandara keberangkatan, akibat kabut asap.

"Faktor asap itu mengakibatkan terjadinya biaya-biaya tambahan khususnya biaya bahan bakar," kata Pujobroto kepada BBC Indonesia, Rabu (15/10) malam.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan hampir selalu terjadi setiap tahun, tetapi dalam beberapa tahun terakhir makin sering terjadi, sehingga menimbulkan kemarahan di Malaysia dan Singapura.

Para pegiat lingkungan mengatakan, berbagai usaha untuk mengontrol asap tidak terlalu membawa pengaruh positif.

Pertengahan September lalu, DPR dan Pemerintah Indonesia <link type="page"><caption> telah meratifikasi perjanjian rencana kawasan</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140916_asap_ratifkasi" platform="highweb"/></link> ASEAN untuk mengatasi kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan.

Pegiat lingkungan menyambut baik kesepakatan ini tetapi <link type="page"><caption> mereka khawatir ini tidak berdampak</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140917_lsm_kritisi_ratifikasi_asap" platform="highweb"/></link> banyak apabila tidak ditindaklanjuti dalam upaya kongkrit.