Sejumlah ormas boikot Bali Civil Society Forum

Demo Pilkada
Keterangan gambar, UU Pilkada mendapatkan banyak reaksi dari masyarakat

Sebelas organisasi yang menolak hadir dalam Forum Masyarakat Sipil Bali sebagai protes atas terhadap sejumlah hal termasuk disahkannya UU Pilkada, yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia.

Direktur Perludem Titi Angraini menjelaskan kemunduran demokrasi Indonesia tampak dengan disahkannya UU Pilkada lewat DPRD oleh DPR.

“Banyak sekali mundurnya komitmen negara dalam proses demokratisasi terutama setelah disahkannya UU Pilkada yang mengembalikan pilkada ke DPRD, meski presiden sudah mengeluarkan Perppu tetapi bukan jaminan kedepan karena selalu ada ruang bagi DPR untuk membatalkan Perppu,” jelas Titi.

Sebelas organisasi yang menolak hadir yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Kontras, Migrant Care, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Fitra, Yappika, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Elsam, dan Perludem.

Forum Masyarakat Sipil Bali atau Bali Civil Society Forum merupakan forum internasional untuk membahas masalah demokrasi, sebagai rangkaian dari Bali Democracy Forum yang akan digelar pada 10-11 Oktober.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan membuka Bali Democracy Forum ditengah sorotan terhadap demokrasi di Indonesia.

Demokrasi di Indonesia menjadi perhatian setelah DPR mengesahkan UU Pilkada yang menghapus pilkada langsung, kemudian presiden menerbitkan perppu untuk membatalkan UU Pilkada itu.

Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal mengatakan presiden juga akan menjelaskan mengenai masalah UU Pilkada dan Perppu dalam Bali Democracy Forum.

Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca
Paling banyak dibaca

Akhir dari Paling banyak dibaca

"Kita akan menunjukkan bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi dan presiden sudah mengakui bahwa UU Pilkada yang terakhir itu merupakan kemunduran bagi demokrasi, dan presiden ingin mengoreksinya dengan menandatangani Perppu yang akan diajukan ke DPR," kata Dino.

"Jadi kita sama sekali tidak defensif, tidak menutup situasi, dan tidak malu juga dan kita terbuka mebeberkan permasalahan yang kita hadapi, dan upaya yang kita lakukan untuk membereskannya, ini kita ingin tunjukan seharusnya yang lain begitu tak malu-malu dan tidak defensif,” jelas Dino

Bali Civil Society Forum dan Bali Democracy Forum digelar oleh Institute for Peace and Democracy, sebuah lembaga yang digagas Presiden Yudhoyono sejak 2008. Pada tahun ini forum akan dihadiri sekitar 45 negara.