Skotlandia tidak akan seperti Timor Leste
Warga Skotlandia hari Kamis (18/09) menggelar referendum untuk memutuskan apakah Skotlandia akan berpisah dari Inggris Raya.
Isu pemisahan diri bukan hanya berkaitan dengan politik, tapi juga ekonomi yang mungkin bisa mencegah gagasan kemerdekaan.
Referendum Skotlandia misalnya memunculkan pertanyaan, apakah <link type="page"><caption> ekonomi Skotlandia</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2014/09/140911_bisnis_skotlandia_referendum.shtml" platform="highweb"/></link> bisa stabil bila berpisah dari Inggris.
Mantan Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste Jose Ramos Horta, berpendapat jika Skotlandia berpisah dari Inggris, Skotlandia tidak akan mengalami kendala dalam bidang ekonomi, seperti yang pernah dialami Timor Leste ketika berpisah dari Indonesia.
"Untungnya Skotlandia sudah sejahtera, dijalankan oleh pemerintah yang baik dengan ekonomi dan administrasi publik yang kuat, memiliki masyarakat yang berpendidikan tinggi dan tidak ada perang. Tidak ada kebutuhan untuk adanya kekerasaan, tidak akan ada kekerasaan dalam bentuk apapun," kata Horta.
Bagi Timor Leste bukan soal ekonomi yang menjadi alasan utama untuk merdeka namun lebih bernuansa politik.
Beberapa daerah di Indonesia, juga sempat diwarnai dengan gagasan referendum kemerdekaan, seperti Papua dan Aceh, dengan masing-masing permasalahannya.
Otonomi daerah
Guru besar sosiologi Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, berpendapat pemberian otonomi daerah dapat menjadi salah satu jawaban untuk mencegah referendum kemerdekaan.
"Daerah yang ingin meningkatkan kesejahteraannya lebih baik dengan memilih opsi otonomi daerah," ujar Hotman kepada wartawan BBC Indonesia Rizki Washarti.
"Dengan otonomi itu, pemerintah daerah harus sudah memulai memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Karena mereka sudah mendapat kekuasaan politik yang lebih luas," kata Hotman.
Meski demikian otonomi bukan satu-satunya jalan keluar dari niat referendum.
Skotlandia, contohnya, sudah menikmati otonomi yang disebut devolution dengan kekuasaan pemerintah dan parlemen wilayah yang meluas, tapi tetap ada isu ekonomi serta budaya.
