Indonesia tegaskan tolak pencari suaka

Menko Polhukam Djoko Suyanto kembali menegaskan posisi Indonesia yang menolak pengalihan pencari suaka dari Australia ke Indonesia.
Lewat pesan pendek kepada BBC Indonesia, Djoko mengatakan bahwa baik Australia maupun Indonesia sama-sama memiliki pusat tahanan imigrasi.
Oleh karena itu, tambahnya, pencari suaka di tangan aparat Australia tetap diarahkan ke wilayah mereka bukan dikembalikan ke Indonesia.
Dia juga mempertanyakan kenapa hanya Indonesia yang menjadi mitra Australia dalam kasus ini, padahal menurut kesepakatan Jakarta Process 2013 maka negara asal pencari suaka juga dilibatkan.
BBC Indonesia meminta tanggapan dari Menko Polhukam setelah munculnya berita bahwa Australia sedang terlibat perundingan dengan Indonesia tentang kebijakan pertukaran pencari suaka.
Dalam wawancara dengan stasiun TV ABC, penasehat Wakil Presiden Boediono, Dewi Fortuna Anwar, mengatakan Indonesia bersedia mengambil para pencari suaka tersebut jika Australia menyediakan dana pengelolaannya.

"Jika Indonesia ingin mengambil mereka, maka beban biaya harus ditanggung oleh Australia dan pada saat yang sama Australia juga mengambil jumlah yang sama yang sedang menunggu di pusat penahanan Indonesia dan untuk diproses," tutur Dewi, yang ikut dalam rombongan Wakil Presiden Boediono yang sedang melawat ke Australia.
Bantahan Australia
Namun Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison, membantah pembicaraan tentang pertukaran pencari suaka tersebut.
"Pemerintah Australia tidak sedang terlibat dalam pertukaran orang. Pembahasan kami adalah tentang penyelamatan penumpang di laut dan menjamin mereka dibawa ke tempat yang aman secepat mungkin," tuturnya seperti dikutip kantor berita AFP.
Pemerintah Australia pimpinan Perdana Menteri Tony Abbott, yang terpilih pada bulan September, menyatakan akan memgambil tindakan tegas atas para pencari suaka yang tiba di Australia lewat laut.
Salah satu kebijakan adalah mengembalikan perahu pencari suaka ke perairan Indonesia. Sebagian besar pencari suaka menggunakan perairan Indonesia untuk mencapai Australia.
Selain itu juga ditunjuk komandan militer untuk memimpin operasi menangani perahu pencari suaka.









