Pemerintah terancam 'kehilangan momentum' soal BBM
Pemerintah kembali menjadi sasaran kritik terkait kebijakan harga BBM setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan rencana kenaikan harga tanpa memastikan waktunya.
Presiden menyatakan harga BBM baru akan dinaikkan jika besaran dana kompensasi untuk warga miskin disetujui DPR.
"Maka tergantung kapan dana kompensasi siap. Rencana kami apa saja (kompensasinya), berapa saja, berapa lama, akan segera kita sampaikan ke DPR dalam bentuk RAPBNP 2013," kata Presiden Yudhoyono dalam pidato di depan kepala daerah seluruh Indonesia, Selasa (30/4).
Wacana tentang kenaikan harga BBM sudah dibahas sekurangnya sejak 2010, namun selalu mundur terutama karena derasnya arus penolakan.
Aksi demo pada tahun 2011 diikuti bentrokan dan sejumlah aksi rusuh di beberapa kota.
Namun bila tak segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini, kebijakan tersebut dinilai akan kehilangan momentum.
"Kita harus lihat ini sudah bulan Mei, sebentar lagi Juni. Bulan Juni normalnya inflasi tinggi karena bersamaan dengan tahun ajaran baru, kali ini malah masih diikuti dengan bulan Ramadhan dan Lebaran, bagaimana nanti inflasinya kalau harga BBM naik saat itu juga?" gugat Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO), Franky Sibarani.
Sementara pembahasan dengan DPR terkait besaran kompensasi juga dianggap membuang waktu, karena hampir pasti tak akan berlangsung singkat.
"Sekarang saja DPR reses. Katakanlah bisa diketok palu bulan Juni, tapi bagaimana hitungan inflasinya?" tambah Direktur Indef Enny Sri Hartati.
Pelaksanaan penaikan harga BBM dianggap penting karena jika tak disiapkan dengan cermat, dampaknya akan mendorong inflasi ke titik yang berbahaya.
'Vested Interest'
Dalam pidatonya Presiden Yudhoyono mengatakan kompensasi terhadap warga miskin sangat penting sebagai payung atas kemungkinan dampak buruk kenaikan harga-harga akibat naiknya harga BBM.
Namun menurut Franky Sibarani, kompensasi mestinya tak jadi alasan pemerintah menunda lagi kebijakan untuk menyelamatkan anggaran negara.
"Bukankah selama ini juga sudah ada bantuan tunai, beras miskin dan beasiswa?" kata Franky.
Pertanyaan yang sama diajukan oleh Arief Budimanta dari Komisi XI Fraksi PDI perjuangan DPR.
"Menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah, kenapa harus dibawa ke DPR lagi?" tukasnya.
Karena memakan waktu selama pembahasan atas kompensasi BBM dalam APBN Perubahan 2013 dikhawatirkan akan makin memperbesar jumlah subsidi BBM dan akibatnya defisit anggaran makin membengkak.
Seperti pernyataan pemerintah sendiri, dengan pola konsumsi hingga April subsidi BBM tahun ini berpotensi menggelembung sehingga Rp446 triliun.
Tambahan lagi, tak ada jaminan dana kompenasasi akan disetujui DPR.
"Sudah jelas ada beberapa partai nonkoalisi (pendukung pemerintah) yang tegas menolak kompensasi. Ingat ini tahun politik, dana semacam itu bisa jadi disalahgunakan," kat Enny Sri hartati dari Indef.
Arief Budimanta membenarkan anggapan itu. Menurutnya pemerintah akan kesulitan memberi jaminan 'tak ada vested interest' dalam skema pemerintah ini.
Melihat rumitnya persoalan, Enny meragukan pemerintah benar-benar berniat menaikkan harga BBM.
"Kemarin melontarkan wacana dua harga BBM yang mustahil direalisir. Sekarang (syarat) ini. Ya mungkin memang pemerintah sebenarnya tidak berniat menaikkan harga."
