Warga Aceh minta persoalan bendera dituntaskan
Warga Aceh mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah Aceh segera menyelesaikan persoalan bendera dan lambang Aceh secara damai.
Mereka khawatir, kalau persoalan bendera Aceh ini dibiarkan berlarut-larut akan berubah menjadi konflik horisontal.
Kekhawatiran mereka dilatari pertemuan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis (04/04), membahas masalah bendera dan lambang Aceh, yang belum membuahkan hasil.
Apalagi, mereka hampir setiap hari melihat pengerahan massa pendukung Bendera Aceh dan pihak penentangnya yang terus digelar dalam pekan-pekan terakhir.
Jumat (05/04) kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, akan mengundang Gubernur Aceh Zaini Abdullah ke Jakarta untuk memastikan Aceh tetap tenang dan damai.
"Bagaimana kita justru bersatu, bersinergi, untuk memajukan Aceh agar Aceh tetap tenang dan damai... dan kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan," kata Presiden Yudhoyono, di halaman Istana Merdeka, usai Sholat Jumat.
Pekan depan, menurut Mendagri Gamawan Fauzi, pemerintah pusat akan bertemu kembali Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, Wali Nanggroe, dan Ketua DPR Aceh.
Sejumlah laporan menyebutkan, inisiator perdamaian Aceh, Jusuf Kalla dan Hamid Awaluddin, juga diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut.
Khawatir
Seorang warga Banda Aceh bernama Bakhtiar mengatakan, sebagian masyarakat Aceh mulai mengkhawatirkan polemik bendera Aceh yang sejauh ini belum tuntas.
"Ini yang dikhawatirkan masyarakat Aceh," kata Bakhtiar, seorang staf teknologi informasi di Banda Aceh, yang dihubungi wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Sabtu (06/04) siang, melalui telepon.
Dia kemudian membayangkan, pro dan kontra ini kemudian menjalar menjadi konflik horisontal. "Saya membayangkan kondisi Aceh parah seperti di masa lalu," katanya, agak masygul.
Dan ujung-ujungnya, lanjutnya, akan menganggu ekonomi Aceh yang belakangan terus membaik setelah kesepakatan damai RI-GAM ditandatangi di Helsinki, Finlandia, 2005 lalu.
Bakhtiar sendiri lebih setuju jika bendera dan lambang Aceh di zaman kejayaaan Kerajaan Iskandar Muda, dijadikan bendera dan lambang Aceh sekarang.
"Kalau bendera yang sekarang (yang baru disahkan DPR Aceh) 'kan hanya mewakili satu partai saja," katanya, seraya meminta agar Pemerintah Aceh mendengarkan pula aspirasi masyarakat Aceh lainnya.
Jangan dimasalahkan
Sementara Sofyan Mahdi, pegawai negeri sebuah instansi Pemerintah Aceh di Banda Aceh, mengatakan, masyarakat Aceh saat ini tersita energinya untuk memikirkan persoalan bendera Aceh.
Dia menginginkan, agar masalah ini segera diselesaikan, "sehingga pekerja kantoran, petani, nelayan dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya masing-masing seperti sediakala."
Menurutnya, masyarakat Aceh tidak menginginkan persoalan ini berubah menjadi konflik, seperti yang dulu terjadi di wilayahnya.
Berbeda dengan Bakhtiar, Sofyan menyatakan, pemerintah pusat sebaiknya tidak memasalahkan bendera dan lambang Aceh yang sudah disahkan DPR Aceh.
"Karena, bendera Aceh yang sekarang itu 'kan lambang, simbol perdamaian, serta jati diri dan identitas masyarakat Aceh," tegas Sofyan.
Lebih lanjut Sofyan mengatakan, pemetintah pusat tidak perlu khawatir bahwa keberadaaan bendera itu akan melahirkan gerakan separatisme."Bukankah kita sudah berdamai sekarang?" Katannya, dengan nada bertanya.
Fokus ekonomi
Imron, seorang nelayan di kawasan Lampuuk, Kabupaten Aceh Besar, mengatakan, dirinya tidak tertarik untuk membicarakan persoalan bendera Aceh.
"Saya bukan politikus," kata Imron, mengutarakan kalimat pertamanya, saat wartawan BBC Indonesia menanyakan komentarnya.
Dia mengaku mengetahui ada persoalan bendera Aceh melalui pemberitaan di televisi.
"Nggak usah diributin. Ini 'kan soal lambang saja. 'Ndak perlu ribut-ribut. Soal bendera 'kan nggak seberapa (penting)," katanya, enteng.
Menurutnya, yang penting sekarang wilayah Aceh "aman-aman saja".
"Sehingga, saya bisa bekerja dengan tenang", kata ayah satu anak ini.
