Indonesia terapkan operasi penegakan hukum di Papua

Pemerintah Indonesia melalui rapat kabinet terbatas yang berakhir Jumat (22/02) sore, memutuskan untuk menerapkan operasi penegakan hukum di wilayah Papua, menyusul insiden penyerangan bersenjata yang menewaskan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil.

"Tidak boleh ada pembiaran terhadap upaya-upaya melanggar keamanan, maupun yang menganggu keutuhan kedaulatan wilayah kita," kata Menteri koordinator politik dan keamanan Djoko Suyanto, dalam jumpa pers usai rapat terbatas di kantor presiden, yang juga dihadiri wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Namun operasi ini, menurut Joko, tetap digelar dalam bingkai status tertib sipil dan bukan dalam status darurat militer.

"Tidak ada peningkatan status apapun tentang wilayah di Papua, akan tetapi operasi penegakan hukum dalam keadaan tertib sipil di negara manapun, tetap harus ditegakkan dan dikedepankan," kata Djoko Suyanto.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Joko, juga meminta agar operasi penegakan hukum itu dilakukan "tetap dalam koridor hukum, proporsional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku".

"Harus dilakukan secara tertib, tepat dan terukur... Tidak dengan cara-cara pembalasan dendam," tegas Djoko, menirukan pernyataan Presiden.

Menjawab pertanyaan BBC Indonesia, apakah pemerintah Indonesia akan menambah pasukan TNI dari luar Papua ke wilayah Papua menyusul insiden penyerangan itu, Djoko Suyanto mengatakan: "tidak ada penambahan pasukan TNI".

Hari Kamis (21/02) kemarin, delapan anggota TNI dan empat warga sipil tewas dalam baku tembak dengan kelompok sipil bersenjata di dua wilayah berbeda di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kamis (21/02).

Dalam baku tembak di Distrik Sinak, tujuh orang anggota TNI tewas, sedangkan baku tembak di Distrik Tingginambut, mengakibatkan satu orang anggota TNI dan empat orang warga sipil tewas.

Penembakan helikopter

Sehari setelah penyerangan bersenjata, sebuah helikopter Puma milik TNI ditembak di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Propinsi Papua, Jumat (22/02).

Sejumlah laporan menyebutkan, pesawat tersebut awalnya hendak mengevakuasi delapan jenazah prajurit TNI yang menjadi korban penembakan.

"Sebuah helikopter militer Puma SA-330 ditembak pada pukul 08:15 waktu setempat (06:15 WIB) saat mendarat di Sinak," kata kepala pangkalan udara Jayapura Diah Yudhanardi seperti dikutip kantor berita AFP.

Kelompok bersenjata yang melakukan penyerangan di Puncak Jaya, menurut Kepala Badan Intelijen negara Marciano Norman, tidak besar tetapi harus tetap diwaspadai, kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman.

Menurutnya, kekuatan kelompok sipil bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya sekitar antara 100-150 orang dengan kekuatan senjata tidak lebih dari 25 pucuk.

"Tetapi buktinya mereka melakukan penembakan-penembakan terhadap anggota TNI yang tidak bersenjata, kemudian pilot yang akan mengevakuasi korban, sehingga ancamannya tetap tinggi," kata Marciano Norman kepada BBC Indonesia, usai rapat kabinet terbatas.

Aparat keamanan Indonesia sejauh ini masih memburu pelaku penembakan di Puncak Jaya, yang menurut analisa pemerintah, tidak terlepas dari konflik di seputar Pemilihan Kepala Daerah setempat.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia menganggap insiden kekerasan di Puncak Jaya, tidak akan menganggu upaya proses dialog damai yang terus diupayakan dalam menyelesaikan persoalan di Papua.