RI ajukan keberatan ke AS soal sawit
Pemerintah Indonesia akan menyampaikan surat bantahan atas penolakan Amerika Serikat terhadap minyak sawit Indonesia.
Bantahan ini menurut Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sangat penting karena bisa mengancam tren kenaikan ekspor kelapa sawit.
Dalam keterangan pers di kantor Kementerian Perdagangan di Jakarta, hari Rabu (1/2), Gita menyebut meski AS bukan pasar utama sawit Indonesia, langkah itu dikhawatirkan akan diikuti negara-negara lain.
''Saya rasa ini penting sekali untuk kita, walaupun volume perdagangan kelapa sawit dengan Amerika Serikat itu tidak terlalu besar, kalau nanti konsekuensinya tidak mencerminkan penanganan yang cermat, ini bisa jadi preseden yang buruk," kata Gita.
"Negara-negara lain bisa mengambil langkah yang sama. (Kalau itu terjadi) dampaknya akan jauh sangat signifikan, apalagi dengan catatan volume ekspor produksi sawit akan meningkat dibandingkan tahun lalu,'' papar Gita.
Menurut Gita diperkirakan volume ekspor produksi sawit Indonesia pada tahun 2012 ini bisa mencapai di atas 25 juta ton atau meningkat dari 20 juta ton tahun lalu.
Nota keberatan
Indonesia akan menyampaikan nota keberatan atas penolakan AS ini pada tanggal 27 Februari, bertepatan dengan batas akhir bagi Indonesia untuk memberikan penjelasan kepada Amerika Serikat.
Gita mengatakan pihaknya telah bertemu dengan sejumlah pihak guna menyusun surat bantahan tersebut.
''Kami sudah duduk dengan asosiasi terkait, pengusaha-pengusaha terkait, yang sudah bisa mengumpulkan argumentasi terkait dengan usulan atau tuduhan dari lembaga terkait di Amerika Serikat."
AS menolak produk kelapa sawit Indonesia setelah menerima pengaduan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) yang menyebut biofuel dari kelapa sawit Indonesia tidak memenuhi ketentuan keamanan emisi yang dipatok minimal 25%.
'Proteksi AS'
Klaim ini dibantah Gita. Karenanya ia optimistis surat bantahan Indonesia bisa mematahkan penolakan AS.
Selain di AS, Eropa juga pernah menolak produk kelapa sawit Indonesia.
Optimisme juga datang dari Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan yang mengatakan alasan ilmiah Indonesia akan diterima AS.
Bagaimanapun Fadhil Hasan menilai larangan AS ini merupakan bagian dari upaya AS melindungi industri biofuel di dalam negeri.
Dalam catatan GAPKI nilai ekspor sawit Indonesia ke AS tidak besar.
Pada tahun 2011 hanya sebesar 62.000 ton CPO atau senilai Rp4,5 triliun.
