Aspek manusia dalam perpindahan ibukota

Mahmud pedagang kue serabi di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, mengaku tidak keberatan jika ibukota dipindahkan ke daerah manapun, entah itu di Kalimantan atau masih di sekitar Jakarta, seperti Jonggol di Kabupaten Bogor.

"Lebih baik ikut pindah ya Bu kalau pendapatan di sana lebih menjanjikan."

Pria asal Jawa Timur ini sudah puluhan tahun tinggal di Jakarta, sama seperti ratusan ribu pekerja migran lainnya yang mencari nafkah di ibukota karena memang 'lebih banyak uang' di ibukota.

"Saya ikut mata pencarian saja. Ibaratnya orang dagang ini mengikuti di mana yang laku. Jadi kalau ibukota pindah kalau di sini bisa cari nafkah ya nggak ikut, tapi kalau sudah sulit cari nafkahnya yang cari tempat yang bisa cari nafkah."

Penduduk Jakarta lain, Daryono juga tak menutup kemungkinan pindah ke ibukota baru nanti, jika di sana mermang lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

"Di daerah kadang mencari uang Rp 20.00 saja susah, kalau di sini cepat kan. Kalau di sini masih meguntungkan ya tetap di sini tapi kalau di sana lebih banyak, ya ikut pindah."

Daryono asal Jawa Tengah ini pernah merantau di Banjarmasin selama beberapa tahun. Dua belas tahun yang lalu, dia pindah ke Jakarta semata-mata karena lebih mudah mencari uang di ibukota Jakarta.

Dan jika ibukota pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Timur, sekalipun Daryono siap kembali pindah untuk menjadi supir truk pengangkut kayu, profesi yang sempat digelutinya di Banjarmasin sebelum pindah ke Jakarta.

Tak banyak pilihan

Jika para pekerja swasta atau pedagang bisa memilih sesuai dengan potensi penghasilan, pegawai negeri tampaknya tidak punya banyak pilihan.

Edi Purnomo, pegawai Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, jelas harus pindah jika kantornya pindah.

"Bagaimanapun kan otomatis. Kantornya pindah ya pindah."

Edi Purnomo mengaku sejak bekerja sebagai pegawai negeri di Kemenbudpar, dia sudah tiga kali pindah kantor sehingga tidak pindah kota demi pekerjaan sudah bukan hal baru baginya.

Namun Indra, seorang pria asli Betawi mengatakan tak akan pidah dari Jakarta dengan alasan enggan berpisah dengan keluarga besarnya.

"Lebih baik nggak pindah sayanya. Alasannya saya sudah betah di sini, saya lahir di sini."

Malah Indra mengatakan ibukota negara lebih baik dipindahkan karena Jakarta sudah terlalu padat.

"Kalau ibukota menurut saya harus pindah karena nggak sudah tidak bisa menampung kendaraan, Sudah terlalu banyak kenderaan di sini," tuturnya.

Kesenjangan sosial

Sebagian besar warga Jakarta -dan juga kaum pendatang- tampaknya yakin bahwa lebih banyak pekerjaan di ibukota.

Mungkin itulah yang disebut sebagai daya tarik Jakarta, walaupun sudah sangat padat namun orang tetap saja tertarik untuk datang ke Jakarta.

Badan Pusat Statistik menyebutkan sensus penduduk Mei lalu penduduk Jakarta mencapai 9,6 juta jiwa. Belum lagi ditambah warga yang tinggal di sekitar yang masuk ke Jakarta untuk bekerja di perkantoran maupun sektor informal.

Masalahnya memindahkan ibukota bukan hanya berurusan dengan sarana saja, tapi juga manusianya.

Para warga ibukota yang pindah harus menyesuaikan diri dengan warga asli di tempat baru ibukota itu.

Pada saat bersamaan perlu juga untuk menyiapkan masyarakat lokal dalam menerima perubahan maupun meningkatkan kesejahteraan mereka guna menghindari konflik sosial.

"Saya kira konflik dengan masyarakat lokal, itu bukan berdasarkan perbedaan. Biasanya konflik itu dengan perut, dengan kesenjangan ekonomi," seperti disampaikan sosiolog perkotaan yang juga Rektor Universitas Indonesia, Prof. Gumilar Rusliwa Soemantri.

"Ada upaya untuk melakukan pencerahan dan pencerahan kepada masyarakat untuk menjadi warga kota yang baik, ditambah dengan penegakan hukum" kata Gumilar.

Dan seandainya memang ibukota dipindahkan dari Jakarta, tambah Prof. Gumilar, tentu perlu dipikirkan secara serius pembangunan pemukiman dan sarana umum untuk masyarakat.

Sebuah ibukota dengan sarana transportasi yang lancar, bebas banjir, juga memerlukan sarana untuk para manusianya dan itu berarti bukan sekedar meniadakanpemukiman kumuh, misalnya, tapi memperkecil kesenjangan sosial ekonomi.