‘Siapa tahan jadi oposisi saat Prabowo menjadi presiden?’

PDI-Perjuangan menyatakan siap menjadi oposisi jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya memimpin Indonesia. Langkah ini bisa dimaklumi, karena menurut analis, “luka politik PDIP cukup mendalam”.

Sejumlah kalangan menyatakan publik menginginkan oposisi yang bermakna sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran – jika mereka menang, termasuk dari parpol pengusung kandidat 01 dan 03.

Namun, di tengah hal tersebut, Partai Gerindra sebagai pengawal pasangan Prabowo-Gibran juga tidak tinggal diam.

Mereka disebut akan membuka ruang koalisi bagi kompetitornya di Pilpres 2024, agar segala kebijakan politik tidak mendapat resistensi yang besar di parlemen.

Sejauh ini hasil hitung cepat (quick count) menunjukkan jumlah suara Koalisi Indonesia Maju di parlemen kurang dari 50%.

Siapa saja parpol yang tahan menjadi oposisi atau berpotensi merapat pada pemerintahan? Berikut adalah hal-hal yang sejauh ini diketahui tentang peta koalisi partai politik pasca hitung cepat.

Mengapa PDI-P bersiap jadi oposisi?

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan pengalaman partainya menjadi oposisi periode 2004 - 2014 telah "banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi".

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (15/02).

Di tengah pengalaman itu, Hasto juga memuji pihaknya yang dapat membentuk hak angket dalam dugaan kecurangan Pemilu 2009, termasuk memperjuangkan pemilih luar negeri yang tak bisa mencoblos karena masalah administrasi.

"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun.

"Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," ungkap Hasto, ketika menjelaskan alasan partainya memutuskan untuk menjadi oposisi.

Baca Juga:

Menurut peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti langkah PDI-P ini bisa dimaklumi “karena luka politik PDIP cukup mendalam”.

“Karena dengan kekuatan politik PDI-P yang sesungguhnya terbesar saat ini, tetapi mengalami kekalahan dalam pilpres akibat dukungan politik Jokowi yang meski tidak terang-terangan mengarah pada Prabowo dan tentu anaknya, Gibran,” kata Puput – sapaan Aisah Putri Budiarti.

Bagaimana suara PDIP dari hasil hitung cepat?

Merujuk hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, suara PDI-P berada di kisaran 15-16%.

Hasil hitung cepat ini BBC News Indonesia rekap dari Litbang Kompas, Charta Politika, Indikator Politik, LSI, Poltracking dan Populi Center.

Suara PDI-P berada paling tinggi di antara partai politik lainnya.

Namun, angka ini sebenarnya turun dibandingkan dengan perolehan suara mereka pada Pemilu 2014 dan 2019, yang menunjukkan perolehan suara masing-masing mencapai 18,95% dan 19,33%.

Politikus senior PDI-P, Hendrawan Supratikno mengatakan pihaknya masih menunggu hasil resmi, tapi tak menampik terjadi penurunan suara partainya.

“Itu harus kami jawab dengan kinerja yang baik, yang kritis, yang objektif, yang konsisten. Itu sebabnya kami masih mencermati berapa kursi yang akan diperoleh, dengan perolehan suara sekitar 17% itu,” kata Hendrawan.

Sejauh ini, Hendrawan dan timnya masih fokus mengkaji dan menginvestigasi apa yang ia sebut kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pilpres 2024.

Menurut Hendrawan, PDI-P menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintahan atau oposisi “masih terlalu jauh”.

“Posisi apa, pada waktunya akan disampaikan oleh Ibu Ketua Umum [Megawati Soekarnoputri]. Tapi yang jelas, kepentingan bangsa, pasti menjadi nomor satu untuk PDI Perjuangan,” katanya.

Berapa kekuatan suara partai politik Prabowo-Gibran?

Kekuatan suara dari akumulasi parpol pendukung Prabowo-Gibran berdasarkan hitung cepat berada di kisaran 42-43%.

Partai politik yang memberi tiket kontestasi Pilpres 2024 pada Prabowo-Gibran yang berasal dari parlemen adalah Gerindra, Golkar, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, ada juga empat partai non-parlemen yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garuda.

Lainnya, satu partai lokal Partai Aceh, dan partai non-partisan Pemilu 2024 yaitu PRIMA.

Mengapa Prabowo-Gibran harus mengajak parpol lain?

Dengan kondisi ini, koalisi Prabowo-Gibran memungkinkan untuk mencomot partai politik lain yang saat ini masih mengusung pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk bergabung di pemerintahan.

Tujuannya, agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa “mengamankan kekuatan politik di parlemen supaya kebijakan politiknya tidak mendapat resistensi”.

“Ada kemungkinan koalisi Prabowo-Gibran akan merangkul pihak yang kalah, sesuai dengan jargon politik Prabowo: politik merangkul dan politik kerjasama,” kata Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Pratyitno kepada BBC News Indonesia.

Dalam satu pernyataan, Wakil TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman memberi sinyal pihaknya terbuka dengan kompetitor di Pilpres 2024 jika ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.

"Kami sebagai pihak yang disebut-sebut akan memenangkan pilpres ini tentu membuka diri, membuka hati terhadap seluruh elemen bangsa," kata Habiburokhman seperti dikutip Detik.

Baca Juga:

Dalam hal ini, seorang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons dengan dingin.

“Ojo kesusu (jangan terburu-buru-Bahasa Jawa). PKS yakin menang dan AMIN (Anies-Muhaimin) jadi presiden dan wakil presiden," kata Juru bicara PKS, M. Iqbal.

Berapa banyak partai politik yang dibutuhkan Koalisi Indonesia Maju?

Ada dua kemungkinan: ‘sapu bersih’ semua rival dirangkul atau koalisi terbatas sesuai kebutuhan di parlemen, kata Adi Pratyitno.

“Dia cukup menambah kekuatan parlemen di kisaran angka [total] 55% atau menambah 10%. Itu artinya Prabowo hanya butuh satu atau dua partai politik untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen,” katanya.

Menurut Adi, potensi partai politik yang tergoda untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Nasdem. Alasannya sederhana, partai-partai ini tidak cukup punya pengalaman menjadi oposisi.

“Saya tidak bisa membayangkan kalau PKB dan Nasdem itu siap beroposisi. Atau PPP,” kata Adi.

Apa konsekuensi jika PPP, PKB dan Nasdem merapat ke kubu Prabowo-Gibran?

“Risiko bagi partai [itu] tentu dianggap sebagai kutu loncat dan partai yang meninggalkan prinsipnya, sehingga punya peluang besar ditinggalkan konstituennya,” kata peneliti politik dari BRIN, Aisah Putri Budiarti.

Namun, ia tak memungkiri adanya pengalaman Pilpres 2019 saat Gerindra merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi.

Saat itu, Gerindra yang memiliki suara 12,57% membuat gemuk koalisi pemerintahan seiring pengangkatan ketua umumnya, Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan.

Total ada tujuh dari sembilan partai politik di DPR yang mendukung pemerintahan Jokowi pada 2019. Komposisi dari parpol pendukung pemerintahan mencapai 81% di parlemen.

“Yang patut dipikirkan lebih besar tentu risikonya terhadap demokrasi di Indonesia.

"Partai politik kutu loncat dan pembentukan koalisi gendut tentu membuat demokrasi tidak sehat karena tidak ada perimbangan politik antara pemerintah dan parlemen,” kata Puput.

BBC News Indonesia meminta komentar sejumlah politikus dari partai politik yang disebutkan.

Politikus PKB, Daniel Johan menjawab, “Belum tahu”. Sisanya belum memberikan respons.

Namun, Wakil Ketua Nasdem, Ahmad Ali dalam keterangan kepada wartawan mengatakan ada peluang pertemuan antara ketuanya, Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Diskusi bukan hanya dengan Ibu Mega, dengan Pak Prabowo, yang siapa saja menurut saya akan terbuka, ketika kemudian hasil pemilu sudah ada," katanya.

Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono mengatakan pihaknya belum berpikir ke arah koalisi dengan kubu Prabowo-Gibran.

"PPP sedang menunggu ya hasil data ya terutama yang paling utama adalah C1 plano. Itulah data yang riil dari TPS," kata Mardiono seperti dikutip dari Detik.

"Nah ini yang sedang kita kumpulkan dulu ya seperti apa nanti hasilnya. Itu yang paling utama jadi landasan," lanjutnya.

Mengapa perlu oposisi yang bermakna?

Bagi peneliti politik dari Populi Center, Usep Syaiful Akhyar, kekuasaan cenderung disalahgunakan.

Oleh karena itu, diperlukan kelompok oposisi dari partai politik apa yang ia sebut sebagai “penyeimbang” dalam roda pemerintahan.

“Seperti saat ini, kritik yang terjadi hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja… Dan hampir semua [partai politik] berkoalisi dengan pemerintahan, sehingga kritik-kritik itu seperti tidak terdengar,” kata Usep merujuk pada polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Jokowi ke putaran pilpres.

Selain itu, ia juga mengkritik cara “gotong-royong” dalam pemerintahan Jokowi di mana oposisi seperti tak mendapat tempat.

“Konflik itu kan suatu tidak selalu, atau berkompetisi itu tidak harus selalu jahat atau tidak selalu buruk.

"Mungkin ada kompetitior ada oposisi justru membuat kelompok yang berkuasa itu tidak terlena dengan kekuasaannya. Ada yang selalu mengingatkan, ada yang selalu memberi persfektif lain,” jelas Usep.